19 May 2022
HomeBeritaInvestasi pada Teknologi dan SDM Menjadi Hal Krusial demi Keberlanjutan di Indonesia

Investasi pada Teknologi dan SDM Menjadi Hal Krusial demi Keberlanjutan di Indonesia

Jakarta– Isu keberlanjutan menjadi isu yang krusial dan teramat penting dewasa ini. Bagi sebagian kalangan, keberlanjutan bahkan menjadi an endless issue yang terus mendapat perhatian dan pengelolaan dari waktu ke waktu. Bagi dunia usaha, isu mengenai keberlanjutan menjadi bukan hanya menciptakan proses bisnis yang memastikan keberlanjutan lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial, tetapi juga sekaligus merupakan bagian dari memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri.

Demikian yang disampaikan oleh Arif Mujahidin, Communication Director Danone Indonesia, dalam CEO Live Series #3 yang diselenggarakan dalam rangkaian 12th Kompas100 CEO Forum: Ekonomi Sehat 2022 Powered by East Ventures, Senin, 15 November 2021, di Jakarta. Selain Arif, hadir sebagai pembicara dalam perhelatan tersebut Ketua Tim Ahli Kementerian Perdagangan RI Bayu Krisnamurthi, SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Daniel S. Purba, EVP Electricity System Planning PT PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra, dan Director Sustainability and Stakeholder Relations Asian Agri Bernard A. Riedo.

Arif mengatakan, Danone Indonesia memiliki satu slogan unik yang menggambarkan betapa pentingnya keberlanjutan bagi Danone Indonesia, yakni One Planet, One Health. “Kita hanya punya satu planet, dan kita hanya hidup di bumi ini satu kali. Sehingga apa pun yang dilakukan, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merusak planet dan merusak kesehatan. Jadi antara human health dan planet health itu sangat interconnected,” ucap Arif.

Arif melanjutkan, inisiatif-insiatif yang dilakukan Danone Indonesia, selain juga menempatkan lingkungan alam sebagai bagian yang penting, juga menempatkan manusia sebagai sesuatu yang tak kalah penting. “Prinsip sustainability ini diimplementasikan di semua tempat. Di market place, di work place, hingga di environment. Danone Indonesia memastikan bahwa walaupun tujuan utama Danone Indonesia memproduksi produk kesehatan manusia, namun dalam proses produksinya tidak boleh merusak planet. Demikian juga ke masyarakat. Kita tidak akan bisa menjual produk bila daya beli masyarakat kita rendah. Atau kita juga tidak bisa mengantarkan produk bila lingkungan tidak baik. Semua saling terkait. Oleh karena itu apa pun yang dilakukan Danone Indonesia adalah memastikan operasi kita dari hulu ke hilir tidak merusak planet,” papar Arif.
Berangkat dari pemahaman tersebut, Arif menilai pada hakikatnya sustainbility bagi dunia usaha bukan hanya berarti menjaga keberlangsungan lingkungan dan masyarakat sekitar. Tapi yang juga tak kalah penting ialah sebenarnya bertujuan untuk menjaga perusahaan tersebut tetap dapat beroperasi dan sustain.

Terkait kesehatan manusia yang juga menjadi perhatian Danone Indonesia, Arif mengatakan itu tak lain karena kesehatan manusia sangat penting dan terkait dengan banyak hal. “Kita lihat pada pandemi ini, misalnya. Dimulai dari krisis kesehatan, akhirnya bisa menjalar menjadi krisis di mana-mana. Selama pandemi Danone Indonesia tetap berproduksi karena termasuk dalam produk esensial. Namun ini bukan sesuatu yang mudah. Dua tahun terakhir situasi juga sangat penuh ketidakpastian. Tapi kami percaya, jika diselesaikan bersama-sama, kita akan melewati ini semua. Kami ikut membantu dengan apa yang bisa kami lakukan, mendukung prasarana kesehatan, vaksinasi. Saat kini Indonesia mulai pulih, sangat terasa sekali di perusahaan. Produktivitas meningkat, kegiatan bisnis mulai terasa. Itu indikator yang sangat jelas bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Sustainability sangat interconnected dan membutuhkan kolaborasi. Perusahaan yang baik kalau dulu hanya memikirkan shareholder, kini yang dipikirkan ialah stakeholders, pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk konsumen, masyarakat, regulator, dan lain-lain,” ujar Arif.

Apa yang disampaikan Arif sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Daniel S. Purba, SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero). Menurut Daniel, bagi institusi usaha migas seperti Pertamina, yang memang padat modal dan mengandung risiko tinggi, menjalankan prinsip-prinsip sustainability dengan sendirinya berarti memberikan kepastian usaha bagi perusahaan itu sendiri. “Untuk upstream seperti produksi minyak, misalnya. Bisa jadi kita melakukan pengeboran hari ini, tetapi produksinya baru bisa kita lakukan dalam lima tahun ke depan. Atau untuk gas, kita eksplorasi, bersyukur bila mendapat gas hari ini, baru 10 tahun lagi baru bisa kita jual. Jadi spektrumnya bisa sangat panjang sifatnya. Itu sebabnya isu-isu sustainbility bagi perusahaan seperti Pertamina ini menjadi isu yang superkritikal bagi perusahaan, apalagi di mata investor,” papar Daniel.

