1 December 2021
HomeBeritaArgo, Sebagai Putra Papua, Komjen Paulus Pantas Jabat Deputi BNPP

Argo, Sebagai Putra Papua, Komjen Paulus Pantas Jabat Deputi BNPP

 

SHnet, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (21/10/2021).

Paulus menggantikan Boytenjuri. Putra asli Papua itu resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan baru sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan, sebelum dilantik, Komjen Paulus sudah pamit dan menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 849 Tahun 2015 tentang Status Jabatan di Lingkungan Polri.

“Nah, Kabaintelkam yang telah menyerahkan tugasnya ke Kapolri maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Wakabaintelkam,” kata Argo dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Pun diketahui, Komjen Paulus Waterpauw merupakan angkatan Akpol 1987. Seiring 38 tahun pengabdiannya di kepolisian, Paulus akan memasuki pensiun pada 1 November 2021.

Menurut Argo, Mabes Polri dalam hal ini Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) masih memproses siapa yang akan menggantikan posisi Komjen Paulus secara definitif.
“Siapa pengantinya masih menunggu proses di Wanjakti,” tutup Argo.

Sementara itu pada Kamis (21/10/2021) kemarin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP.

Mendagri menjelaskan, pelantikan ini dilakukan karena sebelumnya ada kekosongan kursi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Padahal, salah satu tugas BNPP, yakni mengembangkan kawasan perbatasan. Ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan.

Upaya pemerataan itu tidak hanya dilakukan dengan membangun desa, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan.

Selain itu, kata Mendagri, potensi perbatasan harus dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru. BNPP memiliki konsep mengembangkan kecamatan di daerah perbatasan yang jumlahnya hampir 700. Hingga 2024, target BNPP hendak mengembangkan 222 kecamatan.

“Nah, pengembangan kawasan perbatasan ini dengan melihat potensinya apa, maka ada Deputi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan, itulah tugasnya Bapak Waterpauw,” ujar Mendagri. (maya han)

 

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU