Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra tiba-tiba muncul di tengah kerumunan para pengunjuk rasa yang digelar Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) untuk menolak kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) di depan kantor ASDP Ketapang. Dia berjanji akan membantu para sopir truk hingga mendapatkan solusi terbaik dari pemerintah.
“Saya di sini mewakili asosiasi sopir maupun asosiasi angkutan. Kebetulan saya baru nyebrang dari Bali. Saya mendengar ada unjuk rasa dan berkenan langsung dengan yang kalian untuk mendengar aspirasi kalian,” kata Sumail Abdullah, Anggota Komisi V dari Partai Gerindra dapil Jawa Timur III saat berada di tengah-tengah para pengunjuk rasa, Senin (03/01/2022).
Sebagai anggota DPR RI Komisi V yang berkaitan langsung dengan Kementerian Perhubungan, dia berjanji kepada para sopir truk logistik untuk membantu dan mendukung apa yang menjadi tuntutan mereka, yaitu meminta agar Menteri Perhubungan mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL. “Kami pasti bantu dan dukung. Besok kita akan duduk Bersama dengan pihak Kementerian Perhubungan dan Kapolres. Saya akan memanggil Kepala Balai Perhubungan Darat dan mengundang perwakilan asosiasi sopir untuk mendiskusikan masalah ini,” tukasnya.
Dia juga meminta asosiasi sopir untuk menyampaikan aspirasi mereka kepadanya untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. “Tapi, saya ingin acara penyampaian pendapat dilakukan secara baik, dan nanti pasti akan kami bantu. Besok kita akan duduk bersama,” ujarnya.
“Ini tidak hanya isu logistik, regional, maupun nasional, akan tetapi menjadi perhatian internasional. Kita tidak ingin negara kita dicap menjadi negara yang tidak tertib, kita tidak ingin dicap negara tidak aman. Saya yakin seluruh masyarakat mau berembug dengan kepala dingin dan solusi penyelesaian-penyelesaian yang berpihak pada semuanya. Saya ingin mendengar sebelum teman-teman membubarkan diri, saya ingin mendengar perwakilan,” katanya.
Secara bergantian para sopir yang tergabung dalam AKSI pun menyampaikan aspirasinya. Ada yang mengeluhkan mengenai lamanya waktu para sopir untuk mendapat jawaban dari pemerintah atas tuntutan mereka yang menolak Zero ODOL, sehingga mereka bisa diijinkan uji KIR lagi. Para sopir mengadukan nasib mereka yang sudah menganggur beberapa bulan akibat penerapan Zero ODOL di Banyuwangi ini.
Para sopir juga mengadukan kekecewaan mereka terhadap Dishub Banyuwangi dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Koorsatpel Ketapang yang sudah membohongi mereka untuk menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah pusat, tapi malah mengeluarkan surat yang mendukung Zero ODOL.
Selain itu, ada juga yang menyampaikan keluhan ketidakadilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan Zero ODOL ini. Mereka mengadukan bahwa ke Zero ODOL ini sangat menyengsarakan kehidupan mereka sebagai rakyat kecil. Mereka melihat pemerintah telah tebang pilih dalam menerapkan kebijakan Zero ODOL. Hal ini terlihat dengan diijinkannya kendaraan-kendaraan truk dari Singapura yang Panjang untuk masuk ke Indonesia. Sementara, truk-truk mereka yang dimodifikasi lebih panjang dan itu sebetulnya sudah diijinkan dari Dishub, namun tiba-tiba diminta untuk dipotong dengan kebijakan Zero ODOL. Mereka meminta agar Zero ODOL ini tidak diterapkan pada mobil-mobil yang tahunnya tua seperti yang mereka miliki. Padahal dengan truk-truk bekas yang mereka miliki itu, para sopir truk ini bisa membuka lapangan kerja sendiri. Mereka menilai bahwa seharusnya pemerintah mengapresiasi mereka karena sudah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri.
Mendengar semua keluhan para sopir ini, Sumail berjanji akan memanggil Kemenhub. “Semua peraturan harus berlaku adil dan merata. Kami akan diskusikan dengan pemerintah sehingga ada jalan keluar yang baik,” katanya.
Sebanyak ribuan sopir yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) di Banyuwangi menggelar demo besar-besaran pada 3 Januari 2022 di depan kantor ASDP Ketapang untuk menolak penerapan Zero ODOL. Gerakan ini merupakan aksi unjuk rasa kedua yang dilakukan setelah tuntutan mereka yang disampaikan pada demo pertama 22 November lalu tidak ada direspon pihak-pihak berwenang sama sekali.
“Kami akan membawa 250 truk dan 50 pickup kami yang hingga saat ini tidak diberikan perpanjangan izin KIR sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Sopir-sopir sekarang banyak yang tidak bisa bekerja lagi untuk menghidupi keluarganya,” kata Wahyudi, salah satu koordinator demo.