29 November 2022
HomeBeritaBanyak Kasus Membelit Pejabat Polri Cermin Evaluasi Kinerja yang Tidak Objektif, Mengapa?

Banyak Kasus Membelit Pejabat Polri Cermin Evaluasi Kinerja yang Tidak Objektif, Mengapa?

Oleh: Syarif Ali

Menyusul kasus Ferdy Sambo, pengangkatan Irjen Andri Rian Djajadi yang dikenal sebagai ikon hedonis menurunkan kepercayaan masyarakat ke titik nadir. Bagaimana bisa, malam hari setelah Presiden Joko Widodo mengumpulkan pejabat Polri di istana dan memperingatkan agar pejabat kepolisian berhati-hati dengan gaya hidup, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justeru menunjuk Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Polri Brigjen Andi Rian sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Tak pelak, institusi yang melabel diri sebagai pengayom masyarakat ini menuai banyak kecaman mulai lembaga yang kebal dari jeratan hukum pidana, korup, hingga adanya kerajaan di tubuh Polri.

Kasus ini kemudian mengundang usulan dari Menkopolhukam, akademis dan pengamat untuk melakukan reformasi kultural, memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi, hingga meningkatkan transparansi fit and proper test untuk promosi jabatan.

Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukmanto menilai, pengangkatan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Andi Rian Djajadi merupakan bentuk kegagalan manajemen sumber daya manusia (SDM) Polri. (12/11/20220).

Tulisan ini melihat persoalan Polri dari perspektif aktivitas manajemen sumber daya manusia kepolisian, seberapa objektif, penilaian kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia?

Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian

Proses untuk menentukan baik atau tidaknya kinerja anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Sistem Manajemen Kinerja.

Peraturan tersebut mengamanatkan, anggota Polri wajib mewujudkan capaian kinerja sebesar 60 persen dari kontrak kerja faktor spesifik yang dibuat dan disepakati secara bersama antara pejabat penilai (PP) dan anggota yang dinilai (AYD). Selain itu, anggota Polri wajib memenuhi capaian unjuk kerja 40 persen faktor generik yang dinilai.

Sasaran kerja atau faktor spesifik diturunkan dari uraian tugas jabatan dengan minimal lima kegiatan pokok tergantung jabatan. Faktor generik yang dinilai terdiri dari kepemimpinan, orientasi pelayanan, komunikasi, pengendalian emosi, integeritas, empati, komitment terhadap organisasi, inisiatif, disiplin, dan kerjasama. Faktor generik ini sangat berkaitan dengan baik atau buruknya perilaku kerja anggota (PKA).

Penilaian kinerja dilakukan dua kali dalam satu tahun, yakni semester I dan II. Selanjutnya dilakukan Evaluasi Kinerja—mengukur capaian kinerja AYD. Ada dua hal penting terkait dengan hasil Evaluasi Kinerja, AYD yang mendapatken nilai evaluasi kinerja kurang akan direkomendasikan mengikuti pelatihan atau mutasi jabatan.

Di sisi lain, AYD yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik diperioritaskan untuk mendapatkan promosi jabatan.

Mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono pernah mengemukakan perihal penilaian obyektif (2/5/2020). Memperkuat keterangan Brigjen Argo, Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol Idham Azis pun menegaskan tidak ada lagi faktor kedekatan pada atasan yang menentukan pangkat dan jabatan.

Penegasan kedua Jenderal ini seolah menepis tuduhan Tranparancy International Indonesia yang pada tahun 2008 menempatkan Polri sebagai instansi paling korup.

 Pengabaian penilaian faktor generik

 Karena penghargaan dalam bentuk pangkat dan jabatan didasarkan hasil penilaian kinerja objektif, seyogianya tidak ada yang janggal atas pengangkatan Irjen Andi Rian menjadi Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel).

Namun, benarkah PP melakukan penilaian secara objektif, khususnya faktor generik? Jawabannya bertolak belakang dengan kenyataan.

Brigjen Andi Rian dengan gaji sekitar Rp 3,29 juta hingga Rp 5,40 juta, ketika memberikan keterangan kasus Brigadir Yosua (22/7/2022) tanpa merasa bersalah mengenakan pakaian bermerek Burberry White Embroidered Logo Oxford Shirt dengan harga Rp7.003.000.

