Oleh M Adli Abdullah
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Ketua Harian DPP Bara JP)
Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026, jangan dilihat hanya merupakan bagian dari protokol kenegaraan.
Namun, dalam konteks politik Indonesia hari ini, peristiwa tersebut memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar kehadiran seorang mantan presiden pada sebuah upacara kenegaraan.
Momen ketika Prabowo, Jokowi, dan Gibran terlihat berinteraksi secara cair dan hangat tentu dapat dibaca dari berbagai sudut. Politik juga tidak dapat dipisahkan dari simbol, simbol yang muncul di Istana negara pada HUT RI ke-81 RI itu mengirimkan pesan penting, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak sedang berada dalam ruang permusuhan.
Dari Rivalitas ke Kepercayaan
Untuk memahami hubungan keduanya, kita harus kembali pada perjalanan politik yang lebih panjang.
Prabowo dan Jokowi pernah berada pada dua kutub yang berhadapan secara keras dalam kontestasi politik nasional. Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 mempertemukan keduanya sebagai rival. Polarisasi politik bahkan meninggalkan jejak sosial yang tidak ringan. Namun, sejarah politik Indonesia kemudian mengambil jalan berbeda. Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Di sana, hubungan yang sebelumnya dibangun melalui kompetisi politik berkembang menjadi hubungan kerja dalam pemerintahan.
Setelah Pemilu 2024, Prabowo menjadi Presiden, sementara Jokowi meninggalkan Istana setelah dua periode memimpin Indonesia. Perubahan itu menciptakan sebuah fenomena yang tidak lazim dalam politik Indonesia, seorang presiden yang pernah menjadi rival kemudian menjadi bagian dari kabinet lawannya, dan pada akhirnya menerima estafet kekuasaan dari orang yang pernah dikalahkannya dalam kontestasi politik.
Karena itu, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan antara mantan presiden dan presiden yang sedang menjabat. Ada sejarah panjang di belakangnya. Dimulai dari rivalitas, rekonsiliasi, kerja sama, kepercayaan, dan kesinambungan politik. Inilah yang membuat hubungan keduanya berbeda dari hubungan biasa antara dua tokoh nasional tersebut.
Jokowi Tidak Lagi Memegang Kekuasaan, tetapi Masih Memiliki Pengaruh
Kehadiran Jokowi pada HUT ke-81 RI juga memperlihatkan satu realitas penting, berakhirnya kekuasaan formal tidak selalu berarti berakhirnya pengaruh politik. Jokowi bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Ia tidak lagi menandatangani keputusan negara, memimpin kabinet, atau mengendalikan birokrasi pemerintahan. Kekuasaan konstitusional telah berpindah tangan presiden Prabowo. Namun, pengaruh politik tidak selalu sama dengan kekuasaan formal.
Seorang mantan presiden dapat tetap memiliki modal sosial, jaringan politik, pengalaman pemerintahan, dan kedekatan dengan berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks Jokowi, pengaruh tersebut menjadi bagian dari realitas politik yang tidak mungkin diabaikan, baik oleh pendukung, relawan maupun oleh para pengkritiknya.Tetapi justru di sinilah kedewasaan politik harus diuji.
Jokowi sangat memahami bahwa bahwa mandat pemerintahan kini tidak lagi berada di tangannya. Tetapi, Prabowo juga harus menyadari bahwa membangun pemerintahannya jangan memutus seluruh jejak pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang menghapus masa lalu, tetapi pemerintahan yang mampu memilih mana warisan yang harus diteruskan dan diperbaiki.
Hubungan yang sehat antara Jokowi dan Prabowo karena itu harus didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap pengalaman tanpa menciptakan dualisme kekuasaan.
Jokowi dapat menjadi tokoh yang didengar, tetapi tidak boleh ditempatkan sebagai pusat kekuasaan alternatif. Sebaliknya, Prabowo dapat menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan Jokowi tanpa kehilangan independensi politiknya sebagai kepala pemerintahan. Di situlah kedewasaan hubungan keduanya akan diuji.
Simbol Negara Bukan Instrumen Kampanye
Masyarakat Indonesia semakin sensitif terhadap batas antara penghormatan kepada institusi kepresidenan dan kultus politik personal. Merah Putih tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengukur siapa yang paling loyal kepada penguasa. Kehadiran Jokowi dalam peringatan HUT RI di bawah kepemimpinan presiden Prabowo memberikan pelajaran politik yang lebih substansial, kekuasaan boleh berganti, tetapi negara harus tetap berlanjut. Presiden boleh berubah, tetapi Republik tidak boleh terpecah karena perubahan kekuasaan.
Masa Depan Jokowi dan Prabowo
Pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah bagaimana masa depan hubungan Jokowi dan Prabowo?
Saya melihat setidaknya ada tiga kemungkinan. Pertama, hubungan keduanya dapat berkembang menjadi hubungan harmonis yang saling menghormati. Jokowi tetap memiliki tempat sebagai mantan mm presiden yang dihormati, sementara Prabowo memimpin dengan penuh kedaulatan atas pemerintahannya sendiri. Ini adalah yang terbaik. Kedua , hubungan keduanya dapat menjadi hubungan yang terlalu politis, di mana setiap kedekatan ditafsirkan sebagai intervensi dan setiap perbedaan dianggap sebagai perpecahan. Jika ini terjadi, publik akan terus disuguhi spekulasi dan politik elite akan kehilangan substansi dan ini harus dihindari. Ketiga , munculnya kekuatan-kekuatan politik di sekitar masing-masing tokoh yang justru berusaha memperuncing perbedaan. Dalam politik, sering kali konflik bukan lahir dari dua tokoh utama, tetapi dari para pendukung yang merasa memiliki kepentingan atas kedekatan atau perbedaan keduanya.
