SHNet, Jakarta – Indonesia Police Watch merasa miris dan mengecam keras atas tragedi bentrok aparat gabungan dengan warga Rempang, Batam, Kepri pada Kamis (7/9/2023). Atas aksi bentrokan tersebut belasan anak sekolah terkena gas air mata hingga pingsan.
Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dari aksi bentrok ini terlihat bahwa Kepolisian berpihak kepada pihak Pengusaha atau pemilik modal. Hal ini semakin terlihat dan berdampak buruk penilaian aparat oleh masyarakat.
” Akibat bentrokan antara aparat gabungan dan masyarakat, puluhan anak Sekolah Dasar terkena gas air mata yang terbawa angin hingga ada yang pingsan akibat gas air mata yang dilemparkan oleh polisi di bentrokan itu, ” tegas Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat di konfirmasi, Jumat (8/9/2023).
Pun diketahui, aparat gabungan yang bentron dengan warga Rempang, Batam adalah anggota TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Satpol PP.
Kembali di katakan Sugeng, harusnya polisi tidak menggunakan gas air mata dalam mengamankan unjuk rasa, ini merupakan penganiayaan yang menelan korban khususnya anak-anak sekolah dasar. Ini jelas terlihat lemahnya Intelijen Kepolisian Polresta Barelang, Kepri, Batam saat adanya aksi demo oleh masyarakat.
Atas kejadian yang mengakibatkan korban anak-anak, IPW meminta kepada Propam Mabes Polri, untuk segera periksa Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryato atas tragedi bentroknya aparat gabungan dengan warga di Pulau Rembang, Batam, Kepri pada Kamis (7/9/20231)
” Propan harus segera periksa Kapolres Balelang, Kepri, Batam atas bentrokan yang mengakibatkan banyaknya korban anak-anak akibat kena gas air mata akibat dibawa angin. Ini merupakan kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban dimana fenomena-fenomena Kepolisian dijadikan alat penekan ataupun dijadikan pihak yang harus menekan warga terkait kepentingan pemodal, ” tegasnya lagi.
Kembali dijelaskan Sugeng, bentrok itu terjadi saat proses pengukuran untuk pengembangan kawasan tersebut oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keributan pecah saat petugas gabungan tiba di lokasi.
Keributan dipicu karena warga masih belum setuju dengan pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu.
” Pak Kapolri harus memberikan perhatian serius terkait permintaan pengamanan, permintaan menjaga ketertiban dari pihak swasta harus benar didalami tidak serta merta polisi main dengan cara refrensif untuk menekan kelompok yang mempertahankan haknya, ” paparnya lagi.
Seperti diketahui saat ini, petugas gabungan masih berjaga di lokasi sampai situasi kondusif dan proses pengerjaan pengukuran lahan untuk proyek strategis nasional tersebut bisa diselesaikan pada hari ini. (mayhan)