24 June 2026
HomeBeritaPerlukah Program Bantuan Makanan Tambahan untuk Anak Stunting dihentikan?

Perlukah Program Bantuan Makanan Tambahan untuk Anak Stunting dihentikan?

SHNet, Jakarta – Penurunan stunting merupakan persoalan penting yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Di tahun 2023, terdapat anggaran sebesar Rp. 205 miliar untuk Kementerian Kesehatan dan anggaran Rp. 54 miliar yang disalurkan melalui BKKBN untuk membantu para balita di Indonesia mendapat suplementasi gizi mikro, ibu hamil mendapatkan makanan tambahan, termasuk pelatihan tenaga kesehatan.

Di ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, kontribusi belanja negara pada tahun 2022 untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan  mencapai Rp 10,22 triliun yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) sebesar Rp 1,34 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 8,88 triliun.

Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk menanggulangi persoalan di atas, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), pembuatan beras fortifikasi FS nutri rice untuk percepatan penurunan stunting, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memenuhi hak anak, serta membangun sentra-sentra perdagangan (sentra beras, daging dan lain-lain).

Sebagaimana diketahui, prevalensi stunting Jakarta di cakupan nasional berada di posisi kedua terendah setelah Bali. Berdasarkan data BKKBN, dari sekitar 790 ribu balita di DKI, 14 persen prevalensinya dikonfirmasi stunting. Artinya, sekitar 110 ribu balita stunting.

Pemberian bantuan seperti Makanan Tambahan guna mencegah stunting pun terus dilakukan oleh pemprov Jakarta. Selain bantuan PMT, bantuan yang diberikan lainnya yang diberikan biasanya berupa Kartu Jakarta Sehat (KJS), subsidi pangan, hingga Kartu Jakarta Anak (KJA). Bantuan tersebut cukup efektif membantu masyarakat yang membutuhkan.

Meski demikian, penyaluran program tersebut masih terkesan tidak merata. Tidak sedikit pula masyarakat yang tidak menerima, atau menerima tapi hanya selama 2 -3 bulan saja. Padahal, program makanan tambahan seharusnya diterima balita hingga berdasarkan pengukuran tinggi badan berat badan sudah kembali normal.

Masiroh misalnya. Warga Pejaten Barat ini  mengaku hanya mendapat bantuan stunting selama 3 bulan saja, dan kemudian bantuan tersebut dihentikan oleh pihak puskesmas dan pihak kelurahan setempat. Padahal, anaknya yang belum berusia 2 tahun terdeteksi stunting.

Masiroh hanya mendapatkan  bantuan dari bulan Oktober – Desember 2022 saja. “Tiga bulan pertama saja, habis itu dari awal 2023 sampai sekarang belum dapat bantuan lagi.” Ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Bantuan yang didapatkan dari pemerintah setempat yakni susu bubuk dan biskuit. “Sebelum dapat bantuan, saya berikan kental manis kepada anak saya untuk di minum. Saya gak mampu untuk beli susu selain kental manis,  sedangkan anak saya kondisinya seperti ini (stunting),” tuturnya.

Lebih lanjut Masiroh mengatakan setelah mendapat bantuan, sang anak mengalami kenaikan berat badan. Hal tersebut kemudian menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Masiroh dan suami yang hanya seorang buruh konveksi.

Sayangnya, program bantuan makanan untuk sang anak itu kini terhenti, Masiroh sendiri tidak mengetahui alasannya. Masiroh dan suami kembali dihantu kekhawatiran, sebab sang anak mengalami penurunan berat badan. Saat ini  beratnya hanya 9 kilogram. “Saya juga sempat bingung ya pas dia (Kevin) beratnya turun. Bingung ngakalinnya gimana, karena saya tidak mampu untuk membeli produk susu yang didapatkan dari bantuan PMT tersebut. Buat sehari-hari saja sudah susah, ini ditambah harus membeli tambahan asupan makanan untuk anak saya,” Jelas Masiroh.

Bantuan Stunting terhenti, Lurah Dorong PKK Bantu Masyarakat

Ditemui di kantor Kelurahan Pejaten Barat, Asep Umar, Lurah wilayah tersebut mengaku pihaknya telah melakukan upaya berbagai upaya untuk penurunan prevalensi stunting di daerahnya.

“Kita sudah lakukan launching Penanganan Gizi Buruk di bulan Oktober 2022, sebagai langkah lanjutan untuk pemberian bantuan pada anak-anak balita yang terkena stunting dan gizi buruk,” Tutur Asep.

Asep pun mengatakan jika pihaknya telah rutin melakukan pertemuan setiap minggu dengan para keluarga yang memiliki anak stunting untuk dilakukan pengecekan kesehatan oleh dokter spesialis anak dari Puskesmas Pasar Minggu, Puskesmas Pejaten Barat, Rumah Sakit Siaga, dan Rumah Sakit Budhi Asih.

