27 January 2022
HomeBeritaEkonomiPutusan MK, Arief Poyuono: Sabotase UU Ciptaker Batalkan Buruh Jadi Manusia Kreatif...

Putusan MK, Arief Poyuono: Sabotase UU Ciptaker Batalkan Buruh Jadi Manusia Kreatif Kembali

JAKARTA- Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya menjadikan buruh kembali sebagai fitrah manusianya yang tidak hanya memiliki tenaga tetapi juga daya cipta berkreasi sejajar dengan manusia lainnya. Hal ini disampaikan Oleh Arief Poyuono, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra kepada pers di Jakarta, Senin (29/11) pasca keputusan MK yang menunda pemberlakuan UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja selain membuka investasi dan lapangan pekerjaan lebih luas juga membuka peluang bagi buruh untuk berubah menjadi enterpreneur mandiri.

Seseorang yang tadinya sebegai buruh hanya dibayar berdasarkan upah atas tenaganya punya pilihan untuk masuk dunia entrpreneurship yang didukung dan dilindungi oleh UU Cipta Kerja.

“Secara pribadi seseorang yang tadinya hanya seorang buruh penjual tenaga, akan memiliki kesempatan dari pemerintah mendapatkan vokasi, permodalan, kemudahan usaha dan pasar yang tak terbatas. Mereka juga akan lebih mudah berkreasi memaksimalkan kreasi dan semua sumberdaya yang mudah diakses, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, ketimbang hanya menjual tenaga sebagai buruh,” tegasnya.

Undang-undang Cipta Kerja menurutnya adalah penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tujuaannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara masif dari tingkat enterpreneurship sampai koorporasi swasta maupun negara.

“Menunda pemberlakukan UU Cipta Kerja adalah sabotase pada pertumbuhan ekonomi. Yang terpenting adalah tetap menjadikan buruh sebagai tenaga kerja murah yang hanya mengandalkan tenaganya semata. Sabotase ini bukan hanya menggagalkan kebangkitan Indonesia sebagai nation tetapi secara kejam melanjutkan penindasan dan eksploitasi manusia sebagai buruh,” jelasnya.

Manfaat Bagi Buruh

Arief Poyuono mengingatkan kepada SH.Net di Jakarta, sebelumnya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto di Gedung DPR RI, Senin 5 Oktober 2020 lalu memaparkan manfaat dari UU Cipta Kerja Bagi Pekerja

1) Berikan Kepastian Bonus Hingga Jam Lembur.

Airlangga menyebutkan, dalam UU Cipta Kerja, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.

“Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif,” ujar Airlangga.

  1. Jaminan Korban PHK

Menko Airlangga menambahkan, dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja.

Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi,” ujar Menko Airlangga.

  1. Hak Cuti Haid dan Hamil Tidak Dihapus

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan cuti hamil dan cuti haid di UU Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan.

”Cuti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi (UU) Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” katanya. Airlangga juga menuturkan, dalam UU juga mengatur penyesuaian jam kerja. “Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah industri apakah ekonomi digital,” ujarnya.

  1. Buka Lapangan Kerja

Selain itu, menurut Menko Airlangga, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

“Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” jelasnya.

  1. Pesangon Pekerja Tetap Menjadi yang Tertinggi di Dunia

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Raden Pardede, mengatakan rencana pemotongan pesangon dalam RUU Ciptaker itu justru menjadi jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Mengingat nilai pesangon bagi pekerja di Indonesia termasuk tinggi di dunia.

“Pemotongan pesangon dari 32 kali mungkin menjadi 25 kali, apa itu seperti menjadi kerugian buat pekerja? mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha,” kata dia.

  1. Sertifikasi Halal Gratis Buat UMKM

Airlangga juga mengklaim, UU Cipta Kerja akan sangat membantu pelaku usaha UMKM. Salah satunya adalah pengurusan sertifikasi halal yang ditanggung biayanya oleh pemerintah.

Airlangga mengatakan sertifikasi halal untuk UMKM akan digratiskan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengurusan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal bagi usaha kecil.

“Terkait sertifikasi halal pemerintah menanggung biaya sertifikasi halal untuk usaha menengah dan kecil. Kami mau melakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Kini koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang anggota. Koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melakukan prinsip usaha syariah.” kata Airlangga.

  1. Kemudahan dalam Izin bagi Pelaku UMKM

Ia juga mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja antara lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Selain itu ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

  1. Jaminan Perlindungan Hukum

Menurut Airlangga, akan ada bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi). Perlindungan hukum yang cukup kuat juga kini dimiliki pelaku usaha, dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.

Nantinya pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

“Kami yakin ini akan dapat mendukung upaya kita bersama, untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita,” kata Airlangga. (WW)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU