20 May 2022
HomeBeritaKemenko Perekonomian Minta Kebijakan Zero ODOL Tak Ganggu Industri

Kemenko Perekonomian Minta Kebijakan Zero ODOL Tak Ganggu Industri

Kemenko Perekonomian menginginkan pelaksanaan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) dilakukan setelah ada kesepakatan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hal itu bertujuan agar kebijakan itu bisa tetap dilaksanakan dan industri juga tidak terganggu.

“Kami ingin ini bisa didiskusikan bagaimana kita bisa tetap melaksanakan Zero ODOL, kemudian juga memastikan industri tetap bisa jalan,” ujar Tatang Yuliono, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan Kementerian Perekonomian.

Dia mengatakan Zero ODOL ini juga penting untuk dilaksanakan untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan mengurangi kerugian negara akibat ODOL yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan. “Menteri Perhubungan mengatakan sudah terjadi kerugian sebesar Rp 47 triliun. Artinya, penerapan Zero ODOL tentu akan mengurangi biaya perbaikan jalan yang diakibatkan oleh armada ODOL,” ujarnya.

Tapi, kata Tatang, terjadi juga kontra dari industri yang memohon agar kebijakan Zero ODOL ini ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2025 dari keinginan Kemenhub pada 2023. Pertimbangannya adalah terjadinya pandemi yang mengakibatkan sebagian besar produksi turun drastis.  Dikawatirkan, jika tetap dilaksanakan pada 2023, penerapan kebijakan Zero ODOL ini justru akan memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia.  Di mana, akan terjadi kenaikan biaya logistik sebesar 50%-60%, industri perlu menambah armada baru untuk penerapan zero ODOL ini, serta menambah kemacetan karena ada potensi makin banyak truk yang akan melewati jalan karena jumlah volumenya dikurangi. Yang tidak kalah penting adalah bisa menurunkan daya saing industri nasional.

“Tentu ini menjadi pertimbangan juga bagi Kemenhub.Tentu penerapannya ini sinergi kita semua, Kementerian Perhubungan tidak akan jalan sendiri tapi kita pasti kawal dan kita pasti yakinkan bahwa semua ini berjalan secara efektif,” ujarnya.

Pakar Transportasi dan Dosen Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, mengatakan yang bisa mwujudkan keinginan Kemenko Perekonomian itu adalah Presiden. Hal itu mengingat kondisi pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan dan pembinaan LLAJ secara keseluruhan termasuk ODOL sangat banyak, baik di pusat maupun daerah. Sementara, kata Suripno, yang menjadi koordinatornya tidak ada. “Di tingkat pemerintah pusat saja format koordinasinya tidak jelas. Nah, ini yang perlu dipecahkan,” tukasnya.

Dia mengatakan terjadinya kelemahan dalam kebijakan Zero ODOL ini.  “Kelemahan kita yaitu, tidak ada yang berpikir sebagai Presiden. Semuanya berpikir sebagai menteri. Ini yang akhirnya tidak memiliki titik temu atau jalan keluarnya,” tuturnya.

“Apa yang ingin kita cari di sini, siapa yang akan ditunjuk sebagai leading koordinator, apa peran dari Menteri Koordinator, bagaimana bentuk kelembagaannya, bagaimana rumusan RPP-nya, pembinaannya, ini diperlukan agar tidak jalan sendiri-sendiri,” tambahnya.

Jadi, kata Suripno, penentuan pelaksanaan Zero ODOL itu seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan tidak bisa ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Karena, kebijakan Zero ODOL ini terdampak kepada banyak sektor. Jadi, menurut Suripno, Presiden juga harus menunjuk siapa yang ditugasi untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan.

“Kalau sekarang ini, Menteri Perhubungan minta kebijakan Zero ODOL diberlakukan pada 1 Januari 2023. Misalnya itu diterapkan dan membawa dampak pada perekonomian dan segala macam, Menteri Perhubungan bisa nggak bertanggung jawab atas hal ini? Kan nggak bisa. Nanti akhirnya Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian pada kena kan,” tukasnya.

ARTIKEL TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU