Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, Presiden minta provinsi, kabupaten, dan kota itu juga ikut secara detail bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini.
“Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama, seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin, insyaallah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5,” jelas Presiden.
Menurut Presiden, Surat Edaran Mendagri sudah diberikan, kemudian Peraturan Menteri Keuangan juga sudah diberikan, dimana 2 persen dari Dana Transfer Umum, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen.
Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, Presiden minta provinsi, kabupaten, dan kota itu juga ikut secara detail bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini.
Presiden melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, Presiden minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama, seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19.
“Saya yakin, insyaallah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5,” katanya.
Dengan catatan, karena ini juga Surat Edaran Mendagri sudah diberikan, kemudian Peraturan Menteri Keuangan juga sudah diberikan kepada Bapak-Ibu semuanya, yang di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen.
Bentuknya, bisa bansos, terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Misalnya, nelayan, ojek, UMKM, dan transportasi umum, juga bisa dibantu
“Begitu juga dengan belanja tidak terduga. Ini juga bisa digunakan untuk utamanya untuk subsidi inflasi, misalnya terjadi kenaikkan harga telur, kenaikan harga dari harga bawang merah, kenaikan dari harga bawang putih misalnya,” jelas Presiden.
Presiden mengatakan, perlu kerja detail. Karena apa? Sekarang ini yang ditakuti oleh semua negara, ditakuti oleh semua negara adalah kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi, itu yang paling ditakuti.
“Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa, dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia enggak mengerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa. Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi, hati-hati. Sekarang, sekali lagi, semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi. Instrumen yang digunakan biasanya adalah memakai menaikkan suku bunga. Yang kita lakukan sekarang ini, di situ iya, lapangannya juga kita kerjain, sehingga kita harapkan betul betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik,” kata Presiden.
Presuden meminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar waktu yang tinggal Oktober-November-Desember ini, betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan.
“Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar, dan juga supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yang berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati, kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen,” kata Presiden.
Begitu harga pangan naik, kata Presiden, artinya di sebuah daerah kemiskinannya juga akan terkerek ikut naik, utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati, kalau harga beras di daerah Bapak-Ibu sekalian itu naik meskipun hanya 200 atau 500 perak, segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi/di kabupaten/dan di kota.
“Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan; Luwuk, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan juga Sibolga,” kata Presiden.
Selain itu, jelas Presiden, lima provinsi dari sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi, hati-hati. “Saya enggak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul ada di Sumatra lima provinsi itu, yaitu Jambi, Sumbar, Babel, Aceh, dan Kepri. Yang lain-lainnya tadi Kalteng, Maluku, Papua, Bali, Sulteng, NTB, Riau, Kalsel, Lampung, Bengkulu, DIY, Kaltara, Sumsel, Sumut, Jatim, Jateng, Sulsel, Kaltim, ini sekali lagi hati-hati. Karena nanti larinya, kalau enggak diintervensi, kepada kenaikan kemiskinan,” tutur Presiden.(dd)