Sebanyak 1.000 sopir yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) di Banyuwangi akan menggelar demo besar-besaran pada 3 Januari 2022 mendatang untuk menolak penerapan Zero ODOL (Over Dimension Over Load). Gerakan ini merupakan aksi unjuk rasa kedua yang dilakukan setelah tuntutan mereka yang disampaikan pada demo pertama 22 November lalu tidak ada direspon pihak-pihak berwenang sama sekali.
“Kami akan membawa 250 truk dan 50 pickup kami yang hingga saat ini tidak diberikan perpanjangan izin KIR sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Sopir-sopir sekarang banyak yang tidak bisa bekerja lagi untuk menghidupi keluarganya,” kata Wahyudi, salah satu penanggung jawab demo.
Menurutnya, aksi unjuk rasa ini akan dilakukan ke ASDP Ketapang, Kantor BPTD, Pemda Kabupaten Banyuwangi, dan kantor Dishub dengan titik kumpul di Terminal Sritanjung Ketapang. “Kami akan memperjuangkan nasib kami sampai memang. Karena, apa yang kami tuntut pada saat demo pertama dulu sama sekali tidak direspon dengan baik. Malah, kami mendapatkan adanya surat perintah agar aparat polisi mensosialisasikan Zero ODOL ini,” tukasnya.
Dia mengatakan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, masyarakat keberatan untuk kebijakan Zero ODOL ini langsung dijalankan. “Apalagi kami hanya pengusaha kelas bawah saja, yang mana truk-truk yang kami gunakan adalah kendaraan bekas dan bahkan masih ada yang belum beres kreditnya. Jika truk-truk kami tidak diijinkan beroperasi, kami mau bayar cicilan pakai apa? Keluarga kami juga mau makan apa?” tandasnya.
Koordinator aksi yang juga Ketua AKSI, Slamet Barokah, mengatakan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2019, tentang pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran ukuran lebih (over dimension) dan pelanggaran muatan lebih (over loading), sangat memberatkan para sopir logistik.
Sebab, dampak aturan tersebut, banyak sopir yang tidak bisa bekerja, karena kendaraan ditolak saat akan melakukan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan.
“Kami minta hapus atau revisi aturan ODOL, karena saat ini kami dan kawan-kawan tidak bisa bekerja mengangkut logistik, karena ditolak saat akan uji KIR,” cetusnya.
Pelaku usaha angkutan logistik lainnya, Eko Siswanto, melihat kebijakan zero ODOL ini hanya akan menyingkirkan para pengusaha logistik kelas menengah ke bawah saja. Sebab, menurutnya, pelaku usaha menengah bawah ini tidak memiliki biaya untuk memodifikasi lagi truk-truk yang sudah ada saat ini. “Lagian sebenarnya, truk-truk kita itu sudah mengikuti Standar Nasional Indonesia saat melakukan uji KIR di Dishub. Tapi sekarang kok tiba-tiba tidak diperbolehkan lagi untuk memperpanjang KIR, itu kan aneh,” katanya.
Para pedagang komoditas pertanian juga keberatan dengan pemberlakukan ZeroODOL ini. “Sebagai pedagang, peraturan ini sangat memberatkan kami. Kalau mengangkut sesuai tonase saja, kita pasti sangat rugi dari sisi operasional. Tapi kalau kita naikkan harga di pasar, pasarnya pasti nggak kuat karena harganya pasti melambung. Jadi, kita keberatan,” tuturnya.
Dia menuturkan kebijakan zero ODOL ini akan sangat mengurangi kapasitas angkut barang. “Otomatis kita harus naikkan harga supaya tidak merugi. Sebab, dengan biaya operasional yang tetap tapi kapasitas angkutnya berkurang, bisa dipastikan kita akan rugi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dengan dipersulitnya truk-truk logistik beroperasi, stok barang ke daerah-daerah juga pasti akan tersendat. “Dampaknya juga ke masyarakat setempat yang akan mengalami kekurangan komoditas dan kenaikan harga,” tukas pria yang setiap harinya memasok sekitar 2 ton komoditas sayuran dari Banyuwangi ke Bali ini.
Karenanya, dia mengatakan jika kebijakan ODOL ini diterapkan, para pedagang sayuran di Banyuwangi akan tetap “bersuara” dan melakukan bagaimana caranya supaya kebijakan ini tidak dilaksanakan. “Jadi, kami meminta janganlah menekan rakyat kecil. Kita juga kan kerja untuk kesejahteraan semua masyarakat. Kalau kami dipersulit, itu sama saja akan berdampak ke semua lapisan masyarakat. Apalagi Banyuwangi itu merupakan lumbung pertanian di Indonesia,” katanya.
Hal serupa dilontarkan pedagang sayuran lainnya bernama Wawan. Dia mengatakan dampak zero ODOL ini juga akan dialami para petani. “Sebab, kami para pedagang tidak akan bisa membeli lagi hasil pertanian mereka dalam jumlah besar. Akibatnya lagi, para petani ini juga akan memberhentikan para pekerja mereka,” ucapnya.