9 February 2025
HomeBeritaBUMDes Berperan Entaskan Kemiskinan dan Tekan Stunting

BUMDes Berperan Entaskan Kemiskinan dan Tekan Stunting

SHNet, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak bagi desa untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka stunting (kerdil).

“Badan usaha mikro itu akan menjadi motor penggerak yang efektif bagi usaha lain di desa seperti desa wisata sekaligus mengentaskan kemiskinan dan menekan angka stunting,” ujar Mendes dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Mendes PDTT optimis desa-desa dapat menangani stunting, apalagi telah didukung dengan data desa berbasis SDGs Desa.

“Data desa yang dikumpulkan relawan desa itu bisa langsung merujuk pada keluarga dan individu penderita stunting, sehingga penangananya akan lebih mudah,” jelas Gus Halim, demikian ia biasa disapa saat menerima kunjungan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Senin (8/11).

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, pandemi COVID-19 membuat banyak hal harus dibenahi, termasuk mengenai konsep desa wisata yang saat ini sudah menjadi ikon penting dalam pariwisata nasional.

Menurutnya, desa wisata yang berbasis alam kini hendaknya diutamakan. Dalam proses pembenahan usaha-usaha di desa seperti pengembangan desa wisata itu, peran BUMDes sangat menentukan.

Sementara itu, GKR Bendara mengaku, menekan angka stunting hingga mencapai nol persen bukan hal mudah. “Ada banyak faktor berpengaruh mulai dari asupan gizi ibu saat mengandung, faktor ekonomi, pendidikan, juga budaya yang berkembang,” tuturnya.

Menurutnya, belum ada data yang valid mengenai stunting. Data yang dilansir BKKBN biasanya berdasarkan persentase.

Ia mencontohkan, data BKKBN menempatkan angka stunting di Kabupaten Gunung Kidul cukup tinggi, padahal kalau dihitung jumlah anak di Kabupaten Sleman lebih banyak.

Salah satu yang diupayakan GKR Bendara ialah program bantuan untuk menekan angka stunting. Ia memberikan bantuan senilai Rp20 juta untuk setiap anak per tahun. “Jumlah ini termasuk program makanan bergizi dan honor untuk pendamping,” katanya

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar juga mengatakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) desa menjadi fokus untuk pembangunan dan pengembangan BUMDes.

“Pembangunan dan pengembangan BUMDes salah satunya fokus ke peningkatan SDM di desa untuk mengelola sektor ekonomi,” ujar Mendes PDTT.

Menurutnya, desa wisata berbasis alam kini hendaknya diutamakan. BUMDes berperan dalam proses pembenahan usaha-usaha di desa seperti pengembangan desa wisata.

“Jika perlu BUMDes berbadan hukum agar posisinya lebih kuat. Setelah Omnibus Law terbit, BUMDes bisa berbadan hukum,” katanya.

Dalam rangka memperkuat BUMDes, lanjut dia, Kemendes PDTT pun menggandeng dunia usaha dan perguruan tinggi, terutama yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) untuk bersama-sama membantu proses revitalisasi dan pengembangan usaha BUMDes.

Pada kesempatan itu, Gus Halim menilai DI Yogyakarta sudah cukup mumpuni dalam mengelola desa-desa wisata. “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Sri Sultan dan jajaran Pemerintah DI Yogyakarta,” tuturnya.

Sementara itu, GKR Bendara mengatakan, Kulon Progo bakal menjadi pintu masuk bagi Borobudur High Land. Demi upaya ini, GKR Bendara menggandeng Badan Otorita Borobudur agar bawang merah di Kulon Progo menjadi salah satu komoditas unggulan.

“Desa produksi bawang merah ini bisa dijadikan desa wisata. Di sana ada ritual pada proses penanaman dan ritual panen. Saya sedang usahakan agar ada agrowisata di Kulon Progo ini,” katanya.

GKR Bendara berharap BUMDes menjadi penyedia bawang merah untuk Borobudur High Land. BUMDes itu mengambil bawang merah dari petani di Desa Kayangan secara langsung agar harga lebih menguntungkan petani. (Victor)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU