Ujian terbesar sebuah kepemimpinan nasional bukan hanya terletak pada ketajaman merumuskan visi, tetapi juga pada kemampuan seluruh perangkat pemerintahan menerjemahkannya menjadi hasil nyata. Program yang dirancang untuk kepentingan rakyat di tingkat tertinggi pemerintahan tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan ketika sampai di lapangan. Di antara keputusan politik dan manfaat yang diterima masyarakat, terdapat proses panjang yang melibatkan birokrasi, regulasi, koordinasi, dan pelaksanaan. Di situlah kualitas tata kelola negara sesungguhnya diuji.
Salah satu tantangan yang masih membutuhkan perhatian serius adalah kesenjangan koordinasi dan komunikasi di dalam birokrasi. Dinamika pemerintahan memperlihatkan bahwa ego sektoral belum sepenuhnya teratasi. Hal ini bukan semata-mata penilaian subjektif. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan lintas kementerian, lembaga, dan BUMN yang membutuhkan sinergi untuk mengatasi kebijakan yang masih terfragmentasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga bukan sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat agar program pemerintah berjalan lebih efektif.
Akar masalahnya bukan semata-mata kekurangan visi atau program pemerintah, melainkan adanya celah antara keputusan kepemimpinan, kerja kelembagaan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Di dalam celah tersebut, kepentingan sektoral, kewenangan, dan kendali atas sumber daya dapat memengaruhi arah pelaksanaan kebijakan. Karena itu, pembenahan tata kelola harus diarahkan pada kemampuan negara menyatukan seluruh perangkat pemerintahan dalam satu tujuan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari terlaksananya program di masing-masing kementerian, tetapi harus dilihat dari siapa yang memperoleh manfaat dan sejauh mana kebijakan menghasilkan perubahan nyata bagi kehidupan rakyat.
Dampak lemahnya koordinasi tidak hanya terasa dalam hubungan antar kementerian, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Ketika satu kementerian menerbitkan kebijakan tanpa memperhitungkan konsekuensinya terhadap sektor lain, masyarakat berhadapan dengan aturan yang tidak selaras. Dunia usaha menghadapi ketidakpastian, pelaku ekonomi menanggung biaya tambahan, sementara masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang terkadang saling bertentangan. Bagi rakyat, yang terpenting bukan seberapa banyak rapat koordinasi telah dilakukan, melainkan apakah kebijakan negara membuat kehidupan mereka lebih mudah atau justru semakin rumit.
Tantangan serupa juga terlihat dalam hubungan vertikal, yakni antara pengambil keputusan di tingkat pusat dan pelaksana kebijakan di lapangan. Arahan presiden dapat dirumuskan dengan jelas, tetapi belum tentu dipahami dan diterjemahkan secara seragam hingga tingkat direktorat jenderal, unit pelaksana teknis, dan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dalam pemeriksaan BPK terhadap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam IHPS II Tahun 2024, BPK mencatat bahwa perencanaan DAK belum sepenuhnya mampu menyelaraskan prioritas pembangunan pusat dengan kebutuhan daerah. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan program yang didanai melalui DAK. BPK juga menemukan bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK belum sepenuhnya memadai karena sistem pelaporan belum terpadu dan belum mencakup pengukuran output, outcome, serta dampaknya terhadap prioritas nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang di pusat membutuhkan mekanisme penyelarasan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam proses pelaksanaannya, tujuan awal kebijakan dapat menyempit, bahkan berubah menjadi sekadar pemenuhan administrasi. Akibatnya, program yang seharusnya bergerak cepat justru tersendat oleh perbedaan tafsir, prosedur, dan kesiapan pelaksana. Visi kepemimpinan membutuhkan rantai pelaksanaan yang utuh agar tidak berhenti sebagai instruksi.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah menciptakan iklim penegakan hukum yang memberikan kepastian sekaligus mendorong keberanian mengambil keputusan. Kekhawatiran terhadap risiko hukum, terutama dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran, dapat membuat birokrat terlalu berhati-hati. Hal ini berkaitan pula dengan kejelasan aturan. Penelitian empiris Despan Heryansyah dan Desmalinda berjudul Intended to Fail: The Problems of Regulating and Reviewing Discretion in Indonesia (An Empirical Study) yang diterbitkan dalam Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum pada 2026 menemukan bahwa ketidakjelasan dalam kerangka regulasi diskresi dapat menimbulkan kesulitan praktis dan ketidakpastian bagi pejabat pemerintahan. Padahal, tidak setiap keputusan yang kemudian dinilai kurang tepat merupakan tindakan yang mengandung niat jahat. Jika aparatur lebih sibuk menghindari risiko pribadi daripada menyelesaikan persoalan publik, pelayanan dan pelaksanaan program dapat kehilangan kecepatan. Kondisi ini perlu dibenahi tanpa mengurangi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap penyimpangan.
