LONDON, SHNet – Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Dr Yulius Yohanes, M.Si, mengharapkan mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustine Teras Narang (2005 -2015) dan mantan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis (2008 – 2018), masuk di dalam jajaran Badan Otorita Ibu Kota Negara.
Agustine Teras Narang, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan Cornelis, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan, hasil Pemilihan Umum 2019.
Yulius Yohanes, mengemukakan hal itu menggapi Kantor Berita Nasional Inggris, Reuters, Selasa, 18 Januari 2022, menyebut nama mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan mantan Menteri Penelitian Dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, masuk nominasi Kepala Badan Otorita Kota Negara Indonesia, Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, setara dengan jabatan menteri.
“Agustine Teras Narang dan Cornelis, memiliki reputasi yang tidak diragukan lagi sebagai representasi masyarakat Suku Dayak di Kalimantan. Agustine Teras Narang dan Cornelis, diyakini mampu mengantisipasi potensi konflik, dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur,” kata Yulius Yohanes.
Parlemen Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah berhutan Kalimantan di pulau Kalimantan, menteri perencanaan mengatakan pada hari Selasa, 18 Januari 2022.
Undang-undang ibu kota negara bagian yang baru, yang memberikan kerangka hukum untuk mega proyek ambisius senilai $32 miliar dari Presiden Joko Widodo, menetapkan bagaimana pembangunan ibu kota akan didanai dan diatur.
“Ibu kota baru memiliki fungsi sentral dan merupakan simbol identitas bangsa, serta pusat gravitasi ekonomi baru,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Suharso Monoarfa.
Pusat baru akan disebut “Nusantara”, nama Jawa untuk kepulauan Indonesia yang dipilih oleh presiden, Monoarfa mengumumkan pada hari Senin, 17 Januari 2022.
Rencana untuk memindahkan pemerintah dari Jakarta, kota besar berpenduduk 10 juta orang yang menderita kemacetan kronis, banjir dan polusi udara, telah dilontarkan oleh banyak presiden, tetapi tidak ada yang sampai sejauh ini.
Presiden Indonesia, Joko Widodo pertama kali mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 26 Agustus 2019.
Ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah membayangkan ibu kota baru sebagai “super hub” rendah karbon yang akan mendukung sektor farmasi, kesehatan dan teknologi serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan di luar Pulau Jawa.
Tetapi para kritikus mengatakan undang-undang itu dipercepat dengan konsultasi publik yang terbatas dan pertimbangan lingkungan.*
Sumber: reuters