Ambon-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono terseret pagar laut di perairan laut Jakarta, yang bisa diikuti dalam pemberitaan media. Hal ini menjadi indikasi kalau suara rakyat Maluku sekadar dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, tetapi justru lebih mengawal kepentingan pribadi ataupun daerah lain. Sebaiknya, stop tipu Maluku.
“Pulau kecil yang ada di Maluku banyak yang tidak terurus, tetapi mereka sibuk dengan urusan untuk buat daratan baru. Ini omong kosong dan wajah egois dari pengelola negara. Kalau Jakarta sudah kehabisan daratan, ya semestinya pulau-pulau kecil di Maluku yang dibangun, bukan dengan membuat daratan baru. Sangat aneh, karena praktek ini diduga dilakukan wakil rakyat dari Maluku. Ini menunjukkan telah kehilangan orientasi. Kepentingan pribadi ada di atas kepentingan rakyat,” tegas Sekertaris Yayasan LBH Walang Keadilan Maluku, Rais Mahu di Ambon, Jumat (24/1/2025).
Dengan praktik dan kebijakan untuk menimbun laut, sebenarnya Maluku tidak perlu berharap banyak kepada para pengelola negara ini. Sebab, orientasi pembangunan tetap berada di wilayah barat. Bahkan, ketika kekurangan daratan justru berusaha untuk menimbun laut. “Apa gunanya pemerintah, kalau hal seperti ini saja tidak bisa diatur. Masa, ribuan pulau tidak terurus, tapi praktik yang ada seperti orang kekurangan daratan. Itu semua terjadi karena pembangunan mempertimbangkan untung dan rugi dari segelintir elit,” tuturnya.
Kalau pemberitaan keterlibatan Nono Sampono itu benar, jelas Rais, maka sebagai orang muda, jujur saja tidak habis pikir dengan kelakuan wakil rakyat. Setelah meraup suara dari Maluku, tetapi lebih sibuk urus kepentingan pribadi dan perusahaan. “Saya akan angkat jempol, kalau heboh karena memperjuangkan kepentingan Maluku. Mereka dipilih rakyat Maluku, tapi kok sibuk dengan urusan yang tidak terkait Maluku,” katanya.
Menurut Rais, Nono Sampono duduk beberapa periode di DPD RI dan sempat menjadi pimpinan DPD RI. Tapi, kalau jujur, tidak ada jejak apapun yang cukup signifikan untuk kepentingan Maluku. “Orang Maluku pilih untuk perjuangan kepentingan Maluku, bukan untuk urus kaveling laut yang sama sekali tidak terkait dengan Maluku. Jadi, pantas kalau tidak ada hasil untuk Maluku, karena rupanya sibuk mengawal kepentingan pribadi dan kelompok usaha,” tuturnya.
Sebenarnya, jelas Rais, siapapun berhak untuk menjadi pengusaha dan menambah kekayaan. Namun, kalau menjadikan kursi politik sebagai alat untuk sekadar berada dalam sistem kekuasaan untuk mengawal kepentingan pribadi dan usaha, maka hal itu sangat disayangkan. “Wakil rakyat dari Maluku itu hanya delapan orang. Jadi, kalau tidak fokus urus Maluku, kita mau kemana sebenarnya? Kalau memang tidak mau berjuang untuk Maluku, ya lepas kursi dewan, sehingga orang lain bisa duduk atau sekalian dibiarkan kosong daripada tidak berguna,” tegas Rais.
Rais mengingatkan, semua wakil rakyat dari Maluku agar belajar dari persoalan yang menyeret wakil rakyat dari Maluku dalam kasus pagar laut. Sebab, persoalan Maluku sangat banyak yang harus ditangani serius, mulai dari kemiskinan, ketertinggalan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. “Saya yakin tidak ada daerah yang miskin, yang ada itu elit atau pemerintah yang gagal memberikan kesejahteraan. Kalau Maluku yang kaya justru berada dalam kemiskinan, maka pengelolaan Maluku benar-benar parah dan sangat mengecewakan. Wajar kita minta pertanggungjawaban kepada wakil rakyat dan mereka buat apa?” tegasnya.
Rais meminta kepada siapapun untuk tidak sekadar menjadikan suara orang Maluku sebagai batu loncatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Maluku sudah memiliki beban dan tantangannya sendiri, sehingga tidak elok ketika mereka yang dipercaya rakyat justru menjadi beban bagi rakyat lagi. “Kami sebagai rakyat mengharapkan solusi, tapi yang muncul justru urusan. Ini yang saya bilang jangan tipu orang Maluku, karena kekuasaan yang diperoleh dari Maluku tapi bukan digunakan untuk kepentingan Maluku,” ujarnya.
Dia menegaskan, semestinya pengaruh politik yang dimiliki digunakan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan yang berpihak kepada Maluku. Sebaliknya, kalau pengaruh politik itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengusaha, dengan sendirinya kepentingan rakyat yang diwakili akan terbengkalai.
“Ini yang terjadi dengan kasus pagar laut. Mereka memperoleh kemudahan karena berada dalam sistem kekuasaan, tapi digunakan untuk urusan pribadi. Lantas, siapa yang urus kepentingan Maluku? Jangan hanya datang mencari dukungan suara, kemudian melupakan begitu saja. Maluku tidak kekurangan pulau kecil untuk diurus, tapi rupanya wakil rakyat kita lebih memilih untuk membuat daratan lagi,” katanya.
Rais mengingatkan, pemilih harus lebih cerdas dalam memiliki wakil rakyat, sehingga tidak mudah terbuai dengan janji kosong yang akhirnya terungkap ke publik, kalau kekuasaan dikejar di Maluku, tetapi hati dan pikirannya bukan untuk Maluku. “Jangan sampai rakyat terbuai dalam menukarkan suara dengan sekadar Sembako, karena pada akhirnya kepentingan Maluku yang lebih penting terabaikan begitu saja. Ini kan sama saja kita ditipu mentah-mentah,” tegas Rais.
Sebelumnya, dalam pemberitaan sejumlah media, Nono Sampono ditengarai memiliki kaveling laut yang sedang bermasalah di Jakarta. Selain itu, diduga perusahaan yang dipimpin Nono Sampono juga disebut-sebut dalam pengkavelingan laut Jakarta.(dd)