Jakarta-Masyarakat kecewa dengan pernyataan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dengan seenaknya meminta Presiden Jokowi untuk menindak truk-truk yang over load over dimension (ODOL). Hal itu dinilai sangat tidak sesuai dengan lembaga yang seharusnya membela hak-hak konsumen.
“Jelas-jelas kebijakan Zero ODOL ini akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat nantinya. Di mana, harga bahan-bahan pokok dan semua barang dipastikan akan naik akibat zero ODOL ini. Apa masyarakat mau menerima kondisi ini nanti? Apalagi ekonomi masyarakat sedang susah-susahnya saat ini karena pandemi Covid-19. Jadi, dimana keberpihakan YLKI kepada masyarakat dalam hal ini?” ujar Anggota Asosiasi Komunitas Sopir Logistik Indonesia (AKSI), Wahyudi, yang sehari-harinya berhubungan dengan pelaku pengusaha sayur mayur dan kebutuhan pokok pangan kalangan bawah.
Menurutnya, dengan pernyataannya yang mendukung Zero ODOL ini, YLKI sudah ikut memperkeruh suasana untuk tujuan pribadi tanpa memikirkan nasib para konsumen. “Kami tidak ingin menentang peraturan atau kebijakan pemerintah selama itu berpihak kepada rakyat kecil seperti kami. Seharusnya, pemerintah kan melihat dulu efek domino ke masyarakat kecil bagaimana. Jadi, jangan asal membuat peraturan tanpa melihat dampaknya ke masyarakat bawah,” katanya.
Kata Wahyudi, jika peraturan zero ODOL ini diterapkan, ongkos truk-truk logistik juga pasti ikut naik. Artinya, para pedagang juga akan ikut menaikkan harga barang-barangnya termasuk barang-barang kebutuhan pokok. “Di saat kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi nasional, kok malah keluar peraturan yang akan menghambat pemulihan ekonomi kita saat ini. Kan lucu jadinya,” tukasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua AKSI Slamet Barokah. Menurutnya, semestinya YLKI memperjuangkan nasib masyarakat agar jangan dibebani dengan peraturan yang bisa mencekik konsumen. “Kami tidak sependapat, kami mengkritisi YLKI yangmana YLKI tidak memikirkan kepentingan seluruh masyarakat yang diakibatkan dampak dari zero ODOL ini. Seharusnya YLKI turun ke bawah melihat kondisi masyarakat di bawah, bukan malah membuat pernyataan seperti itu,” cetusnya.
Pelaku usaha angkutan logistik lainnya, Eko, malah melihat kebijakan zero ODOL ini hanya akan menyingkirkan para pengusaha logistik kelas menengah ke bawah saja. Sebab, menurutnya, pelaku usaha menengah bawah ini tidak memiliki biaya untuk memodifikasi lagi truk-truk yang sudah ada saat ini. “Lagian sebenarnya, truk-truk kita itu sudah mengikuti Standar Nasional Indonesia saat melakukan uji KIR di Dishub. Tapi sekarang kok tiba-tiba tidak diperbolehkan lagi untuk memperpanjang KIR, itu kan aneh,” katanya.
Para pedagang komoditas pertanian juga sangat menyayangkan apa yang disampaikan YLKI dalam mendukung kebijakan zero ODOL ini. Dani Caesar, pedagang sayuran di Banyuwangi misalnya. Dia sangat keberatan dengan pemberlakukan zero ODOL ini. “Sebagai pedagang, peraturan ini sangat keberatan. Kalau mengangkut sesuai tonase saja, kita pasti sangat rugi dari sisi operasional. Tapi kalau kita naikkan harga di pasar, pasarnya pasti nggak kuat karena harganya pasti melambung. Jadi, kita keberatan,” tuturnya.
Dia menuturkan kebijakan zero ODOL ini akan sangat mengurangi kapasitas angkut barang. “Otomatis kita harus naikkan harga supaya tidak merugi. Sebab, dengan biaya operasional yang tetap tapi kapasitas angkutnya berkurang, bisa dipastikan kita akan rugi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dengan dipersulitnya truk-truk logistik beroperasi, stok barang ke daerah-daerah juga pasti akan tersendat. “Dampaknya juga ke masyarakat setempat yang akan mengalami kekurangan komoditas dan kenaikan harga,” tukas pria yang setiap harinya memasok sekitar 2 ton komoditas sayuran dari Banyuwangi ke Bali ini.
Karenanya, dia mengatakan jika kebijakan ODOL ini diterapkan, para pedagang sayuran di Banyuwangi akan akan “bersuara” dan melakukan bagaimana caranya supaya kebijakan ini tidak dilaksanakan. “Jadi, kami meminta janganlah menekan rakyat kecil. Kita juga kan kerja untuk kesejahteraan semua masyarakat. Kalau kami dipersulit, itu sama saja akan berdampak ke semua lapisan masyarakat. Apalagi Banyuwangi itu merupakan lumbung pertanian di Indonesia,” katanya.
Hal serupa dilontarkan pedagang sayuran lainnya bernama Wawan. Dia mengatakan dampak zero ODOL ini juga akan dialami para petani. “Sebab, kami para pedagang tidak akan bisa membeli lagi hasil pertanian mereka dalam jumlah besar. Akibatnya lagi, para petani ini juga akan memberhentikan para pekerja mereka,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, YLKI mendesak Presiden Joko Widodo mengambil alih kebijakan penertiban truk barang di level nasional untuk mencegah kerugian publik yang berlarut-larut.
“Presiden Jokowi perlu menginstruksikan jajarannya agar tegas menerapkan Zero ODOL, terutama Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian BUMN,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. (cls)