SHNet, Bali – Puluhan kepala desa di Kabupaten Bangli, Bali ramai-ramai mengurus batas desa ke pemerintah usai ikut pelatihan P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) di akhir tahun 2023.
“Usai pelatihan P3PD, banyak kepala desa yang langsung menghubungi kami untuk menyelesaikan batas desa mereka,” ungkap Kepala Bidang Pemerintahan Desa Penglipuran sekaligus Fasilitator Pelatihan P3PD Komang Agus Hariwibawa.
Dalam siaran pers Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), P3PD merupakan program kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia (World Bank).
Program ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Tujuan program itu untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sehingga bisa membuat belanja desa berkualitas.
Ia menjelaskan, sebelumnya dari 68 desa yang ada di Kabupaten Bangli, baru terdapat 4 desa saja yang memiliki batas desa. Ini karena menyelesaikan urusan batas desa bukan program lazim diselesaikan oleh kepala desa di wilayah tersebut.
Komang meyakini antusiasme kepala desa ini akan akan mengubah wajah Kabupaten Bangli. Kesadaran para aparatur desa ini juga bisa dianggap menjadi hadiah tersendiri bagi kesempuranaan tatanan administrasi kabupaten di masa depan. “Makanya pelatihan P3PD itu banyak berhasil juga,” ungkapnya.
Tak hanya soal administrasi dan batas desa, Komang mengatakan bila peran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan) juga makin terlihat.
Salah satu yang terpantau adalah mulai dilibatkannya anggota PKK secara aktif dalam penyusunan program kerja desa. “Setelah pelatihan P3PD, respon perempuan makin luar biasa. Salah satunya soal usulan penyusunan program desa, mereka (PKK) lebih responsif,” katanya. (ina)