18 November 2026
HomeBeritaPelajaran dari Paris: Terobosan Secondary Victimization dan Peringatan bagi Aparat Penegak Hukum...

Pelajaran dari Paris: Terobosan Secondary Victimization dan Peringatan bagi Aparat Penegak Hukum (Bagian 1)

Oleh Nursyahbani Katjasungkana
Advokat dan Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia

Keberanian dua perempuan pekerja film menghadapi Gérard Depardieu, salah satu aktor paling berpengaruh dalam industri perfilman Prancis, menunjukkan bagaimana gerakan #MeToo, meskipun sempat menghadapi resistensi budaya yang kuat di Eropa, perlahan berhasil mengubah lanskap kesadaran publik dan institusi hukum.

Pada awal kemunculannya di akhir 2017, Perancis dikenal cukup skeptis terhadap gerakan #MeToo. Sejumlah seniman dan intelektual Prancis bahkan menerbitkan manifesto yang membela “kebebasan untuk menggoda” dan menganggap gerakan tersebut terlalu puritan. Namun, seiring munculnya berbagai kasus besar, mulai dari skandal kekerasan seksual di industri perfilman hingga kasus pemerkosaan massal Gisèle Pelicot yang mengguncang nurani publik, kesadaran mengenai relasi kuasa dan kekerasan seksual semakin sulit diabaikan.

Sebagaimana dilansir berbagai media Internasional (AFP, BBC, NYT), pada Senin, 16 November 2026, sebuah babak panjang dalam sejarah peradilan seorang tokoh hiburan Eropa resmi ditutup. Tepat ketika sidang bandingnya dijadwalkan dimulai di Pengadilan Banding Paris, Gérard Depardieu, aktor legendaris Prancis berusia 77 tahun, mencabut permohonan bandingnya atas vonis pelecehan seksual yang dijatuhkan pada Mei 2025.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan melalui kedua pengacara barunya, Depardieu menyatakan menerima putusan bersalah dan menyampaikan permintaan maaf kepada kedua perempuan korban. Ia juga menuliskan sebuah kalimat reflektif yang merangkum pergeseran zaman: “Saya akhirnya memahami bahwa saya berasal dari dunia yang telah lenyap.”

Dunia yang dimaksud Depardieu adalah dunia lama ketika laki-laki berkuasa dapat berlindung di balik candaan vulgar, status kebintangan, dan privilese yang dimilikinya. Sebuah dunia ketika sistem hukum yang patriarkal dan abai terhadap kepentingan korban memungkinkan pembelaan agresif terhadap terdakwa berlangsung tanpa cukup memperhitungkan martabat dan penderitaan korban.

Dengan pencabutan banding tersebut, putusan Pengadilan Kriminal Paris tanggal 13 Mei 2025 berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menjatuhkan hukuman delapan belas bulan penjara dengan masa percobaan, mewajibkan pembayaran kompensasi kepada para korban, dan memerintahkan pencatatan nama Depardieu dalam daftar nasional pelaku kejahatan seksual Prancis.

Runtuhnya benteng pertahanan sang maestro sinema Prancis membuktikan bahwa perubahan budaya tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Ia lahir dari keberanian korban yang menolak bungkam, keteguhan jurnalisme dan 200 advokat yang mengawal fakta, serta integritas hakim yang berani membatasi taktik pembelaan yang merendahkan martabat manusia.

Bagi publik luas, pencabutan banding dan penerimaan putusan bersalah oleh Depardieu pada 16 November 2026 itu merupakan klimaks dramatis dari jatuhnya seorang tokoh yang selama puluhan tahun dianggap kebal hukum. Namun, makna terdalam perkara ini sesungguhnya bukan sekadar menyerahnya seorang bintang besar, melainkan sebuah terobosan hukum penting yang telah lahir delapan belas bulan sebelumnya di persidangan tingkat pertama Pengadilan Kriminal Paris.

