SHNet, Jakarta – Rencana pemerintah untuk menerapkan zero ODOL (over dimension, overloading) masih perlu dikaji ulang. Kebijakan tersebut dinilai bakal menambah beban masyarakat dan pengusaha apabila buru-buru diterapkan serta tanpa perhitungan matang.
Pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan (Kemenhub) mendorong pemberlakukan zero ODOL pada Januari 2023. Kebijakan ini mendapat penolakan dari pengusaha-pengusaha dan para sopir truk. Sopir truk keberatan apabila kebijakan diterapkan pada Januari 2023.
Para pengusaha meminta agar waktu penerapan kebijakan Zero ODOL tidak dilakukan dalam waktu dekat. Â Mereka meminta waktu setidaknya tiga hingga lima tahun ke depan agar dapat mematuhi regulasi kebijakan Zero ODOL apabila diberlakukan.
Penerapan Zero ODOL yang tergesa-gesa dan tanpa perhitungan diyakini bakal menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang resesi. Hal ini mengingat tidak sedikit truk yang memuat bahan pangan masuk dalam kategori tersebut.
Banyak juga dari truk tersebut yang mengangkut bahan -bahan kebutuhan sandang dan papan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan salah satu serikat yang menolak penerapan Zero ODOL di Januari 2023.
APINDO menilai, penerapan zero ODOL yang prematur akan mengurangi signifikan jumlah angkutan logistik karena ketersediaan truk yang tidak terencana dengan baik sehingga dapat memicu inflasi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari faktor tingginya biaya transportasi logistik, kombinasi kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, dan minimnya angkutan darat.
Kenaikan biaya angkut, pangan misalnya, akan memberikan efek pada peningkatan harga kebutuhan pokok tersebut. Kalau sudah demikian, lagi-lagi masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan karena harus membeli kebutuhan dengan harga tinggi.
Kurang kondusifnya kondisi perekonomian nasional saat ini juga akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Merosotnya daya beli juga akan berdampak pada turunnya tingkat konsumsi masyarakat yang berujung pada melemahnya perekonomian nasional.
“Kalau dipaksakan di 2023, ya tidak apa-apa, silahkan saja pemerintah yang berkuasa menetapkan kebijakan, tapi resiko terburuk adalah ekonomi jatuh terjun bebas,” kata Ketua Kebijakan Publik APINDO, Danang Girindrawardana di Jakarta.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan sinergi regulasi semua kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan ekonomi berlangsung dengan baik. Dia mengingatkan bahwa dunia usaha baru saja berusaha memperbaiki nasib menghadapi bencana pandemi Covid-19, pengurangan subsidi BBM hingga pelemahan nilai rupiah terhadap dolar.
Senada dengan Danang, Â Staf Khusus Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Josafat Siregar memperingati efek domino yang dihasilkan dari kebijakan Zero Odol di awal 2023 nanti. Di antaranya, peningkatan signifikan jumlah truk yang beroperasi, konsumsi dan subsidi bahan bakar solar, kemacetan yang semakin parah dan kenaikan inflasi.
Hasil kajian Aptindo pada Juli 2022 lalu mendapati bahwa untuk pengiriman sekitar 6,7 juta metrik ton tepung terigu tanpa penerapan Zero ODOL membutuhkan sekitar 436.243 truk (jenis tronton, engkel dan colt). Sementara ongkos angkutnya mencapai Rp 950,9 miliar, total solar yang digunakan sekitar 9,24 juta liter dan total subsidi bahan bakar yang dikeluarkan negara Rp 79 miliar.
Pemberlakuan kebijakan Zero ODOL membuat pengiriman tepung terigu sekitar 6,9 juta MT diperkirakan membutuhkan tambahan 730.948 truk menjadi 1,17 juta kendaraan atau naik sebanyak 167,5 persen. Begitu juga dengan ongkos angkut yang diperkirakan akan naik menjadi Rp 2,47 triliun (bertambah Rp 1,52 triliun dalam satu tahun) atau naik 160,2 persen.
Sedangkan total kebutuhan solar yang digunakan juga naik menjadi 24,11 juta liter atau naik 160,9 persen. Total subsidi bahan bakar yang ditanggung negara menjadi Rp 206,13 miliar (bertambah 127,12 miliar) atau naik sekitar 160,9 persen.
Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) merupakan asosiasi pengemudi sopir truk yang keberatan penerapan Zero ODOL di Januari 2023. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut timpang dan masih merugikan bagi para pelaku logistik.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru semakin menambah beban para sopir truk. Dia mengajak semua stakeholder untuk duduk bersama membahas seluruh masalah yang memberatkan para sopir angkutan logistik hingga menemukan solusi yang berkeadilan.
“Yang jadi masalah selama ini adalah para pengambil kebijakan ini jika diajak duduk bersama itu sulitnya luar biasa,” katanya.
Mereka bosan kerap dihembuskan “angin sorga” alias janji palsu dari para penguasa. Para sopir juga lelah kerap dijadikan kambing hitam atas segala apapun yang terjadi di jalanan, terlebih berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas.
Pengamat Transportasi UI, Ellen Tangkudung menekankan kalau keberhasilan pelaksanaan kebijakan Zero ODOL sangat tergantung kepada dukungan semua stakeholder. Artinya, sambung dia, baik dari sisi pemerintah dan industri harus duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat dan disepakati bersama.
Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Dillon mengatakan, kunci sukses pelaksanaan Zero ODOL adalah terciptanya sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat adanya pemahaman dan visi yang sama di antara Kementerian dan Lembaga terkait kebijakan tersebut.
Pengamat Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno mengatakan bahwa penanganan ODOL saat ini masih dilakukan pendekatan yang sama sejak tahun 1979 lalu, yaitu dengan penegakan hukum. Menurutnya, hal itu yang menyebabkan hasilnya secara empirik tidak menggembirakan.
“Solusi untuk ODOL itu multidimensi, multisektor, sekaligus jangka waktunya harus kita tetapkan untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” katanya. (Rudi Saputra)