Karena itu, masa depan hubungan Jokowi dan Prabowo tidak hanya ditentukan oleh Jokowi dan Prabowo. Tetapi, dipengaruhi oleh bagaimana elite politik, relawan, partai, dan kelompok kelompok yang kepentingan membaca hubungan tersebut.
Pendukung Jokowi tidak perlu menjadikan Prabowo sebagai musuh hanya karena kekuasaan telah berganti. Sebaliknya, pendukung Prabowo juga tidak perlu memusuhi Jokowi hanya untuk membuktikan loyalitas kepada Presiden.
Politik Indonesia harus keluar dari mentalitas bahwa setiap pergantian kekuasaan harus melahirkan penghancuran terhadap kekuatan sebelumnya.
Prabowo Harus Tetap Menjadi Prabowo
Bagi saya, hubungan baik dengan Jokowi justru akan menjadi kekuatan bagi Prabowo selama Prabowo tetap memimpin sebagai dirinya sendiri. Prabowo tidak perlu menjadi Jokowi kedua. Ia memiliki sejarah, karakter, pengalaman, dan gaya kepemimpinan sendiri. Pemerintahannya harus memiliki identitasnya sendiri.
Keberlanjutan bukan berarti peniruan, program-program yang baik dari masa pemerintahan Jokowi dapat diteruskan dan diperbaiki. Tetapi Prabowo juga harus memiliki keberanian untuk membuat koreksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masa depan Indonesia. Itulah makna sesungguhnya dari kesinambungan pemerintahan.
Seorang pemimpin besar tidak diukur dari seberapa banyak ia menghapus kebijakan pendahulunya, tetapi juga bukan dari seberapa banyak ia mempertahankannya. Pemimpin besar adalah mereka yang mampu menilai dengan jernih apa yang harus diteruskan dan apa yang harus diubah.
Dalam pidato kenegaraannya menjelang HUT ke-81 RI, Prabowo menempatkan pemerintahannya dalam agenda besar pembangunan dan keberlanjutan bangsa. Tantangan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa keberlanjutan tersebut tidak mengurangi kemandirian kepemimpinan.
Di sisi lain, Jokowi juga sedang memasuki fase baru dalam perjalanan politiknya. Setelah satu dekade memimpin Indonesia, ia tidak lagi berada di pusat kekuasaan formal. Tantangannya sekarang bukan bagaimana mempertahankan kekuasaan, melainkan bagaimana mengelola pengaruh. Ini adalah fase yang tidak mudah bagi setiap mantan presiden.
Terlalu jauh dari kehidupan publik dapat membuat pengalaman dan kapasitas politik menjadi tidak produktif. Tetapi terlalu dekat dengan pusat kekuasaan juga dapat memunculkan persepsi bahwa pemerintahan baru tidak sepenuhnya mandiri. Karena itu, Jokowi membutuhkan posisi yang proporsional. Ia dapat menjadi jembatan, Ia dapat menjadi sumber pengalaman, Ia dapat memberikan pandangan ketika diperlukan. Tetapi ruang pengambilan keputusan harus tetap berada pada Presiden Prabowo. Hubungan yang baik antara Jokowi dan Prabowo justru akan semakin kuat apabila masing-masing memahami batas perannya.
Pelajaran dari HUT ke-81 RI
Pada akhirnya, kehadiran Jokowi dalam HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan hanya soal siapa duduk di sebelah siapa. Bukan pula sekadar soal senyum, percakapan, atau gestur politik. Makna yang lebih penting adalah pesan tentang keberlanjutan Republik.
Indonesia membutuhkan politik yang mampu mengubah rivalitas menjadi kerja sama, persaingan menjadi rekonsiliasi, dan pergantian kekuasaan menjadi proses kesinambungan negara.
Prabowo dan Jokowi telah menunjukkan bahwa rivalitas politik tidak harus berakhir dengan permusuhan permanen. Tetapi masa depan hubungan keduanya sekarang memasuki babak yang berbeda. Jokowi telah meninggalkan Istana. Prabowo kini memimpin dari Istana. Maka hubungan keduanya harus bergerak dari hubungan transaksional menuju hubungan kenegaraan, dari kedekatan personal menuju kematangan institusional, dari bayang-bayang masa lalu menuju tanggung jawab terhadap masa depan.
Indonesia tidak membutuhkan dua pusat kekuasaan. Indonesia membutuhkan satu pemerintahan yang kuat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming, dengan hubungan yang baik dan terhormat terhadap para pendahulunya, termasuk Presiden Joko Widodo. Kehadiran Jokowi di HUT ke-81 RI seharusnya dibaca dalam kerangka itu. Bukan sebagai tanda bahwa kekuasaan lama kembali. Bukan pula sebagai bukti bahwa pemerintahan baru berada dalam bayang-bayang masa lalu. Tetapi sebagai simbol bahwa dalam sebuah demokrasi yang semakin matang, kekuasaan dapat berganti tanpa harus memutus persahabatan, dan kepemimpinan dapat berubah tanpa harus menghancurkan kesinambungan. Pada titik itulah hubungan Jokowi dan Prabowo akan menemukan makna terbesarnya bagi masa depan Indonesia, bukan hubungan antara dua orang yang berebut pengaruh, tetapi hubungan antara dua negarawan yang memahami bahwa kepentingan negara selalu harus lebih besar daripada kepentingan politik siapa pun. (bawarith@gmail.com)