27 January 2022
HomeOpiniPublik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berharap pada Profil Irjen Pol Setyo...

Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berharap pada Profil Irjen Pol Setyo Budiyanto

JAKARTA, SHNet – Angin perubahan Penegakan Hukum, Pelayanan Keadilan dan Ketertiban Umum secara nasional mulai membawa perubahan baru bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak hanya pada sisi manajemen tetapi juga pada sisi siapa yang tepat memimpin di sebuah wilayah Provinsi, sesuai dengan kultur, struktur dan kondisi terkini masyarakat di suatu Provinsi.

Melihat profil dan rekam jejak Inspektur Jenderal Polisi Setyo Budiyanto, seorang perwira tinggi dengan usia yang tergolong masih muda dan rekam jejak profesi yang cemerlang.

Terakhir sebagai Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Desember 2021.

Maka sebenarnya Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit punya pertimbangan khusus menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Setyo Budiyanto sebagai Kepala Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pertimbangan khususnya sebagai berikut.

Pertama, Irjen Pol. Setyo Budiyanto ditempatkan sebagai Pimpinan Penegak Hukum, Pelayan Keadilan dan Ketertiban Umum di NTT, semata-mata pertimbangan dari segi profesionalisme dan kebutuhan penegakan hukum di NTT yang semakin kompleks.

Di samping itu, seiring dengan kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi, tidak kurang juga masyarakat Diaspora NTT di Jakarta sering melakukan aksi demonstrasi ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri).

Demonstrasi  terkait berbagai anomali penegekan hukum yang terjadi di NTT akhir-akhir ini. Artinya apa yang salah di NTT, Markas Besar Polisi di Jakarta yang didemonstrasi.

Di sini, Irjen Pol. Setyo Budiyanto bukanlah perwira tinggi Polri yang bermasalah dan dibuang ke NTT.

Tetapi benar-benar pertimbangan dari aspek profesionalisme dan kebutuhan riil masyarakat NTT tentang sosok Kapolda seperti apa dan apanya itu ada dalam diri Irjen Pol. Setyo Budiyanto.

Selain itu Kapolri ingin menghapus stigma NTT sebagai daerah untuk membuang pejabat yang bermasalah.

Kedua, karena usianya masih muda dan pengalaman terakhir sebagai Direktur Penyidikan KPK, maka Kapolri dan Publik NTT berharap Irjen Pol. Setyo Budiyanto benar-benar ditempatkan untuk mengabdi dan melayani masyarakat NTT.

Karena masyarakat di NTT, selama ini banyak yang jadi korban akibat kesalahan dalam proses penempatan Pimpinan Polri di NTT dan juga kesalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan keadilan yang dilaksanakan oleh Polisi.

Irjen Pol. Satyo Budiyanto, perlu benahi seluruh Polisi Resort (Polres) di NTT dan hentikan praktek penegakan hukum di NTT dimana antara penyelenggara negara dan penegak hukum saling KKN, saling menyandera untuk saling melindungi, akibatnya profesionalisme dirusak.

Dalam acara pisah sambut Setyo Budiyanto oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri, pada akhir  Desember 2021, menyatakan KPK merasa kehilangan salah satu pimpinan terbaik di KPK dan itu bukan pernyataan basa-basi.

Tetapi itu riil, karena semua perwira Polri di KPK adalah orang-orang pilihan dari yang terbaik di Mabes Polri.

Karena itu Masyarakat Diaspora NTT di Jakarta berharap agar Irjen Pol. Satyo Budiyanto melakukan langkah-langkah awal dalam 100 hari, sebagai berikut.

Pertama, manajemen penegakan hukum yang diterapkan oleh KPK atau dialami oleh Irjen Pol. Setyo Budiyanti Setyo Budiyanto di KPK dapat diterapkan juga di Polda NTT dan seluruh Polres di NTT dengan kontrol yang ketat.

Kedua, audit seluruh proses penanganan kasus yang sudah mangkrak bertahun-tahun tidak tuntas, tidak dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tetapi dijanjikan masih dalam pencarian bukti selama bertahun-tahun, perlu dipastikan penangannya.

Ketiga, banyak kasus mangkrak perlu diprioritaskan penyelesaiannya dan perlu dipertanggungjawabkan proses hukumnya. Di antaranya.

Pertama, kasus dugaan korupsi senilai Rp1,4 miliar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Ende yang saat ini menjadi perbincangan publik NTT, dimana sejumlah anggota DPRD Kabupaten Ende namanya disebut secara jelas.

Kedua, kasus dugaan korupsi gratifikasi yang melibatkan puluhan pejabat daerah Ende, sebagian besar anggota DPRD terlibat sebagai penerima gratifikasi.

Sudah lima tahun penyelidikan Polres Ende tidak ada pengembangan bahkan sudah ada putusan praperadilan-pun Polres Ende, sejak Maret 2018 hingga sekarang tidak ditindak lanjuti.

Ini harus dibuka dan ditingkatkan ke Penyidikan, karena selama ini kekuatan politik Partai menyendera Kekuasaan Kepolisian di NTT.

Ketiga, kasus dugaan korupsi Bank NTT, ada dugaan rekayasa kredit fiktif senilai Rp130 miliar akibat take over kredit macet dari Bank Artta Graha dengan debiturnya PT. Budimas Pundinusa.

Juga kasus pembelian surat hutang jangka menegah atau MTN senilai Rp. 50 miliar yang diduga merugikan Bank NTT .

Keempat, kasus kematian tidak wajar diduga pembunuhan alm. Nimrod Tameno, sejak 2019 hingga sekarang mangkrak di Polda NTT tanpa kejelasan kelanjutannya.

Kasus kematian Ansel Wora di Polres Ende, mangkrak dan masih banyak kasus serupa lainnya di Polres-Polres se NTT.

Kita berharap Irjen Pol. Setyo Budiyanto dapat memberi warna baru, warna dan rasa KPK dalam tubuh Polda NTT, jika perlu di tangn Irjen Pol. Setyo Budiyanto, Polda NTT rasa KPK hadir dan menjadi model penegakan hukum yang layak dicontoh Polda-Polda lain di luar NTT.

Pencegahan dan Penindakan harus seiring berjalan, Polda harus bangun kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Gereja, Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT agar sinergi dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan sosial lainnya.*

Jakarta, 7 Januari 2022

Petrus Selestinus SH, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) & Advokat Peradi.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU