SHNet, Jakarta — Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa pembangunan kecakapan literasi masyarakat harus dimulai dari daerah melalui penguatan budaya baca dan peran aktif pemerintah daerah (Pemda).
Karena itu, aparatur pemerintah daerah perlu memahami strategi, kebijakan, dan implementasi pembangunan literasi agar mampu menjadi penggerak utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Peningkatan literasi tidak akan berjalan optimal apabila para penyelenggara pembangunan literasi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai strategi, kebijakan, dan implementasinya,” ujar Aminudin saat membuka Bedah Buku Literasi di Daerah: Realitas dan Strategi Kebijakan Perpustakaan Daerah di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam pembangunan literasi karena memiliki kewenangan langsung di wilayah masing-masing.
“Ketika berbicara tentang daerah, maka pemerintah daerah adalah pemegang kewenangan. Karena itu mereka harus memahami tugas dan fungsinya dalam pembangunan literasi. Saya yakin forum ini dapat memperkuat kesadaran seluruh penyelenggara untuk meningkatkan kecakapan literasi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Aminudin juga mengungkapkan bahwa Perpusnas telah menyempurnakan instrumen pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Penyempurnaan dilakukan agar hasil pengukuran lebih proporsional dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sebelumnya, nilai IPLM tingkat provinsi sangat dipengaruhi oleh agregasi data kabupaten/kota sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kontribusi pemerintah provinsi terhadap pembangunan literasi.
“Akibat perubahan instrumen ini, beberapa daerah mengalami penurunan nilai IPLM yang cukup signifikan. Namun hasil tersebut justru memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibandingkan instrumen sebelumnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aminudin menyampaikan bahwa Perpusnas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan instrumen bersama untuk menilai kinerja pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan literasi.
“Literasi adalah urusan bersama. Keberhasilannya membutuhkan kolaborasi Perpusnas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan para pegiat literasi,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harum Damanik, menilai buku Literasi di Daerah dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah, akademisi, pustakawan, dan para pengambil kebijakan dalam merumuskan arah pembangunan perpustakaan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang memiliki kecakapan literasi.
“Tantangan literasi saat ini tidak hanya rendahnya minat baca, tetapi juga kemampuan masyarakat menghadapi perkembangan teknologi digital. Karena itu, perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Anwar menambahkan, bedah buku tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang mendokumentasikan data, pengalaman, tantangan, praktik baik, serta berbagai strategi kebijakan pembangunan perpustakaan di daerah.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diluncurkan buku Agora Demokrasi: Guratan Ringkas tentang Kuasa, Demokrasi, dan Kebijakan Publik. Kegiatan diselenggarakan melalui kolaborasi Perpusnas, Kemendagri, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan Yayasan Obor Indonesia.
Salah satu penulis buku Literasi di Daerah, Moh. Ilham Hamudy, menjelaskan bahwa buku tersebut lahir dari hasil pengamatan lapangan terhadap pengelolaan perpustakaan daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
“Kami melihat berbagai persoalan mulai dari sumber daya manusia, anggaran, metode kerja, sasaran layanan, sarana pendukung, hingga interaksi perpustakaan dengan masyarakat. Perpustakaan daerah dituntut mencapai target kinerja tinggi, tetapi sering kali belum didukung sumber daya yang memadai,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar pembangunan perpustakaan lebih mengedepankan aspek fungsional, kenyamanan, dan kemudahan pengelolaan dibandingkan kemegahan bangunan. Menurutnya, perpustakaan yang sederhana namun nyaman dan mudah dikelola akan lebih efektif dalam mendukung peningkatan budaya baca masyarakat. (Stevani Elisabeth)