SHNet, Jakarta – Bupati Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) Djafar H Ahmad meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan kode sembilan desa baru yang sudah diklarifikasi oleh tim penataaan tingkat pusat sejak Februari 2023.
Permintaan tersebut diungkapkan Djafar saat bertemu Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro di Gedung Bina Pemdes Kemendagri, Jakarta, Jumat (15/09/2023).
Sembilan desa persiapan tersebut adalah Tanarangga, Rendurua, Maurongga, Tomberabu III, Woloara Barat, Mbuli Waragheta, Waga, Mautenda Selatan, dan Kotabaru Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Eko menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium pemekaran secara nasional sehubungan dengan adanya pemilu.
Oleh karena itu, pemberian kode desa belum bisa dilakukan mengingat pelaksanaan pemilu yang akan digelar pada Februari 2024 dan juga pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Dalam pertemuan itu Eko juga menjelaskan, pemerintah akan menggelar pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) secara nasional dan serentak pada 21 September 2023, di Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan ini akan dilakukan secara daring dan luring yang melibatkan stakeholder terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Regional Management Concultant (RMC).
“Dalam acara tersebut nanti akan ada pengarahan bapak menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk pelatihan serentak di Indonesia,” katanya.
Eko menjelaskan, P3PD merupakan program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendampingi pemerintahan desa agar kapasitasnya meningkat sehingga kualitas belanja desa menjadi lebih baik dan pada akhirnya menyejahterakan warganya. (Ina)