Oleh: Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin
Visiting Professor Tomsk State University (TSU) Siberia Rusia
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
Putin, Xi, Modi dan Prabowo di KTT BRICS ke-18 New Delhi India
Ada saat-saat tertentu ketika sebuah pertemuan internasional tidak cukup dibaca dari siapa yang hadir, tetapi dari perubahan dunia yang sedang berlangsung di balik meja perundingan.
KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, 12–13 September 2026, adalah salah satu momentum itu.
Di ibu kota India, sejumlah pemimpin negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dan ekonomi dunia berkumpul: Perdana Menteri Narendra Modi, Presiden Vladimir Putin, Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo Subianto, dan para pemimpin negara BRICS lainnya.
Bagi Indonesia, New Delhi mempunyai arti khusus. Presiden Prabowo datang bukan sebagai pemimpin negara undangan, bukan pula mewakili partner country. Indonesia kini duduk sebagai anggota penuh BRICS.
Perubahan Posisi yang Penting
Indonesia bukan lagi sekadar negara besar di Asia Tenggara yang mengamati perubahan keseimbangan kekuatan dunia dari luar. Indonesia telah mengambil tempat di salah satu meja tempat negara-negara berkembang dan kekuatan baru dunia berusaha ikut menentukan bagaimana tata kelola global masa depan seharusnya dibentuk.
Namun, pertanyaan terpenting bagi kita bukanlah apakah Indonesia telah menjadi anggota BRICS. Pertanyaannya adalah: untuk apa Indonesia berada di BRICS?
BRICS dan Pergeseran Pusat Gravitasi Dunia
BRICS hari ini jauh berbeda dari ketika Brazil, Rusia, India dan China mulai membangun forum tersebut, sebelum kemudian Afrika Selatan bergabung. BRICS telah berkembang menjadi kelompok 11 anggota penuh: Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Indonesia.
Secara bersama-sama, negara-negara tersebut mencakup sekitar 49,5 persen populasi dunia, sekitar 40 persen produk domestik bruto global, dan sekitar 26 persen perdagangan dunia.
Angka-angka itu menjelaskan satu kenyataan geopolitik yang tidak dapat diabaikan: pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia semakin tersebar. Dunia tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu pusat kekuatan.
Asia tumbuh. Afrika bangkit. Negara-negara Teluk melakukan transformasi ekonomi. Negara-negara berkembang menuntut representasi yang lebih adil dalam lembaga-lembaga internasional.
BRICS lahir dan berkembang di tengah perubahan tersebut. Tetapi Indonesia harus berhati-hati dalam membaca fenomena ini.
BRICS tidak seharusnya dipahami sebagai kendaraan untuk mengganti dominasi Barat dengan dominasi Timur. Indonesia tidak berkepentingan menukar satu ketergantungan dengan ketergantungan lainnya.
Yang kita perlukan bukan dunia dengan hegemon baru. Yang kita perlukan adalah dunia yang lebih seimbang.
Apa Keuntungan Konkret bagi Indonesia?
Keanggotaan BRICS baru mempunyai arti jika menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan rakyat Indonesia.
Pertama adalah perluasan akses ekonomi dan perdagangan.
Di dalam BRICS terdapat China dan India—dua pasar raksasa dunia. Ada Rusia dengan kekuatan energi, pangan, teknologi dan sumber daya alamnya. Ada Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dengan kapasitas modal dan investasi yang besar. Ada Brazil sebagai kekuatan ekonomi utama Amerika Latin, serta Afrika Selatan, Mesir dan Ethiopia yang membuka pintu semakin lebar menuju Afrika.
Indonesia dapat memanfaatkan jaringan ini untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi berkualitas, memperkuat hilirisasi industri, membangun ketahanan pangan dan energi, serta mengembangkan kerja sama teknologi. Tetapi BRICS jangan menjadi tempat Indonesia sekadar menjual bahan mentah.
Indonesia harus datang membawa agenda industrialisasi. Nikel, bauksit, tembaga, kelapa sawit dan berbagai kekayaan alam kita harus menjadi fondasi untuk membangun industri dengan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Kedua adalah diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan.
Arsitektur BRICS menawarkan ruang kerja sama keuangan, termasuk melalui New Development Bank dan pengembangan berbagai mekanisme pembiayaan pembangunan.
Bagi Indonesia, prinsipnya sederhana: semakin banyak pilihan pembiayaan yang sehat, transparan dan kompetitif, semakin besar pula ruang strategis kita. Namun pembiayaan tidak boleh berubah menjadi ketergantungan baru.