Selama empat hari persidangan pada Maret 2025, publik menyaksikan bagaimana seorang terdakwa yang sangat berkuasa, bersama pembelanya, mencoba menyerang kredibilitas dan mental para korban di hadapan majelis hakim. Dari ruang sidang itu pula lahir preseden yang patut mendapat perhatian dunia peradilan: majelis hakim secara eksplisit mengakui adanya secondary victimization atau viktimisasi sekunder yang dialami korban selama proses persidangan berlangsung.

Tantangan bagi Aparat Penegak Hukum Indonesia
Terobosan inilah yang semestinya menjadi peringatan keras bagi seluruh ekosistem peradilan pidana, khususnya aparat penegak hukum di Indonesia. Tantangan terbesar kita saat ini adalah memastikan bahwa “dunia lama” yang melanggengkan impunitas pelaku dan membungkam korban juga benar-benar lenyap dari ruang-ruang publik, ruang pemeriksaan kepolisian dan kejaksaan, serta ruang sidang pengadilan.

Keadilan sejati bagi korban kekerasan seksual hanya akan terwujud ketika negara memastikan bahwa mencari keadilan tidak lagi berarti harus terluka untuk kedua kalinya.
Selama ini, diskursus keadilan bagi korban kekerasan seksual sering kali berhenti pada soal berat atau ringannya hukuman bagi pelaku. Kita kerap lupa bahwa bagi seorang korban, proses hukum itu sendiri—mulai dari keputusan untuk melapor, pemeriksaan di kepolisian, proses penuntutan, hingga memberikan kesaksian di pengadilan—sering kali berubah menjadi ruang penderitaan baru.

Ketika institusi hukum dan para aktor di dalamnya membiarkan, bahkan ikut melanggengkan, budaya menyalahkan korban (victim-blaming), negara sejatinya sedang melukai korban untuk kedua kalinya melalui reviktimisasi atau viktimisasi sekunder.

Untuk memahami pentingnya terobosan Pengadilan Kriminal Paris tersebut, kita perlu menengok kembali apa yang terjadi selama empat hari persidangan pada Maret 2025. Di hadapan majelis hakim, dua perempuan pekerja film, seorang penata setting berusia 54 tahun dan seorang asisten sutradara berusia 34 tahun, memberikan keterangan mengenai perabaan paksa dan komentar seksual yang merendahkan di lokasi syuting film Les Volets Verts pada 2021.

Keduanya memaparkan kronologi kejadian secara rinci dan didukung keterangan saksi. Namun, sepanjang persidangan, Depardieu bersikukuh menyangkal tuduhan tersebut. Ia berdalih bahwa sentuhan fisiknya merupakan bagian dari spontanitas kerja atau sekadar “humor vulgar dan porno” yang dianggap lumrah.

Lebih jauh lagi, pengacara Depardieu saat itu, Jérémie Assous, menggunakan strategi pembelaan yang sangat agresif dengan mengalihkan perhatian dari perbuatan terdakwa kepada karakter dan moralitas para pelapor. Di ruang sidang yang terbuka untuk umum, kedua perempuan tersebut dituduh sebagai pembohong yang mengarang cerita demi keuntungan finansial dan didorong oleh agenda feminisme yang dianggap berlebihan.

Pengacara tersebut berulang kali menyela jalannya persidangan, bahkan merendahkan kuasa hukum korban dengan sebutan yang menghina. Salah satu pelapor yang sedang menangis juga dihadapkan pada pernyataan sinis yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keterangannya.

Taktik semacam ini merupakan wajah paling telanjang dari victim-blaming di ruang sidang. Logikanya sangat klasik tetapi mematikan: ketika perbuatan terdakwa harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti, perhatian justru dialihkan untuk mengadili karakter, motif, dan kepantasan moral pelapor. Korban dipaksa membuktikan bahwa dirinya tidak bercela, tidak emosional, berpakaian pantas, dan tidak memiliki motif tersembunyi. Akibatnya, kursi saksi berubah menjadi kursi terdakwa yang penuh penghinaan.

