SHNet, Jakarta — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Satkar Ulama (AMSI), Jiaul Haq, S.Sos., M.M., menyampaikan sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam pernyataannya, Jiaul Haq menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini tengah berat, sehingga kebijakan negara seharusnya diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, bukan justru menambah masalah.
“Rakyat sedang menghadapi kesulitan. Jangan tambah luka dengan kebijakan yang tidak rasional. Bila aspirasi ini diabaikan, kepercayaan rakyat bisa hilang dan pemerintahan republik ini bisa lumpuh,” tegas Jiaul Haq.
Adapun sembilan tuntutan yang disampaikan Wakil Ketua Umum DPP AMSI adalah:
Pertama, membatalkan rencana kenaikan tunjangan DPR RI.
Kedua, membatalkan kenaikan pajak yang menekan rakyat kecil.
Ketiga, melakukan revisi APBN dengan memangkas pos anggaran yang tidak mendesak.
Keempat, memfokuskan kebijakan pada perbaikan ekonomi rakyat.
Kelima, menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
Keenam, segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi.
Ketujuh, melakukan reshuffle terhadap anggota DPR RI yang arogan dan tidak berpihak pada rakyat.
Kedelapan, membebaskan demonstran yang ditahan karena menyuarakan aspirasi rakyat.
Dan ke Sembilan, menjatuhkan hukuman berat bagi para koruptor tanpa pandang bulu.
Menurut Jiaul Haq, sembilan poin tersebut adalah langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan, agar demokrasi tetap terjaga dan rakyat kembali percaya pada lembaga negara.
“Kami tidak ingin rakyat kehilangan harapan. Pemerintah harus segera mendengar suara ini sebelum keadaan makin memburuk,” pungkasnya. (Red)