Indonesia harus tetap menentukan proyek berdasarkan kepentingan nasional, kelayakan ekonomi, transparansi, keberlanjutan utang dan manfaat jangka panjang bagi rakyat.
Ketiga adalah teknologi dan transformasi ekonomi.
Agenda BRICS 2026 tidak hanya berbicara geopolitik. Kerja sama berkembang ke kecerdasan buatan, infrastruktur digital, pertanian digital, smart grids, penyimpanan energi, riset, pengembangan UMKM, startup dan inovasi. Di sinilah Indonesia harus agresif.
Kita tidak boleh puas menjadi pasar bagi teknologi negara lain.
Indonesia harus memperoleh transfer pengetahuan, memperkuat universitas dan pusat penelitian, menghubungkan startup nasional dengan jaringan global, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia memasuki ekonomi berbasis kecerdasan buatan, energi baru dan industri berteknologi tinggi.
Prabowo, Putin, Xi dan Modi
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di New Delhi juga menarik dari perspektif geopolitik. Presiden berada dalam satu forum dengan tiga pemimpin yang mewakili kekuatan besar Eurasia dan Asia: Vladimir Putin, Xi Jinping dan Narendra Modi.
Namun posisi Prabowo tidak seharusnya dibaca sebagai Indonesia sedang memilih salah satu poros. Justru kekuatan diplomasi Indonesia terletak pada kemampuan untuk berbicara dengan semuanya.
Dengan China, Indonesia mempunyai hubungan ekonomi yang sangat besar dan kebutuhan untuk memastikan hubungan tersebut semakin berimbang, sehat dan saling menguntungkan.
Dengan India, Indonesia berhadapan dengan sesama kekuatan demokrasi besar Asia, dua negara dengan populasi raksasa, sejarah panjang hubungan peradaban, serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik dan memperkuat suara Global South.
Dengan Rusia, Indonesia mempunyai hubungan historis sejak awal republik sekaligus peluang baru dalam energi, pendidikan, pangan, teknologi dan perdagangan.
Pada saat yang sama, Indonesia tetap membutuhkan hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia dan negara-negara maju lainnya. Di sinilah makna sebenarnya politik luar negeri bebas aktif.
BRICS Bukan Tiket Menjadi Anti-Barat
Kesalahan terbesar yang dapat dilakukan Indonesia adalah membiarkan keanggotaan BRICS ditafsirkan sebagai pergeseran menuju blok anti-Barat. Itu bukan kepentingan Indonesia.
Indonesia bukan negara satelit. Indonesia bukan negara yang membutuhkan patron geopolitik. Sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia dibangun atas kesadaran bahwa kedaulatan diplomatik adalah bagian dari kedaulatan nasional.
“Bebas” berarti Indonesia mempunyai kebebasan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip yang diyakininya.
“Aktif” berarti Indonesia tidak berdiam diri ketika dunia menghadapi konflik, ketidakadilan dan ancaman terhadap perdamaian.
Karena itu, Indonesia dapat menjadi anggota BRICS sekaligus mempertahankan hubungan strategis dengan Amerika Serikat.
Indonesia dapat bekerja sama erat dengan China sekaligus bermitra dengan Jepang dan Korea Selatan. Indonesia dapat bersahabat dengan Rusia sekaligus membangun hubungan ekonomi yang dalam dengan Uni Eropa.
Indonesia dapat berbicara dengan Iran sekaligus mempertahankan hubungan produktif dengan negara-negara Teluk.
Presiden Prabowo sendiri pada Juni 2026 kembali menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik nonblok dan bebas aktif. Indonesia, menurut Presiden, ingin bersahabat dengan semua kekuatan dan tidak masuk ke dalam pakta militer kekuatan mana pun.
Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, posisi semacam ini bukan kelemahan. Itulah kekuatan strategis Indonesia.
Dari Non-Alignment Menuju Multi-Alignment
Namun bebas aktif abad ke-21 tidak boleh berhenti menjadi slogan diplomatik.
Indonesia membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai strategic multi-alignment: kemampuan bekerja sama dengan berbagai pusat kekuatan tanpa kehilangan kebebasan menentukan keputusan sendiri.