Di sinilah majelis hakim Pengadilan Kriminal Paris menunjukkan keberanian yuridis yang patut dicatat. Dalam putusannya pada 13 Mei 2025, hakim tidak hanya menyatakan Depardieu bersalah melakukan pelecehan seksual, tetapi juga mengakui secara eksplisit bahwa kedua korban mengalami kerugian akibat viktimisasi sekunder yang timbul selama proses persidangan, terutama akibat cara pembelaan pengacara terdakwa yang brutal.

Pengadilan memberikan kompensasi tambahan sebesar seribu euro kepada masing-masing korban secara khusus untuk penderitaan akibat viktimisasi sekunder tersebut. Dengan demikian, penderitaan yang timbul bukan hanya akibat tindak pidana seksual yang dialami sebelumnya, tetapi juga akibat perlakuan yang mereka hadapi ketika mencari keadilan di ruang pengadilan.

Perlu ditegaskan bahwa pengadilan tidak menjatuhkan hukuman pidana tersendiri kepada pengacara terdakwa. Namun, pengadilan mengakui bahwa cara pembelaan yang agresif telah menimbulkan kerugian psikologis tersendiri bagi para korban, yang kemudian menjadi dasar pemberian kompensasi tambahan kepada mereka, yang harus dibayar oleh Depardieu.

Larangan Viktimisasi Sekunder
Secara konseptual, viktimisasi sekunder (secondary victimization) merujuk pada trauma, rasa malu, dan penderitaan tambahan yang dialami korban bukan semata-mata akibat tindak pidana itu sendiri, melainkan akibat respons yang tidak sensitif, merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi dari sistem peradilan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Dengan mengakui dan memberikan kompensasi atas viktimisasi sekunder yang terjadi selama persidangan, hakim Pengadilan Kriminal Paris mengirimkan pesan fundamental kepada dunia peradilan: ruang sidang bukanlah ruang bebas nilai tempat martabat manusia boleh diinjak-injak atas nama prosedur hukum. Bahkan ketika Depardieu akhirnya mencabut banding pada 16 November 2026 dan menerima putusan bersalah, ia juga mengakui bahwa proses persidangan telah membawa penderitaan dan bahwa pembelaannya telah menjadi tidak terkendali.

Pengakuan tersebut semakin mengukuhkan pentingnya mempertanggungjawabkan cara pembelaan yang merendahkan martabat korban. Peringatan dari ruang sidang Paris ini terasa sangat mendesak apabila kita arahkan cerminnya kepada wajah penegakan hukum di Indonesia. Fenomena victim-blaming oleh aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang berperkara bukanlah cerita asing. Ia merupakan persoalan kronis yang berulang kali membuat korban kekerasan seksual memilih bungkam daripada melapor.

Luka kedua atau viktimisasi sekunder itu sering kali sudah dimulai sejak langkah pertama korban memasuki kantor polisi. Alih-alih disambut dengan empati dan perlindungan, tidak sedikit korban yang justru diberondong pertanyaan bernuansa menyalahkan: mengapa tidak berteriak ketika kejadian berlangsung, mengapa mau diajak bertemu berdua, mengapa mengenakan pakaian tertentu yang dianggap tidak sopan atau menarik perhatian, hingga pertanyaan sinis mengapa baru melapor setelah sekian lama diam.

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu lahir dari kegagalan memahami psikologi trauma, termasuk fenomena tonic immobility, yakni kondisi kebekuan tubuh sesaat yang dapat membuat korban tidak mampu bergerak, melawan, atau berteriak ketika mengalami serangan seksual. Kondisi ini juga diperburuk oleh kuatnya bias patriarki dalam cara pandang sebagian aparat penegak hukum.
Ketika laporan berhasil naik ke tahap penuntutan dan persidangan, penderitaan psikologis itu kerap berlanjut.

Di ruang sidang, korban sering kali dihadapkan pada pemeriksaan yang mengorek kehidupan pribadi, riwayat hubungan asmara, hingga pembingkaian bahwa korban sebenarnya menikmati kejadian tersebut atau sekadar mencari sensasi dan keuntungan materi.
Padahal, secara normatif, sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejumlah perangkat penting untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta pembaruan hukum acara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 telah meletakkan fondasi perlindungan bagi saksi dan korban.
Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara khusus mengingatkan hakim agar tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan menggunakan atau mempertimbangkan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan ini penting karena hakim bukan sekadar pemimpin pemeriksaan, melainkan juga penanggung jawab untuk memastikan proses peradilan berlangsung dengan menghormati martabat perempuan.

