SHNet, Jakarta-Supply Chain Indonesia (SCI), lembaga profesional yang bergerak dalam kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan bidang logistik dan supply chain di Indonesia, menyarankan agar pelarangan truk sumbu 3 atau lebih saat momen libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dilakukan secara selektif. Hal itu bertujuan agar distribusi logistik dan mobilisasi mudik bisa sama-sama berjalan tanpa adanya hambatan.
Hal itu disampaikan Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto. Dia beralasan momen Nataru berbeda dengan Lebaran. Menurutnya, frekuensi mudik saat Nataru tidak sebanyak Lebaran, dan itupun biasanya dilakukan di malam hari. Diperkirakan, jumlah pemudik saat Nataru itu hanya 20-25 persen saja dari jumlah pemudik saat Lebaran. “Karenanya, jalur-jalur nasional itu sebaiknya jangan dilakukan pelarangan atau pembatasan untuk sumbu tiga, sehingga masih tetap bisa digunakan untuk jalur logistik truk sumbu 3,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyarankan agar tol dalam kota juga jangan ada pelarangan sama sekali saat Nataru nanti. Termasuk juga tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tidak ada hubungan dengan mudik. Kemudian, tol Cibitung-Cilincing yang sangat membantu akses menuju Bogor. Begitu pemudik yang melewati tol Jakarta-Cikampek (Japek), bisa keluar di Cibitung. Selanjutnya, tol Jakarta-Cilegon sampai Serang Timur juga jangan dilakukan pembatasan.
Terus juga tol ke Bogor yang menjadi sumber air minum dalam kemasan (AMDK) untuk warga di Jabodetabek, menurut Sugi, itu juga tidak perlu ada pembatasan. “Jangan dibatasi, karena pemudik yang mau ke bandara kan bisa lewat tol Cimanggis sampai Cinere. Jadi, bentangan-bentangan dari jalan tol yang sudah semakin banyak ini harusnya bisa mulai diatur sehingga tidak menjadi masalah di logistik,” tandasnya.
Seperti diketahui, pelarangan terhadap operasional truk sumbu 3 atau lebih itu lebih berdampak di Jabodetabek dibanding daerah-daerah lain yang tidak terlalu banyak kendala. Hal itu disebabkan pelarangan truk sumbu 3 atau lebih ini dilakukan utamanya di tol dalam kota, tol JORR, kemudian tol menuju Merak, Bandung, Trans Jawa sampai dengan Kali Kangkung di Semarang.
Menurutnya, kebijakan pelarangan yang dibuat pemerintah selama ini hanya bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah lalu lintas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik semata atau dalam konteks jalan-jalan tanpa memperhatikan kepentingan industri. “Nah, ini kan sayang kalau hanya mengutamakan kepentingan dalam konteks pribadi dibandingkan dengan kepentingan logistik nasional. Padahal, sektor logistik itu menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi di tanah air,” tukasnya.
Jadi, tegasnya, seharusnya pelarangan armada saat Nataru nanti dilakukan lebih selektif dengan melakukan pemetaan jalan-jalan mana saja yang bisa dilalui armada agar logistik juga tidak terganggu. Jadi, tidak semua pukul rata dilarang di semua jalan, tapi lebih wise melihat, memposisikan secara seimbang antara kebutuhan mudik dan logistik,” ucapnya.
Artinya, katanya, harus ada pengaturan seperti ini sehingga armada logistik tidak perlu lagi dilarang-larang beroperasi saat Nataru nanti. “Harus ada menej traffic, menej pengaturan di jalan tol. Karena ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan truk sumbu 3 atau lebih ini berpotensi menghambat suplai material atau bahan baku ke pabrik-pabrik. Sementara, lanjutnya, persediaan bahan baku untuk pabrik itu tidak boleh terlambat karena mesinnya harus berjalan terus, apalagi jika pabrik itu beroperasinya selama 24 jam. Menurutnya, mesin pabrik itu tidak boleh dimatikan. “Kalau itu terjadi, untuk set up ulang mesin butuh waktu sebulan bahkan ada yang sampai dua bulan. Jadi, persoalan bagi pabrik jika harus melakukan switch off mesin hanya karena tidak adanya bahan baku,” cetusnya.