SHNet, Jakarta-Kebijakan pelarangan operasional truk sumbu 3 atau lebih selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) bisa memicu kelangkaan pasokan di toko-toko ritel, terutama pada momen permintaan tinggi. Apalagi, jika penetapan jadwal pelarangan itu dilakukan secara mendadak.
Founder & Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA), Roy Nicholas Mandey, mengatakan kebijakan pelarangan sumbu 3 atau lebih saat Nataru nanti seharusnya tidak hanya mengikuti kearifan dari pemerintah saja, tetapi juga kearifan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. “Jadi, kearifan itu perlu dipelajari. Bukan hanya sekedar buat kebijakan saja, tapi harus memikirkan juga dampak kerugian ditimbulkannya di masyarakat dan para pengusaha,” ujarnya.
Dia membeberkan beberapa dampak yang bisa terjadi jika aturan pembatasan truk sumbu 3 itu diberlakukan. Pertama, bisa terjadi kelangkaan barang karena terlambatnya pengiriman ke toko-toko akibat waktu tempuhnya menjadi lebih lama. Kedua, biaya operasional meningkat karena naiknya biaya bahan bakar minyak (BBM) akibat terjadinya kemacetan. “Kalau biaya operasional meningkat, para pengusaha juga pasti akan menghitung kembali penambahan biayanya, yang ujung-ujungnya berdampak terhadap kenaikan harga barang di konsumennya,” tuturnya.
Selain itu, menurut Roy, untuk menambah truk sumbu kecil sebagai pengganti truk besar, pelaku usaha harus menyesuaikan lagi armadanya dan itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu cepat. “Memecah armada yang besar ke armada yang lebih kecil itu pekerjaan yang tidak mudah dan butuh waktu lama. Iya kalau armadanya ada, kalau tidak kan mereka harus sewa lagi,” tandasnya.
Karenanya, menurut dia, pemerintah perlu terlebih dulu melakukan mitigasi sebelum mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap truk sumbu tiga atau lebih pada saat Nataru nanti. Jika tidak, katanya, yang terjadi itu malah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena adanya tambahan biaya logistik. “Jadi, apapun yang namanya pelarangan itu perlu mitigasi. Ini yang seringkali terlewatkan. Buat pelarangan, tapi nggak ada mitigasinya. Kita setuju menghindari kemacetan, tapi apa mitigasinya?” ucapnya.
Roy menegaskan dengan adanya mitigasi itu, pemerintah akan mengetahui dampak yang disebabkan kebijakan pelarangan itu. “Jadi, kalau beranggapan truk-truk sumbu tiga itu menyebabkan kemacetan saat Nataru nanti, pemerintah juga harus bisa memberikan solusi terhadap penambahan biaya yang disebabkan kebijakan tersebut,” tukasnya.
Karena, katanya, untuk memindahkan barang-barang dari truk-truk sumbu tiga ke sumbu dua dan sumbu satu itu pasti ada penambahan biaya yang akhirnya berujung kepada konsumen. “Jadi, bagaimana supaya tidak ada perubahan harga yang ujung-ujungnya akan dibebankan kepada konsumen, itu harus ada mitigasi dari pemerintah,” tandasnya.
Kata Roy, masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang disuplai dari sarana logistik. Karena, menurutnya, barang dari pabrik itu tidak mungkin sampai ke toko-toko ritel atau ke pusat-pusat distribusi tanpa lewat jalur logistik. “Jadi, itu cara berpikir yang rasional yang kita harapkan sebelum menerapkan kebijakan pelarangan itu,” katanya.
Dia juga mengutarakan bahwa aturan pembatasan operasional truk sumbu 3 ini akan memberi kesan negatif terhadap para peritel asing yang memiliki cabang di Indonesia. “Mereka akan melihat bahwa pemerintah tidak kondusif untuk memperhatikan pebisnis di Indonesia. Akibatnya, mereka bisa mengurangi investasi atau menahan dulu untuk berinvestasi di sini. Itu kan kan merugikan pemerintah juga,” tegasnya.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin lebih menyoroti terkait penetapan jadwal pembatasan operasional truk sumbu 3 atau lebih itu yang selalu dilakukan secara mendadak. Menurutnya, hal itu sangat mempersulit ruang bagi para pelaku usaha untuk melakukan mitigasi risiko dan penyesuaian operasional di lapangan.
“Jika jadwal pelarangan itu diumumkan jauh-jauh hari sebelum hari H, pengusaha ritel itu setidaknya kan bisa melakukan estimasi persediaan barang mereka. Apalagi mengingat pembelian barang saat Nataru itu biasanya sangat tinggi,” ujarnya.