SHNet, Pasuruan-Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambut baik respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan yang memberikan stimulus terhadap kenaikan Pajak Air Tanah (PAT), dengan tetap menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan serta iklim investasi industri.
Sekjen Apindo Kabupaten Pasuruan, Anis Mubarok mengakui adanya respon yang baik dari Pemkab Pasuruan untuk melakukan diskusi dengan para pelaku usaha dalam menetapkan kenaikan PAT di Kabupaten Pasuruan. “Kami berterima kasih atas respon Pemda Pasuruan yang mau diajak dialog dan mendengarkan keluhan pengusaha terhadap tingginya kenaikan PAT ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan insentif fiskal atau stimulus sebesar 30 hingga 75 persen dari angka kenaikan Pajak Air Tanah (PAT). Besarnya stimulus yang diberikan itu tergantung dari program Corporate Social Responsibility perusahaan, program lingkungan hidup, konservasi alamnya, jumlah tenaga kerja lokal, dan kepatuhan pajak.
Disebutkan, dalam menetapkan kebijakan besaran kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) itu, Pemkab Pasuruan akan tetap menjaga keseimbangan dengan menyiapkan opsi relaksasi agar kelestarian lingkungan serta iklim investasi industri tetap terjaga dengan baik. Untuk itu, dibuka ruang dialog bersama asosiasi industri untuk membahas penerapan kebijakan yang proporsional.
Namun, menurut Anis, Apindo menganggap stimulus sebesar 75 persen itu masih memberatkan bagi sebagian besar pengusaha yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pasalnya, kata dia, angka stimulus sebesar 75 persen itu masih setara dengan kenaikan PAT sekitar 300 persenan. “Nah, banyak perusahaan yang masih belum terjangkau dengan kenaikan PAT yang masih mencapai 300 persen itu,” katanya.
Dia menuturkan masih tingginya kenaikan PAT itu disebabkan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dari hasil perkalian antara Harga Air Baku (HAB) dan Bobot Air Tanah (BAT) yang angkanya cukup besar. “Jadi, sebelum diberikan stimulus, kenaikan PAT itu mencapai 1.600 persen. Bahkan ada yang 2.000 persen tergantung perusahaannya masuk golongan berapa,” tukasnya.
Karenanya, dia menuturkan Apindo juga telah mencoba menegosiasikan dan mendiskusikannya kembali dengan Bupati yang bersedia untuk mengevaluasi lagi pada November 2026 ini. Diharapkan, pada Desember 2026 atau awal 2027 sudah ada formulasi barunya yang ramah bagi perusahaan. “Bagi perusahaan, kalau kenaikannya itu masih dua digit itu mungkin masih terjangkau. Tapi, kalau sudah mencapai tiga digit itu kan luar biasa naiknya dan akan terimbas semua,” ucapnya.
Ketua PHRI Kabupaten Pasuruan, Fuji Subagiyo juga menyambut baik respon Pemda Pasuruan yang bersedia diajak dialog para pengusaha terkait kenaikan PAT ini. Namun, dia juga mengungkapkan masih tingginya kenaikan PAT yang harus dibayarkan pengusaha meskipun sudah diberikan insentif fiskal sebesar 30-75 persen. Menurutnya, angka kenaikan PAT-nya masih sangat memberatkan bagi pengusaha hotel dan restoran. “Biasanya itu kami hanya membayar sekitar Rp20-40 juta per bulan. Tapi, sekarang meskipun sudah diberikan insentif hingga 75 persen saja, PAT yang dibayarkan itu masih sekitar Rp100 juta sekian,” tuturnya.
Karenanya, menurut dia, sama seperti Apindo, PHRI juga telah menegosiasikan dan mendiskusikan kembali dengan Pemda Pasuruan untuk meminta agar diberikan lagi insentif yang lebih besar. “Kami berharap Pemda bisa memberikan solusi yang terbaik buat kami para pengusaha,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, Tomy Hartono mengatakan dalam menetapkan kebijakan besaran kenaikan PAT, Pemkab Pasuruan tetap membuka ruang dialog bersama asosiasi industri untuk membahas penerapan kebijakan yang proporsional. “Kenaikan PAT itu harus memenuhi rasa keadilan sebagai masyarakat,” katanya.

