SHNet, Jakarta-Setiap 8 Maret, perempuan di seluruh dunia memperingati Hari Perempuan Sedunia. Sebuah peringatan kolektif biasanya terlahir dari sebuah peristiwa perjuangan. Tak jarang apa yang diperjuangkan itu belum juga mencapai keberhasilan, atau hasil final yang diinginkan. Begitu juga dengan peringatan perempuan sedunia ini.
“Para perempuan belum bisa merayakan hari ini dengan sorak-sorai kegembiraan. Masih ada setumpuk permasalahan menjerat perempuan. Berbagai diskriminasi masih dialami perempuan dalam segala bidang,” kata Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (2021-2022), Kanti W. Janis, S.H., LL.M, dalam keterangan tertulis yang diterima SHNet, Selasa (8/3/2022)
Menurut Kanti, sejak pertama kali diluncurkan pertama kali tahun 1911 di Kopenhagen, Denmark, tantangan yang dihadapi hingga hari ini masih seputar pemenuhan hak-hak perempuan di tempat kerja, seperti pengupahan yang adil, dukungan untuk ibu bekerja, pelecehan seksual di kantor. Kemudian, kesetaraan pembagian peran antara suami dan istri, serta hak-hak perempuan di ruang politik praktis. Di tengah masyarakat pun penghapusan kekerasan seksual belum dianggap mendesak.
“Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai wadah konsolidasi perjuangan perempuan di politik, juga masih mencatat berbagai persoalan diskriminasi dalam ruang politik praktis,” ujar Kanti.
Dijelaskan Kanti, memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerapkan kuota minimal 30% calon legislatif sebagai syarat keikutsertaan partai politik sebagai peserta pemilu. Namun, hingga pemilu 2019, keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai angka minimal 30%. Partai-partai politik (parpol) terkesan belum mempersiapkan kader-kader perempuannya secara matang.
“Menjadi anggota legislatif berkelamin perempuan saja tidak cukup untuk memperjuangkan kebijakan pro perempuan, para kader perempuan harus memahami ideologinya dengan mantap. Ini penting untuk mendobrak bias gender perempuan di politik,” ujar Kanti yang juga kaif dalam kegiatan literasi.
Kanti Yanis menegaskan, perempuan yang berkarya di politik harus dilihat dari kapasitasnya, bukan soal kelaminnya lagi, bukan soal memenuhi kuota perempuan. Tetapi karena perempuan tersebut benar-benar setara dengan pria. Diperhitungkan di kancah perpolitikan karena pemikiran dan karyanya.
Karena itu parpol harus membekali kader perempuan dengan serius, selain dari segi nilai-nilai juga dipersiapkan untuk menghadapi pragmatisme politik. Sehingga kader perempuan tidak sekedar menjadi pelengkap persyaratan administratif bagi parpol agar dapat lolos seleksi KPU.
Lebih jauh Kanti menjelaskan, kebanyakan pengalaman imperik, kader perempuan diberi nomor urut bontot, dan ditinggal sama sekali, dibiarkan bertempur sendirian di lapangan. Padahal rimba yang dihadapi ketika kontestasi sangat buas.
Politik Tidak Berdiri Sendiri
Kembali kepada peringatan Hari Perempuan Sedunia, ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa isu perempuan politik tidak akan terselesaikan secara parsial. Politik tidak pernah berdiri sendiri. Politik selalu berkaitan dengan kebijakan. “Kebijakan di dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Harus dipahami perbedaan antara politik kekuasaan yang penuh pragmatisme dengan politik kebijakan,” paparnya.
Perempuan akan maju ketika tidak lagi berjuang secara terpisah-pisah. Kemajuan di bidang politik bergantung juga pada kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Perjuangan harus lebih inklusif, melibatkan kaum lelaki.
Pada tahun 2022 kita tidak perlu lagi deklarasi tentang kesetaraan atas hak hak perempuan. Sudah terlampau banyak acara-acara seremonial yang menguap. Sekarang, saatnya seluruh pihak menyadari bahwa negara yang gagal menyejahterahkan perempuan adalah negara gagal.
Menurut Kanti, negara-negara maju tercipta dengan memperhatikan keadilan bagi perempuan secara serius. Tentu ini bukan hitung-hitungan matematika yang rumit. Secara umum di dunia, komposisi populasi perempuan setidaknya mengisi 50% dari total populasi sebuah negara, bagaimana mungkin negara sejahtera ketika separuh dari penduduknya masih terpuruk?
Ukuran kemajuan suatu negara jangan diukur dari gedung-gedung tinggi, seberapa banyak jalan tol dan mall megah yang dibangun, tapi lihat dari kesejahteraan perempuannya. Di lihat dari seberapa aman perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya. “Karena itu tidak ada jalan lain bagi negara Indonesia, selain harus menciptakan kesetaraan gender secara nyata, apabila ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera<’ kata Kanto mengakhiri pernyataannya. (sur)