SHNet, Jakarta-Kalangan pengusaha logistik menilai penerapan zero Over Domension Over Loading (zero ODOL) awal 2027 mendatang cenderung mengutamakan ego sektoral. Hal itu terlihat dari target zero ODOL itu yang terlalu berfokus pada penertiban dan penegakan hukum di hilir tanpa sepenuhnya menyelaraskan dengan kepentingan industri, logistik, dan ekonomi secara menyeluruh.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mengatakan penerapan zero ODOL 2027 mendatang berpotensi mengalami kegagalan kalau tidak dilakukan dengan pendekatan holistik. Menurutnya, penindakan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalahnya. “Pendekatan holistik itu berarti kebijakan itu harus melibatkan kerjasama lintas sektoral, berkeadilan bagi semua pihak, serta memperhatikan keseimbangan antara keselamatan berlalu lintas dan keberlangsungan ekonomi,” ujarnya.
Dia mengutarakan pernah mempertanyakan dalam sebuah diskusi dengan beberapa kementerian/lembaga mengenai apa sebenarnya tujuan zero ODOL itu dilaksanakan. “Kalau untuk keselamatan kami jelas setuju. Tapi kalau soal yang katanya zero ODOL itu bisa menghemat anggaran negara untuk maintenance jalan raya sebesar lebih dari Rp 40 triliun setahun itu perlu dibahas lagi. Sebab, kalau hanya melihatnya secara ego sektoral tanpa melihat industri yang lain yang akan terdampak, itu tidak adil namanya. Padahal, sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian,” ucapnya.
Dia mencontohkan industri pupuk, semen, CPO (Crude Palm Oil), besi, baja, susu, minuman dalam kemasan, dan minuman ringan yang price sensitive dalam transport cost. Artinya, begitu transport cost naik, industri-industri ini sudah pasti bangkrut. “Karena saat ini, untuk bisa menjaga harga jual yang terjangkau oleh masyarakat, itu kan ada platformnya. Jadi, dengan situasi ekonomi yang menurun begini, dimana daya beli juga menurun, mana mungkin mereka menaikkan harga.” katanya.
Dia memperkirakan dampak kenaikan biaya transportasi akibat zero ODOL itu bisa mempengaruhi naiknya harga barang di atas 10 persen. Sementara, menurutnya, sektor-sektor industri yang terdampak itu merupakan economic engine yang membentuk Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. “Jadi, berapa total industri yang akan terdampak. Kontribusi mereka terhadap GDP itu kemungkinan 10 kali lebih besar dari penghematan sebesar Rp 40 triliunan itu. Artinya, itu sama dengan mengorbankan pencipta GDP kita demi hanya menghemat Rp 40 triliunan. Apakah ini sudah dipertimbangkan juga,” tukasnya.
Seharusnya, kata Mahendra, pemerintah ikut juga memikirkan bagaimana agar saat zero ODOL itu diterapkan, tidak terjadi kenaikan harga produk barang industrinya. Caranya harus dipikirkan, apakah itu dengan memberikan subsidi kepada pengusaha untuk mengganti truknya dengan truk yang berkapasitas besar dan baru misalnya, atau memberikan kredit berbunga murah dan bertenor panjang.
Dia menyampaikan adanya penambahan biaya transportasi yang sangat besar jika ODOL ditiadakan. Misalnya, truk ODOL yang tadinya bisa mengangkut barang seribu trip dalam satu bulan, tapi dengan zero ODOL, jumlah tripnya bertambah 30 persen menjadi 1.300 trip. “Ini kan menambah biaya logistik dan jumlah truk yang berada di jalan juga semakin banyak. Bukan itu saja, polusi juga akan bertambah,” katanya.
Jadi, tegas Mahendra, sampai saat ini belum ada mitigasi yang dilakukan terhadap dampak ketika zero ODOL itu diterapkan terhadap ekonomi pembentuk GDP. Juga dampaknya terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di dalam industri tersebut, dan timbulnya jumlah ritase atau trip di jalan yang diperkirakan 20-30 persen lebih banyak. “Jadi, tidak dipikirkan dampak dari semua itu,” tuturnya (cls)