Lebih tegas lagi, Pasal 60 ayat (1) UU TPKS mewajibkan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat mereka, tanpa intimidasi maupun penjustifikasian kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan. Sementara itu, Pasal 60 ayat (3) secara eksplisit melarang pertanyaan dan/atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas, baik terhadap saksi, korban, maupun terdakwa.

Perkembangan hukum acara pidana juga memberikan penguatan. Pasal 215 KUHAP baru melarang pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 383/PUU-XXIV/2026 tanggal 12 November 2026, yang menghapus kata “Ahli” dari rumusan pasal tersebut. Dengan demikian, larangan pertanyaan menjerat berlaku terhadap saksi maupun terdakwa.

Namun, kita harus membedakan larangan pertanyaan menjerat dalam KUHAP dari larangan intimidasi dan victim-blaming yang secara lebih khusus diatur dalam UU TPKS. Keseluruhan ketentuan tersebut harus dibaca secara saling melengkapi sebagai instrumen untuk menjamin proses pemeriksaan yang menghormati martabat manusia.

Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan teks undang-undang tidak otomatis mengubah budaya kerja dan pola pikir aparat penegak hukum. Masih sering kita jumpai aparat yang bersikap pasif ketika korban direndahkan di depan mata mereka, atau bahkan ikut melontarkan komentar yang menyudutkan korban atas nama menggali kebenaran materiil.

Dalam berbagai perkara kekerasan seksual, mulai dari kasus di lingkungan pendidikan tinggi hingga skandal di lembaga keagamaan yang disidangkan di berbagai pengadilan negeri, korban kerap harus berjuang sendirian menahan gempuran pertanyaan yang mempermalukan. Sementara itu, hakim membiarkan praktik tersebut berlangsung dengan alasan menjaga keseimbangan pemeriksaan dan hak pembelaan terdakwa.

Di titik inilah muncul perdebatan klasik di kalangan praktisi hukum, khususnya advokat, yang berlindung di balik hak imunitas profesi dan prinsip fair trial. Sebagian advokat berargumentasi bahwa dalam membela klien dengan iktikad baik, mereka memiliki kebebasan luas untuk menguji kebenaran keterangan pelapor secara keras, termasuk mempertanyakan kredibilitas dan konsistensi keterangannya.

Namun, perlu ditegaskan bahwa melindungi martabat korban tidak berarti menghilangkan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif. Hak terdakwa untuk menguji kredibilitas saksi, mengajukan pertanyaan, dan membantah alat bukti tetap harus dihormati sebagai bagian dari prinsip fair trial.

Persoalannya adalah bagaimana hak tersebut dijalankan?  Menguji konsistensi keterangan saksi dan relevansi alat bukti merupakan bagian dari kewajiban profesional advokat. Akan tetapi, hal itu berbeda secara mendasar dari penghinaan, intimidasi, pembunuhan karakter, atau penggalian kehidupan pribadi korban yang tidak relevan dengan perkara. Hak pembelaan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan psikologis terhadap korban.

Preseden dari perkara Depardieu memberikan pelajaran penting mengenai batas tersebut. Hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 149 ayat (2) KUHAP baru tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan tanpa batas. Perlindungan hukum terhadap advokat berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 353/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026, yang menguji ketentuan hak imunitas advokat dalam KUHAP baru, juga menegaskan pentingnya memahami ketentuan tersebut secara sistematis bersama Undang-Undang Advokat. Dengan demikian, imunitas profesi harus tetap ditempatkan dalam kerangka iktikad baik, etika profesi, dan penghormatan terhadap hukum.

Lebih dari sekadar soal batasan bagi advokat, tanggung jawab utama untuk mencegah viktimisasi sekunder berada di pundak seluruh jajaran aparat penegak hukum sebagai representasi negara.

