17 November 2026
HomeBeritaHukumDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan Polda Metro Jaya, Ribkha Pakpahan Kembali Minta...

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan Polda Metro Jaya, Ribkha Pakpahan Kembali Minta Penjadwalan Ulang

SHNet, Jakarta – Ribkha Ida Ifana Samosir alias Ribkha Pakpahan, orang tua EJH yang disebut sebagai terduga pelaku perundungan (bullying) di Penabur Intercultural School (PIS) Kelapa Gading, Jakarta Utara, kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).

Ketidakhadiran tersebut merupakan kali kedua Ribkha tidak memenuhi jadwal pemeriksaan. Sebelumnya, ia juga tidak hadir pada pemanggilan Kamis (29/10/2026). Padahal, pemeriksaan 16 November merupakan penjadwalan ulang atas permintaan pihak Ribkha sendiri.

Terbaru, Ribkha kembali meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Kamis (19/11/2026).

Ribkha yang diketahui merupakan pengusaha IDA JAYA CRYSTAL tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Terlapor III atas laporan polisi yang diajukan orang tua salah seorang siswa PIS. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan data pribadi, fitnah, dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama.

Selain Ribkha, laporan tersebut turut mencantumkan Dra. A. Kasandra Putranto sebagai Terlapor I dan Cintia Berliana, S.Psi., sebagai Terlapor II. Keduanya diketahui menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jakarta.

Laporan polisi tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/1751/III/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 7 Maret 2026.

Berawal dari Pengaduan Dugaan Bullying di Sekolah

Kasus ini berawal dari pengaduan korban berinisial D yang mewakili sejumlah orang tua siswa lainnya terkait EJH kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Dalam perkembangannya, pengaduan tersebut ditangani LPA Jakarta yang kemudian menerbitkan surat terminasi atau penghentian penanganan pengaduan.

Namun, menurut pihak pelapor, persoalan muncul setelah surat terminasi tersebut ditembuskan kepada sejumlah pihak. Surat itu disebut memuat identitas anak yang menjadi korban serta sejumlah pernyataan yang dinilai merugikan nama baik pelapor.

Salah satu pernyataan yang dipersoalkan berkaitan dengan tudingan bahwa pelapor meminta Kepala Sekolah PIS memindahkan seluruh teman sekelas EJH ke kelas baru. Pelapor juga disebut menentang keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pihak pelapor membantah tudingan tersebut. Mereka menjelaskan, pembentukan kelas baru justru berawal dari permintaan belasan orang tua siswa yang menginginkan anak-anak mereka tidak lagi berada dalam satu kelas dengan EJH.

Menurut versi pelapor, permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti pihak sekolah dengan membentuk kelas baru bagi para siswa yang mengajukan perpindahan. Akibatnya, EJH menjadi satu-satunya siswa yang tersisa di kelas sebelumnya.

Pihak pelapor juga menyebut bahwa setelah rangkaian peristiwa itu, pihak EJH mengadukan sekolah ke sejumlah instansi dan lembaga atas dugaan diskriminasi.

Kuasa Hukum Pertanyakan Verifikasi Informasi LPA Jakarta

Kuasa hukum pelapor, Ridho Pakpahan, S.H., dari Law Firm FRISKA GULTOM & PARTNERS, menyayangkan penerbitan surat terminasi yang menurutnya memuat klaim sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada kliennya maupun pihak sekolah.

“Yang sangat disayangkan, atas surat terminasi yang ditembuskan ke berbagai pihak tersebut, LPA Jakarta tidak melakukan konfirmasi atau cek dan ricek kebenarannya terlebih dahulu kepada klien kami maupun pihak sekolah. Setelah LPA Jakarta disomasi, baru kemudian mereka mengatakan bahwa klaim sepihak tersebut didapat dari Terlapor Ribkha,” ujar Ridho.

Ridho menilai, lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum mengambil keputusan maupun menyampaikannya kepada pihak lain.

Ia juga mempertanyakan keputusan LPA Jakarta yang menghentikan penanganan pengaduan tersebut.

“Klien kami saat itu sempat kaget dan mempertanyakan sikap LPA Jakarta yang berbalik 180 derajat, seolah-olah membela EJH selaku pihak yang dilaporkan dengan menghentikan penanganan pengaduan tersebut. Ada apa ini?” kata Ridho.

Somasi Tak Direspons, Pelapor Pilih Jalur Hukum

Sebelum membawa persoalan ini ke ranah kepolisian, pihak pelapor mengaku telah melayangkan somasi kepada para pihak terkait. Melalui somasi tersebut, mereka meminta adanya permohonan maaf secara tertulis.

Namun, karena somasi tersebut tidak memperoleh respons sebagaimana diharapkan, pihak pelapor akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Ridho berharap Polda Metro Jaya dapat menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan independen tanpa intervensi pihak mana pun.

Ia juga menyinggung keterlibatan LSM GRACIA dalam rangkaian persoalan yang berkaitan dengan EJH, khususnya dukungan terhadap anak tersebut setelah disebut mengalami pemutusan hubungan pendidikan atau drop out (DO) dari sekolahnya pada Desember 2025.

Dua Terlapor Lain Sudah Diperiksa

Sementara itu, dua terlapor lainnya, yakni Dra. A. Kasandra Putranto dan Cintia Berliana, S.Psi., disebut telah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukum mereka, Ojahan Pakpahan, S.H.

Ridho juga menyoroti rekam jejak Ojahan yang, berdasarkan penelusuran pihaknya, disebut pernah mendapat sanksi etik berupa pemberhentian sementara dari organisasi profesi advokat PERADI.

Menutup keterangannya, Ridho meminta penyidik Polda Metro Jaya memberikan perhatian terhadap dua kali ketidakhadiran Ribkha dalam agenda pemeriksaan.

Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, kami berharap Polda Metro Jaya dapat bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Ridho. (Stevani Elisabeth)

 

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU