Jakarta-Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Dr. Antonius Benny Susetyo mengatakan, para pembuat kebijakan hendaknya benar-benar memperhatikan nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat. Aspek manusia sebagai individu yang tercantum dalam Pancasila melalui nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan perlu diimbangi dengan aspek kesosialan manusia seperti yang terangkum dalam sila ketiga, keempat dan kelima yaitu nilai persatuan, demokrasi dan sosial.
“Dengan memperhatikan hal tersebut dan nilai-nilai luhur kearifan lokal niscaya Manusia Indonesia yang berbudaya dan berpancasila niscaya dapat diraih,” kata Benny Susetyo dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat bertema “Membentuk Manusia Pancasila dan Berbudaya” di Gedung Kantor BPPD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (10/3/2023).
Acara ini diikuti Aparatur Sipil Negara se Provinsi Jawa Barat dari unsur Dinas Pariwisata Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah.
Benny Susetyo menjelaskan, bagaimana menuangkan nilai-nilai Pancasila, budaya serta kearifan lokal dalam pembuatan dan penerapan kebijakan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki masyarakat yang heterogen serta bagaimana cara memaksimalkan sinergi diantara dinas-dinas di Provinsi Jawa Barat, sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat normatif dan retorika saja. Namun, kebijakan itu dapat diimplementasikan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat sejalan dengan Konsep “Jabar Juara” dari Gubernur.
FGD yang diselenggarakan secara hybrid ini, Benny memaparkan, Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup dan bekerja. Pancasila harus dapat menjadi nilai keutamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diaktualisasikan dengan baik dalam pembuatan kebijakan.
“Usaha ini akan membuat Pancasila terhabituasikan dengan baik dan benar-benar terlaksana dalam budaya, karakter dan aktifitas masyarakat sehari hari. Oleh karena itu, perlu adanya interaksi di antara para unsur dan anggota masyarakat hingga terjadi sosialisasi dan transfer budaya di antara para anggota masyarakat hingga terjadi rasa toleransi, saling mengerti dan lebih lanjut saling bersinergi di antara anggota masyarakat hingga persatuan dan kesatuan demi Indonesia yang lebih baik dapat tercapai,” kata Benny yang juga pakar Komunikasi Politik ini.
Benny mengatakan, Jawa Barat dengan komposisi penduduk yang beragam diharapkan tetap menjaga harmoni serta terus memproses asimilasi budaya guna membentuk karakter masyarakat untuk hidup bersama dalam damai.
Dalam FGD yang dihadiri lebih dari 100 orang ini ,Benny menyatakan, dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus dan perlu memperhatikan adanya rasa dan jiwa yang terangkum dalam nilai Pancasila dalam keberadaannya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak boleh mengingkari nilai-nilai Pancasila dan adat istiadat karena Pancasila adalah kesepakatan maka Pancasila harus menjadi acuan dalam perencanaan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.
Benny mengatakan, sudah seharusnya untuk tidak menganggap perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi tantangan dan hambatan dalam pembangunan serta persatuan dan kesatuan namun bersama Pancasila melalui nilai kegotong-royongan. Para pemegang kebijakan dari latar belakang yang berbeda dapat bersinergi untuk membuat kebijaksanaan yang tidak hanya memberi pengaruh yang efektif dan positif bagi pembangunan manusia dan masyarakat. Namun, kebijakan itu dapat memelihara persatuan dan kesatuan meskipun kita semua berasal dari latar belakang berbeda hingga habituasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai.(den)
