Transisi energi saat ini bukan sekadar berkaitan dengan isu lingkungan global semata, melainkan sebuah upaya strategis untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional secara mandiri. Berbagai negara kini terus memacu akselerasi pemanfaatan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan kronis pada energi fosil sekaligus memperluas akses energi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Indonesia pun berada tepat di tengah arus besar transformasi tersebut. Pengembangan energi bersih di tanah air kini tidak lagi boleh dipandang sebatas pembangunan infrastruktur fisik secara masif, melainkan tentang bagaimana distribusi manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat akar rumput melalui kelembagaan ekonomi yang tepat.
Geliat transisi ini mulai nyata terlihat dari investasi di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Menurut data otoritas terkait, investasi di sektor ini telah mencapai angka sekitar USD 1,4 miliar. Angka tersebut mencerminkan perhatian serius sekaligus optimisme pasar terhadap masa depan energi baru terbarukan (EBT) di bumi pertiwi.
Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah telah mencanangkan kebijakan pengembangan PLTS hingga 100 GW, dengan tahap awal sebesar 13 GW sebagai prioritas strategis nasional. Momentum ini kian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Regulasi ini krusial karena memberikan kepastian hukum dan standarisasi kontrak yang membuka pintu bagi keterlibatan lembaga lokal dalam ekosistem energi nasional.
Namun, siapa yang akan menjadi aktor utama pengelola energi ini di tingkat lokal?
Model Global Koperasi
Jika menengok panggung ekonomi global, koperasi telah membuktikan perannya sebagai model kelembagaan ekonomi yang paling tangguh. Sebut saja Crédit Agricole di Prancis yang memiliki keunggulan pada sistem perbankan kooperatif desa yang mampu mendanai modernisasi pertanian nasional secara mandiri.
Lalu ada Zen-Noh di Jepang yang unggul dalam penguasaan integrasi rantai pasok pangan dari hulu ke hilir. Zen-Noh memastikan distribusi hasil tani tetap efisien dan kompetitif melalui penguasaan logistik dan pasar yang modern. Hingga REWE Group di Jerman yang menggabungkan kekuatan ribuan peritel kecil ke dalam satu payung koperasi ritel raksasa. Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa koperasi mampu berperan dalam kegiatan ekonomi berskala luas dan teknis.
Kemandirian di Wilayah 3T
Di Indonesia, optimisme serupa mulai menemukan titik terangnya melalui proyek percontohan Koperasi Desa/Kelurahan (KDK) Merah Putih. Langkah nyata diawali di Pulau Sembur, Batam, di mana PLTS berkapasitas 400 kWp yang dikelola koperasi berhasil melistriki ratusan warga sekaligus menggerakkan ekonomi produktif pesisir.
Keberhasilan ini ditingkatkan melalui kesepakatan strategis antara Kementerian Koperasi dengan PT Energy Absolute Green X Indonesia untuk membangun PLTS mini berkapasitas 0,5 MW (500 kW) di Ambon, Maluku. Proyek ini menjadi standar baru pengelolaan energi di wilayah 3T—Terdepan, Terluar, dan Tertinggal—secara profesional yang nantinya akan direplikasi secara masif di daerah lain yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Sinergi SDM dan Pengusaha Lokal
Lompatan teknologi hijau menuntut kesiapan teknisi lokal terdidik demi menjaga keberlanjutan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa. Investasi pada kualitas SDM melalui pelatihan vokasi bagi pemuda desa menjadi kunci mutlak agar transisi energi ini menciptakan lapangan kerja terampil di daerah.
Di sinilah urgensi keterlibatan aktif pengusaha daerah. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dapat mengambil peran sebagai lokomotif awal guna mendorong profesionalisme manajemen ke dalam ekosistem KDK Merah Putih. Sejalan dengan pandangan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, pembentukan koperasi desa ini tidak boleh terjebak pada kuantitas seremonial, melainkan harus fokus pada penguatan tata kelola transparan agar lembaga ini bertransformasi menjadi koperasi berbasis kewirausahaan modern (entrepreneurial co-op).
Komitmen taktis pengusaha daerah tersebut perlu diarahkan pada dua pilar utama. Pertama, transformasi digital melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi (Simkopdes) dan integrasi platform logistik untuk akuntabilitas bisnis. Kedua, vokasi terstruktur yang memberikan sertifikasi kompetensi teknologi surya serta bekal tekno-wirausaha (technopreneurship) bagi pemuda desa. Melalui kolaborasi ini, seluruh elemen pengusaha lokal akan bertindak sebagai mitra pendamping yang menjamin aset energi desa dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.
Transparansi dan Keberlanjutan
Aspek krusial lainnya adalah transparansi skema pembagian keuntungan (profit-sharing). Dalam skema KDK Merah Putih, keuntungan tidak hanya berasal dari iuran listrik, melainkan dari nilai tambah ekonomi produktif yang diciptakan. Sebagian pendapatan operasional dialokasikan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada warga. Dengan demikian, warga bertransformasi dari konsumen pasif menjadi pemilik aset yang berkepentingan langsung terhadap efisiensi energi.
Kemandirian ini ditopang oleh dana cadangan yang disisihkan untuk biaya pemeliharaan infrastruktur jangka panjang. Mekanisme akuntansi yang terbuka menjadi kunci untuk membangun kepercayaan anggota. Setiap Watt listrik yang dihasilkan harus berkontribusi nyata pada penguatan modal koperasi yang bisa diputar kembali untuk pengembangan unit usaha lain di desa.
Sayangnya, jalan menuju kemandirian ini masih terganjal tantangan kelembagaan. Di sinilah urgensi kebijakan afirmatif negara melalui optimalisasi peran LPDB-KUMKM sebagai penyedia dana bergulir modal murah bagi koperasi sektor riil. Kesiapan kelembagaan, kualitas SDM terdidik, dan dukungan jejaring pengusaha muda akan menentukan masa depan transisi energi kita.
Keberhasilan agenda besar ini tidak lagi hanya diukur dari besarnya investasi, melainkan dari sejauh mana koperasi desa mampu berdiri tegak sebagai pengelola energi yang mandiri. Inilah wujud nyata mandat Pasal 33 UUD 1945 , dimana hajat hidup orang banyak dikelola secara bersama untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. (Paulus Lubis – Pengamat Sosial dan Pemerhati Isu GLOBAL. Pemerhati isu-isu kemasyarakatan dan integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal)