Jakarta-Sinyalemen Grace Natalie, Ketua Dewan Pembina Partai PSI, bahwa para pengeroyok Aktivis Medsos Ade Armando, pada 11/4/2022, diduga berasal dari para mantan anggota dan/atau simpatisan HTI dan FPI yang saat ini menjadi relawan Anies Baswedan, merupakan suatu peringatan akan perlunya “kewaspdaan nasional”.
“Alasannya karena akhir-akhir ini terdapat gejala dimana terjadi kemerosotan terhadap kewaspadaan nasional di tengah menguatnya perilaku Intoleran, radikal dan teroris oleh sebagian orang yang mencoba menggantikan ideologi negara Pancasila dengab Ideologi Khilafah yang jadi momok menakutkan bagi Masyarakat karena mengamcam eksistensi NKRI,” jelas Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus di Jakarta, Sabtu (16/04/2022).
Apa yang dikatakan oleh Grace Natalie, jelas Petrus, adalah ajakan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, yang akhir-akhir ini mengalami kemerosotan karena pragmatisme dalan politik yang melanda hampir semua elit Partai Politik dan adanya kemerosotan rasa nasionalisme di kalangan anak muda.
Grace Natalie melihat, meskipun HTI dan FPI sudah dibubarkan, akan tetapi gerakan yang mengarah kepada perilaku Intoleran, radikal dan teroris masih saja terjadi, sebagaimana Densus 88 telah banyak menangkap pelaku-pelakunya.
Waspada
Karena itu pernyataan Grace Natalie bahwa para pelaku pengeroyok Ade Armando diduga berasal dari para mantan anggota dan simpatisan Front Pembelas Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), jelas Petrus, sangat beralasan, apalagi HTI dan FPI adalah pendukung Anies Baswedan ketika menjadi Calon Gubernur DKI Jakrta 2017 lalu.
Menurut Petrus, meskipun Anies Baswedan dalam kesempatan lain membantah kesan publik bahwa dirinya bukan Gubernur Ekstrimis dan Radikal, akan tetapi oleh karena barisan pendukungnya disebut-sebut para mantan anggota HTI dan FPI, maka tidaklah salah kalau publik mulai memetakan mana calon pemimpin masa depan yang berjiwa Pancasilais dan mana yang bukan.
Dia mengatakan, nuansa dimana Anies Baswedan memiliki kedekatan dengan kelompok yang selama ini diposisikan sebagai kelompok garis keras yang sering berperilaku intoleran dan radikal, bahkan dihubungkan dengan kelompok 212, hal itu nampak jelas sejak Anies Baswedan mulai memasuki kampanye Pilkada DKI 2017 dan memenangkan Pilkada DKI.
Anggota FPI dan HTI pasca pembubaran, kata Petrus, mereka terus menerus berkiprah dan bermetamorfosa mencari bentuk, sehingga bisa saja format yang paling sederhana adalah dengan membentuk Relawan bagi Capres 2024, adalah yang chemistry secara ideologi adalah Anies Baswedan, dan melalui relawan Capres Anies Baswedan mereka akan dengan mudah mengkonsolidasikan kekuatan kelompoknya agar tidak tercerai berai dalam kepentingan ke depan termasuk pendanaan.
Belum Tuntas
“Pernyataan Grace Natalie juga mengingatkan kita semua bahwa tugas Pemerintah belum tuntas dan belum cukup hanya dengan membubarkan HTI dab FPI, apalagi pasca pembubaran itu dipastikan roh HTI dan FPI tetap hidup dan terkonsolidasi dalam HTI dan FPI sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum,” jelas Petrus.
Petrus mengatakan, sebagai Ormas berbadan hukum HTI sudah tutup buku, karena telah dicabut status badan hukum dan FPI juga status terdaftarnya di Kemendagri tidak diperpanjang, akan tetapi UU Ormas tidak melarang sebuah Ormas tidak berbadan hukum melakukan aktivitas keagmaan dan kemasyarakatan, meskipun tetap atas nama HTI dan FPI. Di sinilah kelemahan dan masalahnya, sehingga Pemerintah dinilai tidak tuntas bertindak.
Petrus menjelaskan, pemerintah mestinya mengakhiri HTI dan FPI sama dengan sikap Pemerintah ketika membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai Ormas terlarang. Artinya sebagai Partai Politik PKI dibubarkan tetapi sebagai Ormaspun PKI dilarang melakukan kegiatan di seluruh wilayah NKRI, termasuk menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme.
Oleh karena itu, kata Petrus, mestinya semua Pimpinan Partai Politik dan Kelompok Nasionalis mendukung pernyataan Grace Natalie untuk terus mewaspadai gerakan Anies Baswedan dan pendukungnya, sebagai wujud kewaspadaan nasional dalam rangka tugas bela negara dan tugas menjaga NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika.(den)
