SHNet, Jakarta – Penundaan Pemilu 2024 bila benar terjadi bakal berpotensi menurunkan skor indeks demokrasi Indonesia yang saat ini belum dapat dikatakan baik.
Hal itu disampaikan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto di Jakarta, Selasa (1/3).
“Dua penyumbang skor yang banyak (terhadap akumulasi skor indeks demokrasi Indonesia tahun 2021 yang diluncurkan The Enonomist Intelligence Unit dengan nilai 6,71 danberada di peringkat 52 dari 167 negara) adalah partisipasi politik masyarakat sebesar 7,22 dan adanya pelaksanaan pemilu dengan nilai 7,9,” ujar Wijayanto saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk “Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi”.
Dengan demikian, lanjut dia, apabila pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, maka Indonesia tidak dapat dianggap memiliki pemilu yang teratur, baik, dan demokratis sehingga berarti menghilangkan faktor yang mendukung peningkatan indeks demokrasi di Tanah Air.
“Dapat dengan mudah dikatakan skor indeks demokrasi Indonesia akan jeblok (apabila Pemilu 2024 ditunda),” kata Wijayanto seperti dikutip dari Antara.
Dia mengumpamakan keadaan demokrasi di Indonesia saat ini selayaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir. Sebelumnya, kata dia, demokrasi di Indonesia seperti rumah yang tengah kebanjiran setinggi leher, namun sekarang banjir itu menyurut menjadi setinggi lutut.
Dengan demikian, menurut Wijayanto, meskipun skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang bernilai 6,30 dan menduduki peringkat 64 bukan berarti keadaan demokrasi di Indonesia benar-benar baik. “Jadi, sebenarnya masih kebanjiran. Masih mundur demokrasinya,” ujarnya.
Wijayanto menjelaskan bukti konkret peran partisipasi politik dalam menyumbangkan nilai yang mampu memperbaiki skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021.
“Bukti konkretnya, masih ada masyarakat sipil, seperti lembaga bantuan hukum (LBH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Survei Kedai Kopi, LP3ES yang terus menerus melakukan partisipasi politik untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Lalu, ada tindakan masyarakat sipil turun ke jalan, seperti saat KPK dilemahkan, Omnibus Law disahkan. Jadi, skor kita itu naik, salah satunya karena ada partisipasi politik ini,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar mengatakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, hanya sebatas usulan.
“Ini usulan saya. Soal keberhasilan, soal nanti bagaimana, semua kembali kepada Ketua Umum Partai,” kata Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan penundaan pesta demokrasi lima tahunan sekali di Indonesia itu hanya sebatas usulan, sementara penentu keputusan terkait usulan tersebut adai di Presiden Joko Widodo.
“Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo),” jelasnya.
Apabila tidak ada respons dari Istana Kepresidenan terkait usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 tersebut, Muhaimin kembali mengatakan semua keputusan dikembalikan ke Pemerintah maupun pimpinan parpol. “Yah terserah saja, namanya saja usul,” tukasnya.
Usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 menjadi polemik di berbagai kalangan, dengan berbagai pendapat pro dan kontra.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan Pemilu Serentak 2024 dapat ditunda satu atau dua tahun kemudian, dengan alasan perlu momen perbaikan untuk kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19.
Momen tersebut, menurut Muhaimin, tidak bisa diganggu karena menurutnya pemilu akan menyebabkan stagnasi ekonomi, transisi kekuasaan hingga ketidakpastian perekonomian, serta dinilai berpotensi menimbulkan konflik.
Selain itu, dia menilai kondisi tersebut akan membawa dampak kurang baik bagi Indonesia dan akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi.
Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin.
“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret,” tegasnya.
Menurut dia, Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Selain pemulihan pasca pandemi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. (Victor)
