SHNet, Jakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan pengembangan smart village (desa cerdas) tidak boleh menggerus kearifan lokal.
“Smart village adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna,” ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Dengan penerapan teknologi, ia berharap, desa bisa melakukan berbagai capaian sehingga masuk kategori desa mandiri. Namun, pemanfaatan teknologi tidak boleh mematikan budaya dan tradisi yang ada.
Mendes PDTT mengatakan penggunaan teknologi dalam pembangunan desa saat ini tidak dapat dihindari. Penetrasi jaringan internet melalui berbagai provider telekomunikasi sudah menjangkau hampir seluruh desa di Indonesia.
“Fakta ini harus dimanfaatkan. Misalnya, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi desa wisata atau menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa mengakses laporan dana desa,” kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa saat menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.
Banyak manfaat yang bisa diambil dari pemanfaatan teknologi dalam program desa cerdas, diantaranya masyarakat akan mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi lokal.
Kemudian, membuka peluang bagi masyarakat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan membuka akses masyarakat antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Diharapkan dengan desa cerdas ini maka akan muncul smart mobility, smart enviroment, smart economy, maupun smart living,” katanya.
Pada 2022, pilot project smart village akan dilaksanakan di tiga Kabupaten Sulawesi Tengah, yakni Parigi Moutong, Sigi, dan Banggai. Di tiga daerah itu akan dilakukan pilot project hingga 20 desa per kabupaten.
“Pilot project-nya bertahap. Tahun depan tiga kabupaten dulu, tahun berikutnya di kabupaten lain,” ujar Gus Halim.
Ia mengatakan ada banyak kegiatan dalam program desa cerdas ini. Di antaranya pelatihan kader-kader digital di level desa, pembangunan jaringan desa cerdas Indonesia, hingga pengembangan ruang komunitas digital.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan potensi ekonomi dan pariwisata yang luar biasa, terutama di kawasan desa dan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan dalam verifikasi lapangan ke Kalimantan Barat untuk mengurai sumbatan (debottlenecking) pembangunan.
“Pengembangan wilayah Temajuk di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia bisa berdampak positif. Selain menguatkan ekonomi daerah itu, pengembangan Temajuk akan membuktikan negara hadir di perbatasan,” ujar Irfan seperti dikutip dari Antara.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar sedang mengupayakan pengembangan kawasan wisata di Temajuk. Menurut dia, Pantai Temajuk memiliki pemandangan yang indah dan tidak kalah dengan pantai di Bali.
“Kita harapkan dengan dikembangkannya Temajuk bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah,” ujar Sutarmidji.
Tidak hanya potensi pariwisata, Kalbar juga memiliki sumber daya manusia unggul yang mampu membawa potensi kemajuan ekonomi di daerah. Hal ini dibuktikan oleh para pelajar di Pondok Pesantren Darul Fikri, Kabupaten Kubu Raya yang mampu menerapkan teknologi komputer dalam dunia pertanian.
Berkolaborasi dengan Universitas Tanjungpura (Untan) sebagai bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pesantren ini mampu menciptakan sistem penyiraman lahan dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone.
Ketua Jurusan Rekayasa Sistem Komputer Untan Ikwan Ruslianto mengatakan pihaknya bersama Pesantren Darul Fikri membuat proses pemupukan tanaman semudah menekan satu tombol dari gawai saja.
“Selain program di pesantren ini, kami juga mengembangkan program smart village di Kalbar. Jadi warga desa bisa mengurus administrasi kependudukan dengan mudah,” ujar Ikwan Ruslianto. (Victor)