Kita bekerja sama dengan BRICS ketika kepentingan Indonesia bertemu dengan BRICS. Kita bekerja sama dengan G20 ketika kepentingan global membutuhkan konsensus lebih luas. Kita memperkuat ASEAN karena rumah geopolitik pertama Indonesia tetap Asia Tenggara. Kita menggunakan OKI untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam dan Palestina.
Dan kita mempertahankan hubungan produktif dengan Barat karena perdagangan, teknologi, pendidikan, investasi dan keamanan global tidak mungkin dibangun dengan politik eksklusivitas.
Indonesia tidak perlu memilih antara Washington dan Beijing. Indonesia tidak harus memilih antara Moskow dan Brussels. Indonesia harus memilih Indonesia.
Global South dan Reformasi Tata Kelola Dunia
Ada alasan lain mengapa keanggotaan Indonesia di BRICS penting.
Sistem internasional hari ini masih membawa banyak struktur yang lahir setelah Perang Dunia II. Sementara itu, distribusi populasi, kekuatan ekonomi dan pengaruh politik telah berubah sangat jauh.
Negara-negara berkembang menginginkan representasi yang lebih adil dalam tata kelola global. Indonesia mempunyai legitimasi kuat untuk membawa agenda tersebut.
Kita adalah salah satu demokrasi terbesar dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, kekuatan utama ASEAN, anggota OKI dan sekarang anggota penuh BRICS.
Posisi ini memberi Indonesia kemampuan menjadi bridge builder—jembatan antara Utara dan Selatan, Timur dan Barat, negara maju dan negara berkembang.
Indonesia harus menggunakan BRICS bukan untuk memperdalam pembelahan dunia, melainkan untuk memperbesar ruang dialog dunia.
Jangan Hanya Hadir—Pimpin Agenda
Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia di BRICS bukan jumlah foto bersama pemimpin dunia. Bukan pula berapa banyak deklarasi yang ditandatangani.
Ukuran sesungguhnya adalah berapa banyak kepentingan rakyat Indonesia yang dapat diperjuangkan seperti UMKM Indonesia memperoleh pasar baru; industri nasional mendapatkan teknologi baru; mahasiswa dan peneliti Indonesia memperoleh jaringan riset yang lebih luas; investasi masuk menciptakan pekerjaan berkualitas; Indonesia memperoleh ruang lebih besar dalam menentukan aturan ekonomi global? Dan apakah kehadiran Indonesia membantu membuat suara negara-negara berkembang semakin didengar?
Jika jawabannya iya, BRICS mempunyai arti nyata.
Indonesia Tidak Memilih Blok
Di New Delhi, Presiden Prabowo duduk bersama Putin, Xi, Modi dan para pemimpin BRICS lainnya. Dunia tentu akan membaca foto itu dari berbagai sudut.
Ada yang melihat kebangkitan Global South. Ada yang melihat konsolidasi kekuatan non-Barat. Ada pula yang mengkhawatirkan munculnya rival baru terhadap arsitektur Barat.
Indonesia tidak perlu terperangkap dalam seluruh dikotomi itu. Pesan Indonesia seharusnya sederhana dan tegas: Kami datang bukan untuk membangun musuh baru. Kami datang untuk memperbanyak sahabat. Kami tidak bergabung dengan BRICS untuk melawan Barat.
Kami bergabung untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan membantu menciptakan tata dunia yang lebih adil.
Indonesia percaya kepada multilateralisme, tetapi multilateralisme yang inklusif.
Indonesia percaya kepada kerja sama Selatan-Selatan, tetapi bukan untuk memutus hubungan Utara-Selatan. Indonesia percaya kepada kemandirian strategis, tetapi bukan isolasi.
Inilah warisan bebas aktif yang harus diterjemahkan Presiden Prabowo ke dalam realitas geopolitik abad ke-21.
Indonesia sedang memasuki ruang diplomasi yang semakin besar. Tetapi semakin besar meja tempat kita duduk, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
Indonesia tidak cukup hanya hadir.
Indonesia harus membawa gagasan.
Indonesia tidak cukup hanya menjadi anggota.
Indonesia harus ikut menentukan arah.
Dan Indonesia tidak perlu memilih siapa yang harus menjadi sahabatnya. Sebab bagi bangsa yang besar, politik luar negeri bukanlah seni memilih antara Timur dan Barat.
Politik luar negeri adalah keberanian memastikan bahwa di tengah persaingan Timur dan Barat, kepentingan Indonesia tetap berdiri di tengah—merdeka, berdaulat, aktif, dan dihormati.(*)