Tidak hanya itu, Andi Rian kembali tampil di hadapan publik dengan kemeja dengan pola bergaris-garis horizontal itu diketahui bermerek Burberry Check Stretch Cotton Poplin Shirt. Harganya Rp7.301.000.

Perilaku ini membuat kita terperangah. Taruhlah Ari membeli satu lembar baju yang berharga jutaan menggunakan uang halal, tetap saja perilaku ini kontradiktif dengan nilai empati dan pengendalian emosi yang menunjukkan hedonisme.

Pada poin ini, PP seharusnya memberikan nilai buruk terhadap PKA Andi Rian. Kasus baju keren Jenderal Polisi ini hanya fenomena gunung es saja, bukankah ada polisi yang gemar berganti-ganti mobil atau pamer punya motor gede.

Apa penyebabnya? 

Pertama, pejabat penilai (PP) tidak menjelaskan secara rinci sasaran kerja yang harus dicapai oleh bawahan. Hal ini dikarenakan PP tidak duduk bersama bawahan untuk membuat kontrak kerja, apa saja yang harus dicapai.

Akibatnya PP tidak mempunyai catatan atau dokumen pasti terkait target kerja setiap bawahan, nilai akhir kinerja diputuskan berdasarkan persepsi, misalnya, tidak pernah neko-neko.

Dalam praktik di lingkungan Aparatur Sipil Negara, target kerja dibuat sendiri oleh bawahan yang dinilai tanpa konsultasi dengan atasan. Target ini dibuat menggunakan target tahun lalu. Lebih parah lagi, sasaran kerja atasan dibuatkan oleh bawahan.

Ketika PP tidak mengetahui secara detail apa saja kegiatan pokok bawahan untuk dinilai, maka potensi terjdinya subjektivitas tak dapat dihindari.

Kedua, PP sulit ditemui. Bawahan memerlukan umpan balik terhadap pelaksanaan tugas, masukan dan pujian atasan akan meningkatkan motivasi bawahan untuk mewujudkan capaian kinerjanya. Atasan yang terlalu sibuk dengan tugas tambahan, sering ke luar kota, mengikuti rapat dan jarang di kantor, menyebabkan proses manajemen kinerja terabaikan. Untuk menutupi rasa bersalah ini, PP biasanya langsung menandatangani formulir tanpa mengoreksi.

Ketiga, takut memberikan nilai buruk. Banyak atasan sungkan memberikan nilai buruk kepada bawahan dengan alasan lebih senior atau  bawahan punya punya “gang”. Menkopolhukam Mahfud, MD mengatakan seperti ada kerajaan di Polri (18/8/2022). Bisa jadi atasan, tidak punya nyali memberikan nilai buruk.

Keempat, pejabat penilai tidak memahami key result area untuk jabatan sendiri akibatnya ia tidak memahami tugas pokok unit kerja yang ia pimpin. Dampknya pimpinan tidak memahami apa yang penting untuk didelegasikan. Dalam praktik di lembaga public, pendistribusian pekerjaan sering tidak sesuai dengan kekuatan dan kelemahan bawahan. Ada yang terbebani dengan beban kerja terlalu besar namun mendapatkan nilai yang sama baik dengan pegawai yang memiliki beban kerja sedikit.

Model penilaian kinerja akan gagal memberikan informasi siapa sebenarnya pegawai yang berkinerja baik dan patut dipromosikan, jika PP tidak mempunyai niat dan skill menilai. Dampak buruknya anggota Polri yang dipromosikan tidak memiliki faktor generik yang sangat menentukan keberhasilan menjalankan tugas jabatan.

Delapan pejabat Polri diberhentikan, diganti dengan pajabat lain karena dugaan obstruction of justice terhadap kasus yang menjerat Ferdy Sambo. Artinya mereka tidak memiliki integritas, komitmen organisasi, dan kerjasama namun tetap mendapatkan promosi jabatan. Begitu juga dengan Irjen Andi Rian.

Kita patut menduga, evaluasi kinerja SDM Kepolisian tidak objektif.*

Penulis, Syarif Ali, Dosen FEB UPN Veteran Jakarta.

ARTIKEL TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU