29 November 2022
HomeBeritaPelantikan Guntur Hamzah Sebagai Hakim MK Dinilai Inkonstitusional

Pelantikan Guntur Hamzah Sebagai Hakim MK Dinilai Inkonstitusional

Jakarta-Pada Rabu, 23 November 2022, Presiden Joko Widodo telah melantik Guntur Hamzah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menilai pelantikan itu inkonstitusional.

“Terdapat rentetan proses inkonstitusional dalam pelantikan Guntur Hamzah menjadi hakim MK oleh Presiden karena cacat dari segi proses usulan oleh DPR. Proses pengusulan Guntur Hamzah dilakukan secara tertutup yang hanya melibatkan internal DPR,” ujar Direktur PSHK FH UII, Dian Kus Pratiwi, SH, MH, dalam keterangan tertulisnya yang diterima SHNet, Rabu (23/11).

Menurutnya, hal ini jelas-jelas telah melanggar Pasal 20 ayat (2) UU MK yang mengamanatkan bahwa proses pemilihan hakim konstitusi dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. “Terlebih, sebelumnya, proses pengusulan Guntur Hamzah oleh DPR, didahului dengan pemberhentian Aswanto dari jabatan hakim konstitusi,” tukasnya.

Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 23 ayat 4 UU MK, yang menyatakan bahwa pemberhentian hakim hanya bisa dilakukan dengan Keputusan Presiden atas permintaan dari Ketua MK. Sehingga, DPR tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian hakim MK. Tindakan pelampauan kewenangan oleh DPR dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi DPR terhadap kekuasaan kehakiman. “Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa MK bersifat merdeka dan independen. Sehingga, MK tidak ada hubungan dan bukan merupakan bagian dari DPR,” katanya.

Dia mengatakan proses pemberhentian dan pengusulan yang berakhir pada pelantikan hakim konstitusi yang inkonstitusional tersebut, apabila diteruskan dapat menjadi preseden yang buruk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan secara umum dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan. “Ini bisa menyebabkan terjadinya pembangkangan terhadap amanat reformasi dari yang seharusnya penyelenggaraan rule of law bergeser menjadi rule by man or politics,” ucapnya.

Terhadap beberapa catatan tersebut, PSHK FH UII merekomendasikan kepada Presiden untuk segera menganulir pelantikan Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi karena prosesnya yang inkonstitusional. Kepada masing-masing lembaga pengusul Hakim Konstitusi yakni DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung perlu merumuskan model serta format seleksi Hakim Konstitusi sesuai prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU MK,” ujarnya. (cls)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU