Sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terkesan lebih mendengarkan masukan dari sumber-sumber yang sama sekali tidak memiliki bukti ilmiah mengenai keamanan Bisfenol A (BPA) dipertanyakan banyak pihak. Salah satunya adalah dari para pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK) di Jawa Tengah.
Pembina Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan DPD Jawa Tengah, Willy Bintoro Chandra, mengatakan sebagai lembaga yang mengutamakan hasil riset dan analisa laboratorium, BPOM seharusnya lebih mendengarkan apa yang disampaikan para pakar kimia dan para dokter terkait BPA ini. “Yang lebih kredibel memberikan masukannya kan seharusnya ahli-ahli kimia dan dokter yang memang mereka tahu soal BPA ini. Bukan masyarakat-masyarakat awam yang sama sekali tidak memiliki ilmu tentang BPA,” tandasnya.
Karena sikap yang ditunjukkan BPOM inilah, menurut Willy, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk persaingan usaha yang tidak sehat. “Ada pihak yang sengaja memanfaatkan regulasi BPOM soal pelabelan Free BPA ini untuk menjatuhkan produk AMDK galon guna ulang, dengan menggunakan orang-orang tertentu untuk menyebarkan isu dengan mengatakan air minum galon guna ulang itu tidak aman untuk kesehatan,” tuturnya.
Willy melihat BPOM tentu sangat senang dengan situasi dimana ada sejumlah pihak yang mendukung regulasi pelabelan Free BPA itu, sekalipun BPOM sebenarnya mengetahui bahwa dukungan itu hanya datang dari masyarakat awam yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan usahanya. “BPOM-nya happy saja dengan adanya hal itu. BPOM seolah-olah tidak berpikir bahwa yang seperti itu pesanan. Yang penting dukung mereka. Padahal kelihatan sekali itu pasti ada something di belakangnya. Yang bergerak itu dari perusahaan yang berkepentingan yang ingin merusak pesaingnya yaitu galon guna ulang,” tukasnya.
Dia pun mempertanyakan BPOM yang sama sekali tidak mendengar apa yang disampaikan para pakar kimia dan para dokter yang mengatakan bahwa kandungan BPA dalam AMDK galon guna ulang masih dalam batas aman. Hal itu disampaikan pakar polimer dari ITB, DR Ahmad Zainal, Guru Besar Bidang Keamanan Pangan IPB, Achmad Sulaiman, Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP, dokter spesialis kandungan yang juga Ketua Pokja Infeksi Saluran Reproduksi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Dr. M. Alamsyah Aziz, SpOG (K), M.Kes., KIC. “Dan bahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin sendiri menegaskan bahwa air kemasan galon guna ulang aman untuk digunakan, baik oleh anak-anak dan ibu hamil,” katanya.
Apalagi, kata Willy, peraturan BPOM soal batas migrasi BPA ini sudah ada sejak lama dan mengijinkan air bisa dikemas dalam galon guna ulang berbahan Policarbonat (PC). “Jadi, kami melihat alasan BPOM untuk mengatur stiker free BPA itu tidak begitu kuat. BPOM mengatakan tidak melarang galon guna ulang tapi disuruh pakai stiker bebas BPA. Itu berarti BPOM tidak tahu soal perdagangan,” ujarnya.
Kata Willy, BPOM harus tahu bahwa orang dagang itu sudah berusaha dan berinvestasi besar. Jika diwajibkan membuat stiker, menurut Willy, itu sama saja aka nada penambahan investasi lagi. “Kenapa dilimpahkan ke kita, wong BPOM sendiri sudah mengijinkan dan dalam pengujian lapangan menyatakan bahwa kondisi BPA di AMSK galon guna ulang itu masih jauh lebih kecil dari yang ditetapkan. Berarti ini kan mengada-ada namanya. Lucunya, kalau untuk alasan kesehatan, kenapa cuma BPA saja, PET juga kan sama berbahayanya,” ucapnya.
Dia mengatakan jika kebijakan pelabelan bebas BPA ini disetujui pemerintah, ini akan berdampak negatif terhadap perdagangan di tanah air. Apalagi yang namanya air minum itu sudah disamakan dengan 9 bahan pokok. “Contohnya, pada saat Lebaran saja kita mendapat prioritas kok. Itu karena masyarakat sangat tergantung sekali dengan air. Kalau AMDK galon guna ulang ini berhenti seminggu saja, bisa dibayangkan bagaimana dampaknya ke masyarakat. Jadi, jelas pengusaha AMDK semua menolak, BPOM mengada-ada. Kenapa tidak memikirkan yang lain saja seperti produk-produk illegal. Kenapa produk yang sudah berjalan dengan baik dan tidak bermasalah malah dikutak-katik BPOM,” pungkasnya. (crls)