Di Pertamina, sambung Daniel, concern terhadap keberlanjutan ini tertuang dalam perilaku dan keputusan bisnis sehari-hari. Pertamina bahkan mengundang lembaga luar dengan reputasi internasional dalam mengevaluasi dan mengukur pelaksanaan prinsip-prinsip keberlanjutan di lingkungan Pertamina. Dalam hal transisi energi dari energi yang bersumber dari fosil menjadi sumber energi baru dan terbarukan, Pertamina juga telah menyusun rencana yang cukup panjang. “Kita menyusun RJPP kita setiap lima tahun. Meskipun kita menyusun RJPP dalam lima tahun, tetapi proyeknya bisa sampai 10-20 tahun. Contohnya untuk renewable energy yang hari ini secara portofolio bisnis (Pertamina) masih sekitar 1%, masih sangat kecil sekali. Tapi kita sudah rencanakan dalam 10 tahun ke depan, atau tahun 2030, kita sudah proyeksikan sampai ke 17%. Jadi 17 kali lipat lebih besar dari yang sekarang dalam tempo 10 tahun ke depan. Ini adalah bagaimana kita merespons energi transisi. Mengapa, karena ini bagian dari kita memastikan sustainability perusahaan ini,” tutur Daniel yang juga mengatakan bahwa adalah suatu keniscayaan semua pihak nantinya akan bergerak menuju energi baru dan terbarukan.

Apa yang dipaparkan Daniel mengenai energi baru dan terbarukan juga menjadi perhatian dari PT PLN (Persero). Disampaikan Edwin Nugraha Putra, EVP Electricity System Planning PT PLN (Persero), PLN melakukan dua pendekatan konseptual terkait penggunaan energi dalam pembangkitan listrik. Kedua konsep ini, disampaikan Edwin, sangat tergantung dengan perkembangan teknologi. Pendekatan pertama ialah terhadap pembangkit-pembangkit listrik bertenaga fosil yang telah dibangun oleh PLN. Edwin katakan, bila PLN melakukan pembangunan-pembangunan pembangkit dengan energi fosil yang mendukung dan memang diperlukan demi pemenuhan kebutuhan listrik, hal tersebut bisa dipahami mengingat banyaknya sumber energi dari batu bara dan gas yang dimiliki Indonesia. Yang PLN lakukan kemudian ialah menerapkan teknologi-teknologi terkini yang dapat mereduksi tingkat emisi sehingga keberadaan pembangkit tersebut tidak berkontribusi besar dalam hal pencemaran lingkungan.

Kemudian pendekatan kedua, Edwin mengatakan PLN tidak mungkin menafikan kehadiran sumber-sumber energi baru dan terbarukan sebagai energi pembangkit listrik. Ke depan, PLN justru melihat masa depan akan mengandalkan penuh sumber energi terbarukan ini. Terkait hal ini, PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)-nya telah memasukkan energi baru dan terbarukan ke dalam RUPTL tersebut. “RUPTL yang kita hasilkan sekarang, kita berani sebut sebagai RUPTL yang paling hijau karena 51,2 persennya itu merupakan pembangkit-pembangkit renewable energy. Dulu itu biasanya yang masuk adalah pembangkit-pembangkit (dengan sumber energi) fosil. Nah, ini sebagai jembatan utama. Untuk jangka panjang, pada 2060, PLN juga akan menerbitkan apa yang disebut Carbon Neutrality 2060, bagaimana pembangkit-pembangkit energi fosil ini secara bertahap akan kita reduce emisinya sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian hingga 2060 nanti, beban-beban yang naik akan kita layani dengan renewable energy,” papar Edwin.

Edwin mengatakan, penggunaan renewable energy seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), saat ini memang masih menghadapi tantangannya sendiri, terutama terkait intermentensi yang tinggi. “Untuk PLTS ketersediaannya hanya siang hari. Kita tentu tidak mungkin mengatakan kepada pelanggan agar mereka hanya pakai listrik di siang hari. Bagaimana dengan di malam hari? Nah, teknologilah nanti yang akan menentukan. Bagaimana teknologi baterai yang ada sekarang ini dengan keterbatasannya, terutama masalah harga, nanti akan bisa berkembang sehingga memungkinkan kesiapan dan harga yang lebih murah dan bisa bersaing dengan energi fosil yang melayani beban dasar. Sampai dengan teknologi ini berkembang, maka untuk keberlangsungan bisnis dan keberlangsungan kelistrikan, energi fosil yang kita pakai harus dilengkapi dengan peralatan teknologi yang dapat mereduksi emisi yang dihasilkan,” tutur Edwin.

Hal senada juga disampaikan oleh Bernard A. Riedo, Director Sustainability and Stakeholder Relations Asian Agri. Terlebih bagi industri sawit. Menurut Bernard, industri sawit termasuk industri yang heavy regulated. Ada banyak standar-standar yang harus diterapkan, yang bahkan lebih banyak bila dibandingkan dengan industri minyak nabati lainnya. “Di satu sisi kita harus berbangga bahwa memang kenapa kita diperlakukan standar seperti itu, itu karena kita punya daya saing yang cukup tinggi. Competitive advantages kita tinggi, produktivitas kita tinggi, sehingga ini menjadi suatu persaingan dagang di mana sawit diharapkan lebih sustainable,” ucap Bernard.

Asian Agri, disampaikan Bernard, memandang sustainability sebagai bagian yang tak terpisahkan. Terlebih hal tersebut menjadi salah satu pilar Asian Agri selain Operational Excellence dan Smallholder Partnership, yang menjadi ruang Asian Agri untuk berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. “Asian Agri itu bisa dibilang telah 30 tahun memiliki pengalaman dalam hal bermitra, dimulai dari program PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat) dan sekarang kemitraan itu sudah masuk ke generasi kedua, yang mana untuk generasi kedua tidak hanya untuk kebunnya saja yang melalui mekanisme replanting, tetapi juga dari sisi yang mengelola, atau petaninya sendiri yang sudah masuk ke generasi kedua. Yang harus kita persiapkan bersama bagaimana ke depannya tidak hanya berhenti di generasi kedua, tapi berlanjut ke generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan pengalaman panjang tersebut, pada 2018 Asian Agri telah mencapai pada apa yang kita sebut One to One Commitment, di mana satu hektar perkebunan inti berbanding dengan satu hektar perkebunan kemitraan. Jadi saat ini Asian Agri sekitar 100 ribu hektar, kemitraan kita itu sudah sekitar 100 ribu hektar juga,” papar Bernard.

Pemaparan yang disampaikan sejumlah pelaku usaha mengenai sustainability action disambut baik oleh Bayu Krisnamurthi, Ketua Tim Ahli Kementerian Perdagangan RI. Terkait sustainability, Bayu mengatakan setiap industri tentu memiliki standardisasinya sendiri-sendiri. Standar-standar dan praktik terbaik masing-masing industri ini sangat diharapkan tercipta melalui voluntary based dari industri. “Karena standardisasi untuk sawit jelas berbeda dengan listrik, beda dengan migas. Salah satu yang jadi semangat Sustainable Development Goals (SDGs) ini bukan regulasi. Yang ditetapkan itu tujuan, caranya kembali ke pelaku industri sesuai dengan karakteristik masing-masing industri,” paparnya.

Pemerintah sendiri, menurut Bayu, bisa dilihat melalui regulasi-regulasi yang ada. Setidaknya ada dua hal yang disebutkan Bayu mengenai komitmen pemerintah terkait sustainability yang bisa disebut. “Yang pertama, kita sudah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Itu jadi pegangan kita semua. Sangat detail, sangat teknis di dalamnya. Mulai dari 17 tujuan dalam SDGs diterjemahkan menjadi target, dari target menjadi indikator, dan kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Saya melihat ini sesuatu yang sangat baik sekali. Harapannya para pelaku usaha itu mengacu ke sana dan kemudian mengembangkan rencananya masing-masing,” papar Bayu.

Yang kedua, disampaikan Bayu, saat ini telah ada yang disebut Green Economy Initiative. “Ini low carbon development process yang juga sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan ini bahkan menjadi bagian dari kerja sama internasional dalam menyusunnya,” terang Bayu.
Dari sisi Kementerian Perdagangan, Bayu mengatakan saat ini aspek sustainability telah menjadi salah satu tema diplomasi internasional yang terpenting. Hal tersebut dilakukan baik dalam konteks perundingan maupun dalam diplomasi perdagangan yang konteksnya promotif. “Kita selalu tunjukkan, kita luruskan persepsi-persepsi yang berkembang, bahwa apa yang dicapai oleh Indonesia, apa yang dilakukan oleh Indonesia, mungkin memang belum sempurna. Tetapi sudah sangat jauh lebih advance bahkan dibandingkan dengan banyak negara pada peer group kita. Peer group melihatnya bagaimana, salah satunya bisa melalui income per capita. Dengan peer group itu, Indonesia sangat maju dan ini diakui dunia,” ucap Bayu.

Hal yang Bayu tekankan adalah mempersiapkan diri kita terkait teknologi jangka panjang, yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sustainability. “Kalau tadi dikatakan 10-15 tahun mendatang, itu artinya anak SD sekarang harus sudah disiapkan karena 15 tahun lagi mereka yang akan jadi lulusan sarjana, yang akan bekerja mengembangkan teknologi-teknologi tadi. Jadi investasi waktu, investasi SDM, investasi riset, itu sangat kritikal. Indonesia negara kepulauan, tropis, teknologinya harus disesuaikan dengan kita dan harus kita kembangkan sendiri,” tegas Bayu (CH)

ARTIKEL TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU