SHNet, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto mendorong supaya pemerintah daerah (pemda) segera mengevaluasi pengisian data yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.
Sebab, salah satu tugas dan fungsi dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi adalah mengevaluasi data yang telah dilakukan pemerintah desa.
Dalam siaran pers Kamis (16/03/2023), Eko menuturkan, saat ini sudah 73% desa yang pernah melakukan penginputan Profil Desa dan Kelurahan. “Namun, persentase desa yang tidak melakukan update Prodeskel masih cukup besar dalam 3 tahun terakhir,” ungkap Eko saat membuka kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi data dan informasi profil desa yang berlangsung pada 15 – 17 Maret 2023 di Jakarta.
Eko mengharapkan kegiatan ini bisa memberi peserta isu-isu penting serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan persentase pemutakhiran data profil desa. Selain itu, bisa meningkatkan keakuratan data yang diinput ke dalam Prodeskel (Profile Desa dan Kelurahan).
Eko menjelaskan, penerjemahan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia harus memiliki standar data, metadata, kaidah interoperabilitas dan menggunakan kode referensi.
Kemendagri saat ini menjalankan data dan informasi profil desa dan kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
Kegiatan ini diikuti perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta pejabat Kemendagri.
Adapun nara sumbernya adalah Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdataan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, Manajer Sistem Informasi dan Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Mahfudh, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Nurma Midayanti, Analis Kebijakan Ahli Muda dan Perencana Ahli Muda Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes, Kustiyaman, dan Gabriel Bambang Sasongko. (Ina)
