Oleh
M. Adli Abdullah
Politik Indonesia sesungguhnya baru saja memperoleh sebuah pemandangan yang menyejukkan. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden ke-7 Joko Widodo tampil dalam suasana akrab. Kebersamaan itu menjadi penanda penting di tengah berbagai spekulasi yang sebelumnya mencoba membaca hubungan Prabowo dan Jokowi sebagai hubungan yang renggang.
Di tengah suasana politik di Indonesia, yang gemar membesar-besarkan konflik, keakraban para pemimpin justru menjadi kabar baik. Demokrasi tidak harus selalu dipertontonkan sebagai arena permusuhan. Pergantian kekuasaan tidak selalu harus melahirkan keterbelahan. Seorang presiden yang sedang memimpin negara dan seorang mantan presiden yang menjalin hubungan harmonis dengan semangat saling menghormati. Karena itu, hubungan Prabowo dan Jokowi seharusnya dijaga sebagai modal politik nasional, bukan dijadikan bahan spekulasi.
Namun, justru pada saat ruang politik membutuhkan ketenangan, muncul polemik akibat pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan konstelasi politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan itu menjadi kontroversial bukan hanya karena substansinya, melainkan karena konteks ketika ia disampaikan di hadapan Jokowi.
Budi Arie kemudian menyebutnya sebagai pembacaan atau analisis politik terhadap berbagai kemungkinan. Pada masa yang lain, Ketua Umum Projo ini juga menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan potongan dari diskusi yang lebih luas dalam forum internal relawan. Namun, dalam politik, konteks tidak pernah dapat dipisahkan dari pesan. Siapa yang berbicara, di hadapan siapa ia berbicara, dan dalam suasana apa pernyataan itu disampaikan, semuanya menentukan makna politik dari sebuah ungkapan.
Beban Persepsi
Budi Arie boleh saja menyatakan bahwa apa yang disampaikannya merupakan pandangan pribadi. Tetapi publik tidak akan selalu mendengar Budi Arie hanya sebagai individu. Ia adalah tokoh publik yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi dan memimpin organisasi relawan Projo, yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung Jokowi. Ketika ia berbicara tentang kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat sambil menyebut telah menyampaikan “insting” politiknya kepada Jokowi, ruang interpretasi pun terbuka lebar.
Apakah itu hanya pendapat pribadi? Apakah itu pembacaan kelompok relawan? Apakah Jokowi mengetahui atau menyetujui pembicaraan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang pada akhirnya menjadi beban politik bagi Jokowi, meskipun belum tentu Jokowi memiliki hubungan apa pun dengan gagasan yang disampaikan Budi Arie ini.
Dalam politik, niat tidak selalu sama dengan akibat. Seseorang mungkin merasa sedang menyampaikan analisis, tetapi publik dapat menerimanya sebagai sinyal. Dan ketika sinyal itu menimbulkan kegaduhan, klarifikasi sering kali datang setelah persepsi terlanjur terbentuk.
Bagi saya, sebagai Ketua Harian DPP Bara JP, persoalan inilah yang harus menjadi perhatian. Tidak semua spekulasi politik perlu diumumkan kepada publik. Tidak semua pembacaan terhadap kemungkinan politik harus diucapkan, apalagi jika akibatnya justru menyeret nama tokoh yang kita dukung ke dalam pusaran kontroversi.
Menjaga Jokowi bukan berarti berbicara sebanyak-banyaknya atas nama kepentingan Jokowi. Menjaga Jokowi justru berarti memahami bahwa setiap ucapan yang dikaitkan dengan lingkaran pendukungnya dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas.
Jangan Keruhkan Hubungan Prabowo-Jokowi
Pernyataan PSI yang menilai manuver tersebut berpotensi mengadu domba atau merusak hubungan Prabowo dan Jokowi patut dipahami dalam konteks yang lebih besar. Ini bukan semata soal persaingan antarkelompok relawan. Ini menyangkut kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Hubungan baik antara Prabowo dan Jokowi bukan sekadar urusan pribadi kedua tokoh. Ada pesan politik yang jauh lebih besar di dalamnya. Prabowo adalah presiden yang sedang memimpin pemerintahan, Jokowi adalah mantan presiden yang telah menyerahkan kekuasaan secara konstitusional. Hubungan keduanya yang baik seharusnya menjadi kekuatan bagi demokrasi Indonesia, bahwa setelah kompetisi dan pergantian kekuasaan, komunikasi tetap dapat berlangsung dan persahabatan tetap dapat dijaga.
Momen HUT ke-81 RI menunjukkan pesan tersebut dengan jelas. Kebersamaan Prabowo, Jokowi, dan Gibran di ruang kenegaraan dibaca banyak pihak sebagai bantahan terhadap spekulasi mengenai keretakan hubungan politik di antara mereka. Sejumlah tokoh politik juga menekankan bahwa masyarakat lebih membutuhkan stabilitas, pemerintahan yang bekerja, dan politik yang sehat daripada pertengkaran elite.
Justru karena hubungan itu sedang berada dalam suasana baik, tidak boleh ada pihak yang menciptakan persepsi seolah-olah kelompok Jokowi sedang menunggu ketidakstabilan pemerintahan Prabowo. Bagi Bara JP, cara pandang seperti itu tidak produktif.
Kami tidak memiliki kepentingan untuk melihat pemerintahan gagal, kami tidak memiliki kepentingan untuk menciptakan jarak antara Prabowo dan Jokowi. Sebaliknya, kami berkepentingan agar pemerintahan berjalan baik, stabilitas terjaga, dan program-program yang bermanfaat bagi rakyat dapat dilaksanakan secara efektif. Karena keberhasilan pemerintahan hari ini adalah keberhasilan Indonesia.
