JAKARTA– Dukungan untuk Presiden Jokowi 3 Periode oleh kepala desa bikin beberapa oposisi tidak puas dan kuatir kehilangan kesempatan jika Presiden Jokowi kembali maju dan menang lagi dalam Pilpres 2024 nanti.
Hal ini disampaikan oleh aktivis anti Orde Baru, Beathor Suryadi di Jakarta, Kamis (7/3/2022). Dia mengingatkan, Pancasila tidak mengenal Pilpres. Demokrasi yang diprsktekkan saat ini merupakan cangkokan Amerika.
“Mereka gak bisa tidur nyenyak karena gak bisa menerima kenyataan dukungan masyarakat yang luas dan masif dari rakyat pada Jokowi. Padahal ini konsekuensi dari sistem demokrasi liberal yang mereka puja-puja, hasil dari mengubah UUD’45 asli menjadi UUD Amandemen,” ujarnya.
Aktivis yang pernah beberapa kali mendekam penjara Orde Baru ini menjelaskan bahwa, berawal dari sebab dan akibat sistem pemilihan Presiden secara langsung yang akhirnya berujung balas jasa atas kemenangan dalam pemilihan presiden yang dikenal dengan sharing of power.
“Sebagai Kader PDI Perjuangan, saya memiliki pengalaman 20 tahun mengikuti proses semua pemilihan kepala pemerintahan di semua tingkatan. Sistem yang ada saat ini bertentangan dengan Sila ke 4 dari Pancasila, yang mengatur sistem demokrasi kita,” katanya.
“Untuk itu dibutuhkan perubahan kembali sistem pemilihan presiden kembali ke tangan MPR sesuai dengan Sila ke 4 dari Pancasila, yang ada dalam Preambule UUD’45 yang asli,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa 20 tahun lebih demokrasi produk reformasi membawa NKRI semakin jauh dari cita cita kemerdekaan yang ada dalam Preambule UUD 45. Ini karena sistem demokrasi cangkokan dari Amerika yang dipaksakan saat amandemen UUD45 dimulai dibawah kepemimpinan Amien Rais sebagai Ketua MPR pada tahun 1999.
“Padahal Sila ke 4 telah mengatur sistim demokrasi kita adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Bukan pemilihan langsung seperti sekarang ini,” ujarnya.
Beathor menegaskan agar pemilihan Presiden harus kembali ke tangan MPR seperti sebelumnya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila.
“Sekarang saatnya. Jangan terlambat. Sebelum negara ini hancur oleh demokrasi liberal tanpa arah tujuan seperti yang diinginkan beberapa pihak oposisi sakit hati saat ini,” tegasnya. (den)