18 November 2026
HomeBeritaKenaikan PAT yang Tidak Didukung Kajian dan Data Transparan Berpotensi Bebani Daya...

Kenaikan PAT yang Tidak Didukung Kajian dan Data Transparan Berpotensi Bebani Daya Saing Industri Daerah

SHNet, Jakarta-Dalam implementasinya di lapangan, kebijakan penetapan kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu isu utama yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan adalah penetapan besaran pajak yang sangat dipengaruhi oleh metode dan parameter dalam perhitungan Harga Air Baku (HAB) dan Nilai Perolehan Air (NPA). 

Hal itu mengemuka dalam sebuah acara workshop “Pengoptimalan Pajak Air Tanah dan Air Permukaan Menuju Formula yang Lebih Adil dan Berkelanjutan” yang diinisiasi Groundwater Working Group (KWWG) Fakultas Teknik (FT) Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu di Bandung. Acara ini dihadiri Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi dan jajarannya, serta para pelaku industri di Jawa Barat.

Ketua KWWG GT UGM Prof. Heru mengatakan ketepatan dalam menentukan HAB dan NPA menjadi penting, karena secara langsung berpengaruh terhadap besarnya beban PAT yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Menurutnya, perbedaan kondisi hidrogeologi, tingkat ketersediaan air, karakteristik wilayah, skala pemanfaatan, jenis dan karakteristik usaha, serta ketersediaan sumber air alternatif menyebabkan nilai ekonomi dan biaya pemanfaatan air tanah tidak selalu dapat disamaratakan. “Karena, penggunaan parameter dan formula yang kurang merepresentasikan kondisi riil berpotensi menghasilkan nilai pajak yang tidak proporsional, dan pada akhirnya dapat meningkatkan biaya operasional pelaku usaha,” ujarnya. 

Prof. Heru juga menyampaikan bahwa dalam forum diskusi yang dilakukan antara Badan Geologi dan pelaku usaha di Jawa Barat ini terkuak bahwa di lapangan, implementasi penetapan perhitungan HAB dan NPA di masing-masing kota/kabupaten yang berdasarkan interpretasi masing-masing pemerintah daerah, berpotensi menimbulkan tarif yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan penetapan pajak air tanah. Di sisi lain, menurut dia, pelaku usaha juga memiliki kepentingan untuk memperoleh kepastian dalam perencanaan biaya dan investasi. 

Dia menyampaikan hal-hal lain yang juga muncul dalam permasalahan penetapan besaran kenaikan PAT dalam acara workshop ini adalah terkait kenaikan beban PAT yang tidak didukung oleh formula yang transparan, data yang representatif, dan kajian yang memadai. Menurutnya, persoalan ini dapat menimbulkan ketidakpastian usaha serta berpotensi mempengaruhi daya saing dan iklim investasi daerah. “Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa optimalisasi PAT tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan kegiatan usaha,” katanya.

Selain itu, tambahnya, kebijakan PAT juga perlu memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih proporsional terhadap pelaku usaha. Artinya, lanjutnya, industri yang melakukan efisiensi penggunaan air, konservasi, pembangunan fasilitas imbuhan, recycle, reuse, maupun pengembangan sumber air alternatif pada dasarnya turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air, perlu dipertimbangkan untuk mendapat insentif, bukan justru menghadapi beban fiskal yang sama dengan pemanfaat yang tidak melakukan upaya konservasi.

Heru menjelaskan ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum ini. Pertama, penetapan tarif PAT harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan pelaku usaha serta tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Badan Geologi perlu mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan kajian komprehensif terhadap dampak ekonomi dari setiap perubahan tarif, termasuk dampaknya terhadap biaya produksi, keberlangsungan investasi, daya saing usaha, penyerapan tenaga kerja, dan potensi relokasi usaha. Kedua, Forum mengidentifikasi adanya perbedaan yang cukup besar dalam penetapan PAT antar daerah, sehingga diperlukan adanya pedoman implementasi yang lebih seragam secara nasional agar tidak menimbulkan disparitas biaya usaha berlebihan antar wilayah. 

Ketiga, setiap kenaikan tarif PAT perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan dapat diprediksi oleh dunia usaha. Keempat, penghitungan HAB dan NPA harus didasarkan pada data yang objektif, transparan, akurat, dan dapat diuji. Kelima, Pemerintah yang berwenang perlu menerapkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pengenaan PAT. Keenam,  Pemerintah diharapkan melakukan tahapan sosialisasi mengenai penetapan tarif PAT sampai level kabupaten/kota untuk menghindari multi interpretasi atas formula yang ada.  Ketujuh, Badan Geologi perlu mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan biaya konservasi dari hasil NPA. Kedelapan,  Pemerintah perlu menerapkan prinsip “pelaku usaha yang berkontribusi pada konservasi tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku usaha yang tidak melakukan upaya konservasi”. 

Kesembilan, Pemerintah perlu menyediakan alternatif sumber air yang layak, andal, dan ekonomis sebelum membatasi pemanfaatan air tanah secara ketat. Kesepuluh, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap dunia usaha perlu melalui konsultasi publik dan dialog yang bermakna sebelum ditetapkan. Kesebelas, setiap perubahan kebijakan didahului oleh Studi Impact Assessment yang mengkaji dampak kebijakan terhadap investasi, daya saing industri, inflasi daerah, ketahanan pangan, serta kesempatan kerja. 

Keduabelas, Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pengelolaan air tanah. Ketigabelas, Pemerintah perlu membangun mekanisme keberatan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan yang cepat dan transparan. Keempatbelas, Badan Geologi perlu mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan konkret terhadap investasi teknologi pengelolaan air. Kelimabelas, Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan dari PAT memberikan manfaat nyata bagi konservasi dan pengelolaan sumber daya air. Keenambelas, perlu dibangun forum dialog dan advokasi permanen antara pemerintah dan dunia usaha. Forum tersebut perlu menjadi wadah konsultasi rutin untuk membahas persoalan tarif, konservasi, investasi, ketersediaan sumber air alternatif, serta evaluasi dampak kebijakan terhadap keberlanjutan usaha.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU