18 July 2024
HomeBeritaJangan Tebang Pilih, KPK Ditagih Usut Aliran Dana ke Green House di...

Jangan Tebang Pilih, KPK Ditagih Usut Aliran Dana ke Green House di Pulau Seribu

Jakarta-KPK perlu harus mengusut keberadaan green house di Pulau Seribu seperti “nyanyian” eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) melalui Kuasa Hukumnya Djamaluddin Koedoeboen menyebut ada Ketua Umum Parpol yang menikmati duit korupsi di Kementan. Hal ini sudah menjadi sorotan publik, sehingga KPK wajib menindaklanjuti informasi, kalau benar-benar mau menegakkan hukum dan keadilan.

“Pemberitaan sejumlah media nasional sudah jelas siapa Ketua Umum Partai yang dimaksud SYL melalui Kuasa Hukumnya Djamaluddin Koedoeboen. SYL merupakan kader Partai Nasdem yang diajukan untuk menjadi Menteri Pertanian di Kabinet Jokowi,” jelas Koordinator TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara/Perekat Nusantara Petrus Selestinus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/7/2024).

Menurut Petrus, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan korupsi dengan terdakwa SYL, diperoleh fakta persidangan ada aliran uang yang diduga hasil korupsi SYL yang juga mengalir ke Partai Nasdem.

Dengan demikian, jelas Petrus,  terkait informasi adanya aliran dana dari terdakwa SYL untuk pembangunan Green House di Pulau Seribu, hal itu merupakan bukti petunjuk yang menjadi alasan kuat untuk dikembangkan dalam suatu penyidikan lanjutan secara terpisah.

Mengalir ke Pulau Seribu

Penasehat Hukum Terdakwa SYL Djamaluddin Koedoeboen, usai persidangan pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa SYL, pada 28/6/2024, kepada sejumlah media nasional mendesak KPK untuk mengusut dugaan aliran dana hasil korupsi SYL terkait pembangunan sebuah green house di Kepulauan Seribu.

Selain itu, Djamaluddin Koedoeboen juga menyebutkan, ada juga yang menikmati uang korupsi yang berasal dari proyek izin impor di Kementan yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Karena itu, meskipun baru sebatas informasi, namun karena informasi ini bersumber dari sumber yang kredible yaitu Djamaloeddin Koedoeboen, Penasehat Hukum SYL, maka KPK jangan abaikan informasi ini, segera bertindak agar tidak terjadi prkatek tebang pilih demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya.

Dengan demikian pertanyaannya, apakah penugasan kader Partai menjadi Menteri dalam Kabinet di pemerintahan Jokowi, terdapat agenda terselubung di mana Ketua Umum Partai menitipkan kepentingan pribadi kepada kadernya untuk korupsi guna memperbesar pundi-pundi bagi Partai Politik

Kasus Prioritas

Menurut Petrus, Pimpinan KPK harus memberikan prioritas waktu untuk membuka penyelidikan kasus ini. KPK masih punya waktu cukup untuk mengukir prestasi besar sebelum lengser pada Desember 2024.

Karena itu, harus ada prioritas untuk menggali bukti dan dengan bukti yang cukup bukti, maka KPK harus bergerak cepat, agar pimpinan KPK era Revisi UU KPK benar-benar meninggalkan legacy sekaligus memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia.

“Terdakwa SYL harus berani jujur membuka kepada KPK apakah ada deal politik dan bisnis yang dilakukan oleh dan/atau antara SYL sebelum ditunjuk jadi Mentan. Pertanyaan ini menjadi logis dan relevan karen sudah ada bukti bahwa Nasdem menerima dana korupsi dari SYL,” jelas Petrus.(dd)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU