SHNet, Jakarta – Ribuan desa atau kelurahan di Indonesia diperkirakan tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi COVID-19.
Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Penanganan COVID-19 Pemerintah Prof. Wiku Adisasmito di Jakarta, Selasa (21/12).
“Salah satu strategi pengendalian yang penting yang terus diupayakan dalam menekan potensi penularan sekaligus mencegah perluasan varian Omicron adalah disiplin protokol kesehatan,” kata Wiku.
Wiku menyebutkan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya per tanggal 12 Desember 2021, tercatat masih ada sekitar 1.948 dari 8.584 desa atau kelurahan atau sebesar 22,69 persen yang tidak mematuhi untuk memakai masker.
Sedangkan jumlah desa dan kelurahan yang terpantau tidak mematuhi aturan untuk menjaga jarak ada sebanyak 1.995 dari 8.584 desa atau kelurahan atau dengan persentase sebesar 23,24 persen.
Wiku sangat menyayangkan hal tersebut, karena untuk terus bisa mengupayakan protokol kesehatan di saat kasus positif COVID-19 sedang terkendali, memanglah bukan hal yang mudah.
Namun, protokol kesehatan merupakan strategi pengendalian pandemi yang terbukti mudah, murah dan efektif untuk dijalankan oleh masyarakat guna mencegah terjadinya penularan meskipun vaksinasi negara sudah tinggi saat ini.
“Strategi vaksinasi tidak dapat berdiri sendiri. Kasus masih dapat naik meski capaian vaksinasi sudah sangat tinggi,” ucap Wiku.
Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk saling bahu membahu dalam berperan aktif mencegah masuknya lebih banyak varian baru COVID-19 seperti Omicron, selain menjalankan protokol kesehatan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.
Ia turut mengimbau pada masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri apabila tidak ada keperluan yang mendesak guna mencegah masuknya varian Omicron lebih banyak ke Indonesia.
“Seluruh kebijakan ini semata-mata dibuat untuk melindungi masyarakat dengan mencegah meluasnya Omicron dan mempertahankan kondisi kasus agar terkendali,” kata dia.
Surat Edaran Mendagri
Sementara itu, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/7183/Sj, Pemerintah meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan potensi penyebaran COVID-19 varian Omicron.
Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, salinan Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ini dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Hukum R. Gani Muhamad tanggal 21 Desember 2021.
Aspek paling berbahaya dari infeksi virus adalah tingkat keparahannya. Varian Delta telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Varian Omicron ini 2-6 kali lipat lebih mudah menular dibandingkan varian Delta.
Untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Varian Omicron tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam SE menyampaikan agar gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia mengintensifkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan.
Baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), dengan menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.
“Intensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas,” kata Mendagri Tito sebagaimana tertuang dalam SE tersebut.
Mendagri Tito memberi penekanan agar mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
“Terapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan, dan 3T, yakni testing, tracing, treatment, serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron,” ujar Tito. (Victor)
SHNet, Jakarta – Ribuan desa atau kelurahan di Indonesia diperkirakan tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi COVID-19.
Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Penanganan COVID-19 Pemerintah Prof. Wiku Adisasmito di Jakarta, Selasa (21/12).
“Salah satu strategi pengendalian yang penting yang terus diupayakan dalam menekan potensi penularan sekaligus mencegah perluasan varian Omicron adalah disiplin protokol kesehatan,” kata Wiku.
Wiku menyebutkan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya per tanggal 12 Desember 2021, tercatat masih ada sekitar 1.948 dari 8.584 desa atau kelurahan atau sebesar 22,69 persen yang tidak mematuhi untuk memakai masker.
Sedangkan jumlah desa dan kelurahan yang terpantau tidak mematuhi aturan untuk menjaga jarak ada sebanyak 1.995 dari 8.584 desa atau kelurahan atau dengan persentase sebesar 23,24 persen.
Wiku sangat menyayangkan hal tersebut, karena untuk terus bisa mengupayakan protokol kesehatan di saat kasus positif COVID-19 sedang terkendali, memanglah bukan hal yang mudah.
Namun, protokol kesehatan merupakan strategi pengendalian pandemi yang terbukti mudah, murah dan efektif untuk dijalankan oleh masyarakat guna mencegah terjadinya penularan meskipun vaksinasi negara sudah tinggi saat ini.
“Strategi vaksinasi tidak dapat berdiri sendiri. Kasus masih dapat naik meski capaian vaksinasi sudah sangat tinggi,” ucap Wiku.
Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk saling bahu membahu dalam berperan aktif mencegah masuknya lebih banyak varian baru COVID-19 seperti Omicron, selain menjalankan protokol kesehatan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.
Ia turut mengimbau pada masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri apabila tidak ada keperluan yang mendesak guna mencegah masuknya varian Omicron lebih banyak ke Indonesia.
“Seluruh kebijakan ini semata-mata dibuat untuk melindungi masyarakat dengan mencegah meluasnya Omicron dan mempertahankan kondisi kasus agar terkendali,” kata dia.
Surat Edaran Mendagri
Sementara itu, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/7183/Sj, Pemerintah meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan potensi penyebaran COVID-19 varian Omicron.
Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, salinan Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ini dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Hukum R. Gani Muhamad tanggal 21 Desember 2021.
Aspek paling berbahaya dari infeksi virus adalah tingkat keparahannya. Varian Delta telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Varian Omicron ini 2-6 kali lipat lebih mudah menular dibandingkan varian Delta.
Untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Varian Omicron tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam SE menyampaikan agar gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia mengintensifkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan.
Baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), dengan menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.
“Intensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas,” kata Mendagri Tito sebagaimana tertuang dalam SE tersebut.
Mendagri Tito memberi penekanan agar mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
“Terapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan, dan 3T, yakni testing, tracing, treatment, serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron,” ujar Tito. (Victor)