Polisi sebagai pintu gerbang pertama sistem peradilan pidana wajib mengubah paradigma pemeriksaan dari sikap curiga terhadap pelapor menjadi pendekatan yang berperspektif korban. Jaksa penuntut umum tidak boleh sekadar menjadi pembaca dakwaan yang pasif, melainkan harus menjalankan fungsi penuntutan dengan memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak berubah menjadi sarana penghinaan dan intimidasi terhadap korban. Kepentingan serta hak korban juga harus diperhatikan melalui koordinasi dengan pendamping dan kuasa hukum korban.

Yang paling menentukan adalah peran hakim sebagai pemimpin persidangan. Putusan Pengadilan Kriminal Paris dalam perkara Gérard Depardieu menunjukkan betapa besar wibawa pengadilan ketika hakim berani bertindak tegas melindungi martabat manusia di ruang sidangnya. Hakim di Indonesia tidak boleh lagi bersikap netral dalam arti membiarkan pihak yang kuat menindas pihak yang rentan secara verbal di hadapan pengadilan.

Melalui kewenangan yang diberikan oleh UU TPKS dan KUHAP baru, hakim harus berani menghentikan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi saksi dan korban, menegur pihak mana pun yang melanggar martabat mereka, serta memastikan bahwa kerugian tambahan akibat proses peradilan yang tidak sensitif dapat diidentifikasi dan memperoleh pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Penegakan Hukum Berorientasi pada Kepentingan Korban
Keputusan Pengadilan Kriminal Paris dan pergeseran paradigma yang menyertainya pada akhirnya menuntut sebuah perubahan mendasar dalam cara kita memaknai tujuan penegakan hukum. Perubahan itu adalah pergeseran dari sistem yang semata-mata berpusat pada penghukuman pelaku (offender-oriented) menuju penegakan hukum yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan, hak, dan pemulihan korban (victim-oriented justice).

Selama berabad-abad, sistem peradilan pidana sering kali menempatkan korban hanya sebagai alat bukti hidup yang diperlukan untuk mengonstruksi dakwaan, kemudian melupakan kebutuhan pemulihan psikologis, restitusi, kompensasi, serta martabat kemanusiaannya saat pemeriksaan maupun setelah palu hakim diketukkan.

Padahal, keadilan bagi korban kekerasan seksual tidak berhenti pada vonis penjara bagi pelaku. Kita perlu menghindari pendekatan yang mereduksi keadilan hanya menjadi tuntutan kriminalisasi dan pemenjaraan, sebagaimana sering dikritik dalam diskursus feminisme karseral (carceral feminism). Kritik terhadap pendekatan tersebut bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan mengingatkan bahwa penghukuman semata tidak otomatis menjamin pemulihan korban.

Keadilan harus dimulai sejak negara memastikan bahwa suara korban didengar dengan hormat, pengalamannya tidak dipertanyakan melalui prasangka patriarkal, lukanya tidak dikorek kembali dengan kecurigaan, dan hak pemulihannya dipenuhi secara layak. Perlindungan, pemulihan psikologis, restitusi, kompensasi, serta jaminan agar kekerasan tidak berulang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan itu sendiri.

Bagi aparat penegak hukum di Indonesia, terobosan mengenai secondary victimization dari Paris ini seharusnya dibaca sebagai cermin refleksi sekaligus peringatan keras. Hukum tidak boleh menjadi mesin penghancur yang justru menambah luka bagi mereka yang datang mencari perlindungan.

Keadilan yang sejati baru akan terwujud ketika setiap polisi, jaksa, hakim, dan advokat memahami bahwa tugas mereka bukan semata-mata menjalankan prosedur atau menghukum pelaku kejahatan. Mereka juga bertanggung jawab memastikan bahwa tidak ada satu pun korban yang harus terluka untuk kedua kalinya di dalam rumah keadilan itu sendiri.

Sebab, hukum yang bermartabat bukan hanya hukum yang mampu menghukum pelaku, melainkan hukum yang mampu menghormati manusia, mendengarkan pengalaman korban, dan mengintegrasikan etika kepedulian dengan prinsip keadilan.(bersambung ke seri 2)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU