SHNet, Jakarta – Indonesia dihadapkan pada persoalan sampah yang terus meningkat. termasuk sampah kemasan. Berdasarkan data The National Plastic Action Partnership (NPAP) pada 2021 menyebutkan, di Indonesia sebanyak 4,8 juta ton sampah plastik tidak terkelola dengan baik setiap tahun.
Untuk itu perlu penanganan sampah merupakan permasalahan nasional yang memerlukan pengelolaan secara holistik, sistematis, dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Pemerintah telah membuat regulasi, antara lain, Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang menjadi panduan bagi produsen untuk melakukan pengurangan sampah, penanganan sampah, mendesain ulang kemasan, hingga menarik kembali sampahnya untuk dimasukan ke rantai nilai ekonomi.
Kepala Sub Direktorat Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ujang Solihin Sidik menyatakan hal tersebut dalam talkshow yang bertajuk “Circularity in Action: Peran IPRO dalam Mendorong Ekonomi Sirkular Kemasan Bekas Pakai” di Jakarta Convention Center, pada Kamis, 6 Oktober 2022.
“Tantangannya masih sangat besar. Saat ini, pengurangan sampah baru mencapai 16% sedangkan pada konteks penanganan baru di angka 50-60%. Masih ada gap yang cukup besar, masih banyak sampah yang bocor ke lingkungan sekitar 20-30%,” kata Uso, sapaan akrab Ujang Solihin pada acara yang diprakarsai oleh IPRO yang merupakan rangkaian kegiatan The 5th Indonesia Circular Economy Forum (ICEF) 2022 ke-5.
Menurut Uso, Pemerintah optimis bahwa jika penanganan sampah dilakukan secara berkolaborasi, maka Indonesia bisa menanganani sampah secara ekonomi sirkular. KLHK mengapresiasi hadirnya IPRO yang bisa menjadi model penarikan dan pengumpulan kembali bekas kemasan untuk didaur ulang di Indonesia.
“Ke depan IPRO bisa menjadi model penarikan dan penangan sampah kemasan. Produsen lain bisa bergabung untuk sharing knowledge dan sumber daya, meski penanganan sampah bisa dilakukan sendiri, tapi dengan bergabung menjadi lebih pekerjaan yang ringan dan efektif, ” kata Uso.
General Manager IPRO, Zul Martini Indrawati menyatakan, IPRO akan mengundang lebih banyak produsen untuk bergabung dalam penanganan sampah agar hasilnya lebih maksimal.
“Kolaborasi menjadi hal yang penting, di mana Pemerintah yang memiliki regulasi dapat memfasilitasi infraktruktur dan sektor privat dapat mendorong penanganan sampah secara terintegrasi,” kata Martini.
Menurut dia, IPRO, sejak 1 Januari 2021, telah membangun kerja sama multipihak untuk meningkatkan pengumpulan dan pendauran ulang sampah kemasan. Hingga saat ini, ada lima jenis material yang pengumpulan dan pendauran ulangnya ditingkatkan yakni jenis material kemasan PET (Polyethylene Terephthalate), UBC (Used Beverage Carton), HDPE (High-density polyethylene), MLP (Multi-Layered Packaging dan PP (Polyproylene).
Untuk melaksanakan program tersebut, IPRO mengandeng mitra kerja antara lain dengan, Bali PET, BWC, Allendra Kreasindo, Ecobali dan YAPSI, Bali Waste Cycle, Loh Jinawi, Kita Olah Indonesia, Rekadaya Karya Inovasi, Jaya Abadi Plastik dan Waste4Change. Wilayah kerja pengumpulan kemasan bekas pakai itu dilakukan di Jawa Timur, Bali, Lombok dan Jawa Barat .
Program tersebut dijalankan melalui skema insentif yang diberikan kepada mitra, dimana dukungan pembiayaan diberikan oleh 11 anggota IPRO yang berkomitmen untuk melakukan penarikan kembali sampah kemasannya agar bisa meningkatkan daur ulang.
Ke-11 anggota IPRO itu yakni, Coca Cola Indonesia, Danone Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Nestle Indonesia, Tetra Pak Indonesia, Unilever, HM. Sampoerna, SIG, SC Johnson, Suntory Garuda Beverage (SGB), dan L’OREAL.
Pada akhir September 2022 lalu, IPRO juga bekerja sama multipihak dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bank UMKM Jawa Timur, dan sektor swasta PT Reciki Solusi Indonesia, untuk mengelola TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Bangkalan, Madura.
Hingga saat ini, kata Martini, IPRO telah membukukan beberapa capaian antara lain, pengumpulan bekas kemasan jenis PET, HDPE, UBC, mencapai 543% dari target dan pengumpulan material kemasan melalui mitra (TPS3R, bank sampah, dan aggregator) mencapai 93,86%.
Ke depan, Martini berharap dapat meningkatkan pengumpulan dan pendauran ulang sampah kemasan. Untuk itu, IPRO mengajak para produsen untuk bergabung, sehingga target pengumpulan dan penanganan sampah kemasan dapat ditingkatkan.
“Semakin banyak produsen yang bergabung, maka IPRO dapat meningkatkan volume dan memperluas jangkauan wilayah kerja hingga ke seluruh daerah lainnya di Indonesia,” kata Martini.
Ia berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam implementasi pengurangan dan penanganan sampah melalui pembangunan infrastruktur yang bekerja sama dengan sektor swasta dan perbankan.
“IPRO telah memulai model kerja sama dengan multipihak dalam membangun TPST dengan tujuan pengelolaan sampah kemasan lebih terukur,” kata Martini. (mayhan)