Selain itu, menurut Asep pihaknya melalui Ibu PKK wilayah setempat telah memberikan bantuan berupa susu, biskuit, dan vitamin untuk penunjang makanan tambahan bagi gizi anak stunting. Ia juga menyayangkan terhentinya bantuan stunting yang sempat diterima oleh sejumlah warganya.

Berdasarkan penelitian dari Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), di DKI Jakarta 1 dari 4 balita mengkonsumsi kental manis setiap harinya. Dan dari 1.268 ibu, 341 (26,9%) diantaranya memberikan minuman kental manis kepada anak balitanya untuk pengganti gizi bagi buah hatinya.

Dari 341 ibu, 121 (35%) diantaranya memberikan kental manis kurang dari 1 kali sehari, sementara 220 (65%) lainnya memberikan lebih dari 1 kali sehari.

Kesalahpahaman persepsi terhadap kental manis inilah yang menjadi permasalahan serius dan memang perlu untuk ditangani oleh pemerintah serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Sebab, hal ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memperburuk permasalahan gizi di Indonesia, dimana saat ini Indonesia mengalami triple burden malnutrition berupa kekurangan, kelebihan, dan ketidakseimbangan gizi.

Intervensi Spesifik Atasi Stunting

Pada 2020 yang lalu, sebuah penelitian uji coba intervensi gizi spesifik dilakukan di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang Banten memberikan harapan baru dalam mengatasi prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh tim dokter spesialis nutrisi anak dari RSCM yang dipimpin DR.Dr. Damayanti R. Sjarif, SpA.(K) ini berhasil menurunkan angka prevalensi stunting melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara teratur di posyandu dan konseling nutrisi terutama dalam hal konsumsi protein hewani yang tersedia setempat setiap hari seperti, telur, ikan, ayam dan susu.

“Jika metode ini bisa diterapkan di daerah lain, maka ada peluang untuk mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi stunting pada anak Indonesia. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah stunting memang pencegahan, karena dampaknya yang permanen terhadap kognitif dan fisik anak,” ujar Damayanti d

Damayanti R. Sjarif yang juga berprofesi sebagai Dokter Anak Sub Spesialis Nutrisi dan Penyakit Metabolik Pada Anak di RSCM itu menjelaskan, Windows of opportunity, pencegahan penurunan kognitif adalah 2 tahun pertama kehidupan. Pada masa ini, harus dipastikan nutrisi anak terpenuhi dengan baik dan pertumbuhan anak sesuai dengan usianya.

“Jika terdeteksi penurunan berat badan (weight faltering) harus segera ditangani secara medis untuk mencari penyebabnya dan solusinya, oleh sebab itu deteksi dini, diikuti dengan intervensi nutrisi sangat diperlukan,” jelasnya.

Tim dokter spesialis anak dari RSCM merupakan peneliti yang ditunjuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melakukan intervensi gizi spesifik pada 174 balita di Desa Bayumundu, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Daerah ini memiliki angka stunting sebesar 37,9 persen (berdasar data dan pantauan Posyandu). Pada hasil pemeriksaan pertama, terdapat 54 balita stunting (41,5 persen), dan 13 diantaranya baduta (26,5 persen).

“Dengan pemantauan rutin selama 6 bulan sejak Agustus 2018 termasuk konseling pemberian sumber protein hewani dari telur, ikan, ayam dan susu, dapat menurunkan 8,4 persen prevalensi stunting pada balita, dan 6,1 persen pada baduta,” papar Damayanti.

Selain itu, ditemukan 6 baduta stunting disertai gizi kurang dan 11 baduta dengan kondisi weight faltering yang perlu dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan PKMK (Pangan untuk Kondisi Medis Khusus). Hasilnya, laju pertumbuhan baduta stunting dan weight faltering berhasil dipercepat dan menyelamatkan mereka dari kondisi stunting.

Pemberian nasihat nutrisi saja tidak cukup, karena perlu deteksi dini stunting dengan pemantauan berat badan dan tinggi badan berkala oleh tenaga kesehatan. Kompetensi tenaga kesehatan ini perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang melibatkan kader Posyandu, bidan, dan petugas gizi lapangan.

“Selain screening malnutrisi pada balita, diperlukan sistem perujukan ke dokter Puskesmas dan RSUD khusus stunting karena penyebab stunting antara lain adalah infeksi dan penyakit kronis lain,” tambahnya.

Hasil uji coba di Pandeglang mengindikasikan bahwa dengan terobosan intervensi, angka prevalensi stunting dapat turun hingga 4.3 kali target penurunan pertahun dari WHO yaitu 3,9 persen per tahun.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU