SHNet, Jakarta-Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein, mengusulkan agar panduan penanganan darurat bencana diperbarui dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Menurutnya, kelompok rentan tersebut membutuhkan perhatian sejak fase darurat hingga pemulihan bencana.
Usulan tersebut disampaikan Rahmawati dalam forum laporan publik kegiatan edukasi gizi di daerah bencana yang diselenggarakan Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) bersama Majelis Kesehatan PP ‘Aisyiyah.
“Jadi memang penting itu memastikan kebutuhan balita saat darurat dan pemulihan. Kenapa saya tidak fokus di pemulihan? Karena darurat itu penting, apalagi transisi daruratnya saja masih berjalan sampai sekarang di Tamiang. Sudah enam bulan masih transisi darurat,” kata Rahmawati.
Ia menjelaskan kondisi gizi anak pada masa pemulihan sangat dipengaruhi oleh penanganan yang dilakukan sejak fase darurat. Karena itu, kebutuhan gizi anak tidak boleh hanya dibahas setelah bencana mereda, melainkan harus menjadi perhatian sejak awal respons kemanusiaan dilakukan.
Rahmawati yang juga merupakan Anggota Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki Panduan Operasional Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak dalam Situasi Darurat yang disusun Kementerian Kesehatan. Namun, berdasarkan berbagai pengalaman lapangan, panduan tersebut dinilai perlu disempurnakan agar lebih mampu menjawab tantangan pemulihan masyarakat pasca bencana.
“Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah punya panduan operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita. Itu tahun 2019 dan ada sebelumnya tahun 2014. Mungkin usulan kita dari acara hari ini bisa untuk penyempurnaan itu,” ujarnya.
Menurut Rahmawati, salah satu hal yang perlu diperkuat dalam SOP adalah kualitas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Ia menilai distribusi bantuan pada masa darurat tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kalori, tetapi juga harus memperhatikan kandungan gizi yang dibutuhkan anak-anak.
Ia mencontohkan masih ditemukannya bantuan pangan berupa makanan instan dan produk yang kerap diberikan kepada keluarga terdampak bencana seperti mie instan, biskuit dan juga kental manis. Padahal, konsumsi pangan semacam itu secara terus-menerus tidak mendukung kebutuhan gizi anak dalam jangka panjang.
“Bagaimana membangun kesadaran itu penting. Jadi kegiatan-kegiatan pada saat tanggap darurat itu tidak hanya kegiatan pemberian makanan yang tadi juga tidak tepat, ada makanan instan kemudian kental manis, tetapi membangun kesadaran gizi dari kandungan itu menjadi penting,” kata Rahmawati.
Selain aspek pangan, Rahmawati juga menekankan pentingnya melibatkan perempuan dan komunitas lokal dalam proses pemulihan. Menurutnya, masyarakat setempat lebih memahami sumber pangan yang tersedia di wilayahnya sehingga pemanfaatan pangan lokal perlu menjadi bagian dari strategi pemulihan gizi pascabencana.
Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Budi Setiawan menilai aspek gizi kelompok rentan perlu diintegrasikan ke dalam pengelolaan dapur umum pada masa darurat maupun pemulihan. Menurutnya, dapur umum tidak hanya berfungsi menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui terpenuhi.
Ia berharap masukan dari berbagai organisasi kemanusiaan, kesehatan, dan kebencanaan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan panduan nasional, sehingga kebutuhan gizi anak tidak lagi menjadi isu yang terlewat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Di masa pemulihan ini makanan instan perlu dihentikan. Setiap dapur umum hendaknya memiliki panduan yang jelas mengenai kebutuhan gizi kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Budi.