Jakarta-Pemekaran Provinsi Papua dengan menambahkan tiga provinsi baru merupakan upaya untuk mempercepat kemajuan di Papua. Penolakan yang muncul merupakan dinamika dalam setiap kebijakan.
“Kebijakan pemekaran di Papua hal yang baik untuk pemerataan pembangunanan. Pemeribtah sebaiknya tetap saja dengan kebijakannya. Pemekaran ini akan membawa berbagai peluang yang baik dalam berbagai bidang,” jelas Ketua Umum Badan Musyawarah Papua, Frans Ansanay melalui saluran telepon dari Papua, Rabu (13/2/2022).
Untuk itu, katanya, yang paling penting bagaimana menangkap peluang yang akan muncul dengan penambahan provinsi. Dia menambahkan, keberadaan provinsi baru akan mempercepat pelayanan dan akan menjadi pusat pertumbuhan baru.
“Adanya kekhawatiran dampak dari kemajuan, memang tidak terhindarkan. Sekarang bagaimana menyiapkan kebijakan afirmasi bagi anak Papua di pemerintahan, ekonomi dan sebagainya,” jelas Frans.
Dia mengatakan, keberadaan provinsi baru membuka kesempatan bagi provinsi pemekaran untuk mengembangkan semua potensi untuk kemajuan.
“Misalnya, dengan provinsi baru, maka di bidang politik juga ada kesempatan luas untuk masyarakat adat ikut berperan, yang sebelumnya tidak ada kesempatan,” katanya.
Frans mengharapkan, agar kebijakan yang baik ini mendapat dukungan, sehingga upaya untuk mengejar ketertinggalan bisa segera terwujud.
“Selama ini kesan kalau yang memimpin dari satu wilayah hanya memperhatikan wilayahnya sendiri bisa, terkikis karena setiap wilayah mendapat perhatian yang baik dengan adanya provinsi baru,” katanya.
Mengensi adanya penolakan, Frans mengimbau untuk terus- menerus melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat mengetahui dampak positif dari keberadaan provinsi baru.(den)