Jakarta – Pada awal terjadi bencana sering yang pertama datang Itu adalah hoaks lalu disusul bantuan. Ini bisa diamati pada pasca gempa dan tsunami Aceh 2004. Kala itu kita ingat teriakan air laut naik sering bergaung usai gempa bumi. Warga pun panik dan sebagainya. Masa tersebut keberadaan media sosial tidak semasif sekarang. Jadi penyebaran hoaks relatif terbatas hanya dari mulut ke mulut. Namun kini dengan semakin maraknya medsos, penyebaran info positif dan negatif bisa tersebar hanya dalam hitungan detik.
“Sejak Agustus 2026, kita memasuki era rehab dan rekon hingga 2028. Dibutuhkan kearifan semua pihak untuk tidak ada terjadi kegaduhan di masyarakat. Mari kita sama-sama saling menyelesikan permasalahan bukan saling menyalahkan. Kita fokus pada penyintas dan membangun Aceh lebih baik dan tangguh,” ajak Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, Senin (10/8/2026),
Safrizal mengajak semua pihak untuk memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua. Karena itu dibutuhkan komunikasi, koordinasi, sinegisitas, serta kolaborasi lintas sektor/pihak untuk menyelesaikan berbagai persolan di lapangan. Di era rehab rekon banyak persolaan di lapangan yang berdampak pada proses percepatan rehab dan rekon di Aceh.
“Semua persoalan di lapangan bisa diselesaiakan dengan duduk bersama untuk saling mencari penyelesian. Penyintas butuh penyelesaian bukan saling menyalahkan,” ungkap Safrizal yang juga Dirjen Bina Adwil Kemendagri.
Safrizal membuka dirinya siap mendampingi kepada kepala daerah yang ingin bertemu menteri di Jakarta. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pascabencana di Banda Aceh pada Jumat (7/8/2026). Salah satu fungsi Satgas PRR Aceh menjembatani kepala daerah ke kemenenterian jika ada kaitan masalah dengan Kementerian.
“Kepala daerah perlu menerapkan pentingnya komunikasi publik dan transparansi anggaran agar tidak terjadi misskomunikasi di masyarakat. Karena itu sekali lagi perlu ada komunikasi, koordinasi, serta konfirmasi. Jika ada persolan, silakan disampaikan secara internal untuk diselesaikan secara cepat,” ajak Safrizal