Loyalitas Bukan Membuat Kegaduhan
Di sinilah saya berbeda pandangan dengan Budi Arie, perbedaan ini tidak harus dimaknai sebagai permusuhan pribadi. Dalam organisasi dan gerakan relawan, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi justru karena kita pernah berada dalam semangat perjuangan yang sama, kita harus mampu saling mengingatkan ketika sebuah tindakan berpotensi menimbulkan akibat politik yang tidak diinginkan.
Loyalitas tidak identik dengan kegaduhan, loyalitas bukan pula perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling keras berbicara tentang Jokowi, loyalitas yang matang adalah kemampuan memahami kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan personal atau kelompok.
Seorang tokoh politik harus mampu membedakan antara keberanian menyampaikan pendapat dan kecermatan menjaga situasi, keduanya tidak selalu sama. Pernyataan yang menimbulkan kontroversi mungkin dapat menjadi perbincangan sehari, tetapi apakah kegaduhan itu memberikan manfaat bagi rakyat? Apakah membantu pemerintahan bekerja? Apakah memperkuat posisi Jokowi sebagai negarawan? Ataukah justru kembali menjadikan Jokowi sasaran serangan dan kecurigaan politik? Menurut saya, kita harus jujur mengakui bahwa polemik ini lebih banyak membawa beban daripada manfaat.
Bara JP tidak sepakat jika nama Jokowi kembali diseret ke dalam spekulasi yang tidak perlu, Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden. Sudah seharusnya ia diberikan ruang untuk menjalankan peran sebagai negarawan tanpa setiap pernyataan orang-orang di sekitarnya otomatis dibebankan kepadanya.
Sejalan dalam Menjaga Stabilitas
Karena itu, Bara JP memandang ada kesamaan semangat dengan sikap PSI dalam persoalan ini, jangan menjadikan hubungan Prabowo dan Jokowi sebagai objek permainan politik. Perbedaan organisasi tidak menghalangi adanya kesamaan pandangan ketika menyangkut kepentingan yang lebih besar. Bara JP sebagai organisasi relawan dan PSI sebagai kekuatan politik tentu memiliki bentuk perjuangan masing-masing. Namun, kami dapat bertemu pada satu titik politik harus diarahkan untuk menjaga stabilitas, bukan memproduksi kecurigaan.
Prabowo dan Jokowi telah memberikan contoh melalui sikap mereka, ketika keduanya dapat menunjukkan komunikasi dan keakraban, mengapa justru orang-orang disekelilingnya harus memproduksi narasi yang dapat dibaca sebagai adanya potensi keretakan? Politik Indonesia sudah terlalu lama menghabiskan energi untuk membaca konflik, mencari perpecahan, dan menciptakan kecurigaan. Padahal rakyat membutuhkan hal yang lebih mendasar pemerintahan yang bekerja, ekonomi yang membaik, adanya kepastian hukum, serta kestabilan politik.
Pemilu 2029 masih memiliki waktunya sendiri. Demokrasi Indonesia juga memiliki mekanisme konstitusionalnya sendiri. Tidak ada alasan untuk membangun suasana seolah-olah bangsa ini harus hidup dalam ketidakpastian politik yang terus-menerus. Justru tugas semua kekuatan politik dan elemen masyarakat adalah menjaga agar mandat pemerintahan berjalan secara konstitusional sampai akhir masa jabatan.
Politik Memerlukan Kedewasaan
Polemik Budi Arie seharusnya menjadi pelajaran bersama, politik tidak hanya membutuhkan keberanian berbicara, politik juga membutuhkan kedewasaan untuk memahami akibat dari setiap perkataan. Terlebih bagi mereka yang namanya memiliki kedekatan dengan tokoh besar. Semakin dekat seseorang dikaitkan dengan Jokowi, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk tidak membuat Jokowi menanggung akibat dari pernyataan yang sebenarnya merupakan pendapat pribadi. Sebab seorang tokoh besar tidak selalu dirugikan oleh lawan politiknya. Kadang-kadang, ia justru dibebani oleh orang-orang yang merasa sedang berbicara demi kepentingannya.
Bagi Bara JP, menjaga Jokowi hari ini tidak berarti menciptakan kegaduhan atas Namanya, menjaga Jokowi berarti menjaga nama baiknya, menjaga posisinya sebagai negarawan, dan juga menjaga hubungan baik yang telah terbangun antara dirinya dengan Presiden Prabowo.
Hubungan baik Prabowo dan Jokowi harus dilihat sebagai aset bangsa, tidak ada alasan untuk membiarkan hubungan itu dibebani oleh spekulasi yang tidak perlu. Bara JP memilih sikap yang jelas, kami tidak sepakat dengan manuver politik yang berpotensi mengeruhkan suasana publik dan menyeret Jokowi ke dalam pusaran kontroversi.
Saat ini Indonesia membutuhkan politik yang lebih dewasa, bukan politik yang mempercepat kegaduhan, melainkan politik yang mempercepat kinerja untuk mengsejahterakan rakyat, bukan politik yang membangun perpecahan, melainkan politik yang menjaga persatuan. Bukan politik yang menjadikan Jokowi sebagai beban bagi pemerintahan Prabowo, melainkan politik yang menghormati keduanya sebagai pemimpin bangsa yang memiliki peran berbeda, tetapi tetap dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
Akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan elite yang terus menebar spekulasi, melainkan pemimpin dan kekuatan politik yang bekerja menjaga masa depan bangsa.
Penulis adalah Ketua Harian DPP Bara JP email bawarith@gmail.com