Oleh sebab itu, reformasi hukum perlu berjalan seiring dengan reformasi birokrasi. Aparatur yang bekerja dengan itikad baik, berdasarkan kewenangan, prosedur, dan pertimbangan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan, harus memperoleh kepastian hukum. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang merugikan negara tetap harus ditindak sesuai ketentuan. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menakut-nakuti pengambil keputusan, tetapi juga tidak boleh menjadi tameng bagi penyimpangan. Keseimbangan inilah yang diperlukan agar birokrasi memiliki keberanian bertindak sekaligus tetap berada dalam koridor akuntabilitas.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, sejumlah langkah kebijakan ekonomi yang menyentuh masyarakat patut mendapat perhatian. Transformasi pengelolaan BUMN melalui Danantara, termasuk agenda governance reset, konsolidasi manajemen, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan negara, menunjukkan adanya upaya penataan kelembagaan yang penting. Demikian pula kebijakan penghapusan piutang macet melalui PP Nomor 47 Tahun 2024 yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM, termasuk di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Ketentuan pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang macet tersebut berlaku selama enam bulan sejak PP diundangkan pada 5 November 2024, sehingga periode pelaksanaannya telah berakhir pada Mei 2025. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sekitar 67.000 pelaku UMKM, petani, dan nelayan telah memperoleh kesempatan kembali mengakses modal perbankan. Capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan kapasitas usaha agar manfaat kebijakan tidak berhenti pada penghapusan beban masa lalu, tetapi berlanjut menjadi produktivitas ekonomi.
Kebutuhan memperkuat tata kelola semakin mendesak ketika perekonomian global menghadapi ketidakpastian. Dana Moneter Internasional (IMF), dalam World Economic Outlook Oktober 2026, memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027. IMF juga mengingatkan berbagai risiko yang bersumber dari konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, dan kerentanan fiskal. Situasi tersebut menuntut Indonesia memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting agar kebijakan pangan, energi, industri, perdagangan, dan keuangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Waktu pemerintahan yang masih tersedia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan regulasi, dan memastikan setiap kementerian bergerak dalam kerangka kepentingan nasional yang sama.
Pembenahan tata kelola juga harus tercermin dalam cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Kritik publik tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap pemerintah. Sering kali, kritik muncul karena masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan, kendala, dan hasil suatu program. Meminta publik menunggu hingga masa pemerintahan berakhir bukanlah pengganti keterbukaan informasi. Dalam demokrasi, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana janji kebijakan telah dilaksanakan, apa hambatannya, dan langkah apa yang sedang ditempuh untuk mengatasinya. Komunikasi publik yang terbuka bukan sekadar urusan pencitraan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban kekuasaan.
Masa pemerintahan yang masih berjalan merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa koordinasi bukan sekadar agenda rapat dan tata kelola bukan hanya istilah dalam dokumen kebijakan. Kepemimpinan nasional perlu memastikan bahwa kementerian tidak bekerja sebagai pusat-pusat kepentingan yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan penyelenggaraan negara. Sebab, rakyat tidak mengukur keberhasilan melalui struktur organisasi pemerintah. Mereka merasakannya melalui harga kebutuhan yang terjangkau, pelayanan yang mudah, kesempatan ekonomi yang terbuka, dan kebijakan yang memberikan kepastian. Ukuran keberhasilan pemerintahan terletak pada kemampuan negara mengubah visi kepemimpinan menjadi kerja nyata yang manfaatnya sampai kepada rakyat.
(Paulus Martono Lubis, Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang menaruh perhatian pada dinamika kelembagaan, ekonomi, serta pembangunan nasional.)