20 November 2026
HomeBeritaDorongan Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter Dinilai Tak Menyentuh Akar Masalah...

Dorongan Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter Dinilai Tak Menyentuh Akar Masalah Sampah Plastik

SHNet, Jakarta-Dorongan pelarangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di bawah 1 liter dinilai bukan solusi untuk mengatasi persoalan sampah plastik di Jakarta. Pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi sistem pengelolaan sampah, memperkuat tanggung jawab produsen, serta mendorong perubahan perilaku konsumen.

“Masalah kita bukan pada plastiknya tapi pada perilaku. Bukan hanya perilaku masyarakat, tapi juga perilaku pemerintah dan produsen dalam tanggung jawab menangani masalah sampah. Jadi yang dibenahi perilakunya,” kata Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) Wilda Yanti di Jakarta.

Wilda mengatakan perubahan perilaku memang membutuhkan proses panjang. Karena itu, sambung dia, pemerintah perlu memperkuat penegakan aturan sekaligus memastikan layanan pengelolaan sampah tersedia bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, regulasi pengurangan sampah dari sumber yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merupakan langkah yang tepat. Dia melanjutkan, namun penanganan sampah plastik, termasuk kemasan AMDK, perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pembatasan ukuran produk.

Wilda mendorong pengelolaan sampah dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemilahan di sumber, pemberdayaan bank sampah, pengolahan di tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), hingga penanganan residu di tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Kelola sampah dari sumber, pilah sampah berdayakan bank sampah, kelola sampah di TPS 3R/ TPST, 20 persen sisa residu masuk TPA atau PSEL, Fokus pasti selesai,” katanya.

Selain pembenahan sistem pengelolaan sampah, Wilda menilai tanggung jawab produsen juga perlu diperkuat melalui penerapan Extended Producer Responsibility (EPR). Dia menegaskan, produsen perlu bertanggung jawab terhadap kemasan setelah dikonsumsi, termasuk merancang ulang kemasan agar lebih mudah dipilah dan didaur ulang.

Hal tersebut senada dengan visi dan misi Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara). Mereka menilai bahwa persoalan sampah bukan pada ukuran kemasan, tapi pada sistemnya, apakah sampah dipilah, dikumpulkan, lalu didaur ulang.

Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo mengatakan industri AMDK sudah menjalankan ekonomi sirkular, mulai dari pengumpulan sampai botol kembali menjadi kemasan baru. Di Jabodetabek misalnya, ada Koperasi Pemulung Berdaya di Serpong yang menampung hingga 6 ton botol PET bekas per hari dan menopang sekitar 4.000 pemulung. 

Riset Sustainable Waste Indonesia (SWI) di Jabodetabek mencatat tingkat daur ulang botol PET sekitar 74 persen, dan gelas plastik sekitar 81 persen. Artinya, botol PET di Jakarta sudah diserap dan didaur ulang dengan baik.

“Di empat TPA yang disurvei, peneliti bahkan tidak menemukan botol PET di timbunan sampah, karena semuanya sudah diambil pemulung. Botol PET adalah bahan baku industri dan sumber penghidupan ribuan pemulung,” kata Karyanto.

Amdatara membuka pintu diskusi lebih lanjut dengan pemprov DKI Jakarta terkait penanganan sampah AMDK. Karyanto mengatakan, amdatara menawarkan tiga hal.

Pertama, menjadikan Jakarta percontohan EPR industri AMDK, dengan target pengumpulan yang terukur dan transparan. Kedua, memperkuat kemitraan dengan bank sampah di tingkat RW. Ketiga, memperluas penggunaan kemasan daur ulang dan sistem guna ulang.

“Kalau sistemnya tidak dibenahi, larangan hanya memindahkan masalah ke jenis kemasan lain. Yang paling terdampak justru produsen lokal, UMKM, warung, dan akses masyarakat terhadap air minum yang aman,” katanya.

Industri Daur Ulang Merugi

Wilda Yanti mengingatkan bahwa pembatasan AMDK berdasarkan ukuran kemasan belum tentu mengurangi sampah secara efektif. Menurutnya, langkah ini justru menguntungkan produsen mengingat kebiasaan konsumen AMDK yang kerap tidak menghabiskan air bahkan dalam ukuran gelas atau botol 600ml.

Dia menilai pembatasan ukuran kemasan juga perlu mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat yang bergantung pada komoditas AMDK berukuran kecil, seperti warung dan pelaku usaha lainnya. Menurutnya, pembatasan baru dapat dipertimbangkan jika pemerintah sudah menyiapkan alternatif layanan isi ulang yang mudah dijangkau masyarakat.

“Warung-warung kan jualnya yang kecil-kecil ya. Kecuali, pemerintah sudah siap selter untuk isi ulang, seperti negara-negara maju, masyarakat bawa tumbler bisa isi ulang jadi nggak perlu beli AMDK lagi,” katanya.

Sebelumnya, Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M) meminta Gubernur Pramono Anung mengimplementasikan kebijakan pengurangan penggunaan AMDK plastik di bawah satu liter. AMDK kemasan tersebut dinilai menjadi salah satu sumber persoalan sampah di Jakarta.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU