SHNet, Denpasar – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes, Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, kemandirian desa terwujud kalau pemerintah desa mampu mengelola dana agar mampu meningkatkan pendapatan desa.
Hal itu disampaikan Dirjen Eko, ketika membawakan materi pengelolaan APBDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Denpasar, Bali, Jumat (21/7/2023). Pengelolaan APBDes merupakan bagian dari penguatan pemerintahan desa.
Menurut Eko, ada korelasi antara variabel persoalan keuangan desa yang sangat variatif. Untuk itu, semua harus fokus pada tujuan bagaimana mengelola APBDes dengan baik, termasuk bagaimana bisa menghasilkan pendapatan asli desa dalam berbagi program kegiatan.
Hanya saja, kata Eko, persoalan sekarang ini adalah dana desa yang telah diberikan pusat sudah mencapai Rp 538 Triliun, tetapi baru mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 2,6 Triliun.
“Artinya masih banyak desa dalam mengelola APBDes belum menghasilkan sesuatu yang produktif,” kata Eko.
Untuk itu, jelas Eko, perlu upaya semua pihak dalam mengelola APBDes, dengan melihat tahapan, mulai dari perencanaan yang bagus. Hal itu bisa terjadi jika didukung data yang akurat.
“Kita memiliki Prodeskel, jika kita mengisi itu maka kita dapat mudah mengambil suatu kebijakan,” katanya.
Eko menjelaskan, pendapatan asli desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dari tujuh sumber pendapatan desa. Dia menekankan, perlunya menentukan skala prioritas, dalam perencanaan pembangunan desa.
Eko berharap, dari contoh desa terbaik harus disebarkan kepada desa lainnya, sehingga bisa ditiru, diamati, dan modifikasi sesuai dengan potenai desa masing-masing.
Sementara itu, Deputi kepesertaaan BPJS, Muhidin mengatakan, perlu untuk berkolaborasi agar bersama-sama menghadapi tantangan.
“Harus ada contoh yang menunjukan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Dia berharap, agar semua bersama mendorong program yang ada, sehingga dapat terlaksana dan meng-cover lebih banyak masyarakat. (Ina)
