Oleh : Salamuddin Daeng
Konon katanya transisi energi adalah bisnis masa depan, ekonomi masa depan. Ini cukup beralasan, karena seluruh lembaga keuangan internasional dan bank-bank raksasa telah memangkas pembiayaan fosil mereka dan mengalihkan kepada energi baru yang terbaharukan dan ramah lingkungan.
Lembaga keuangan intermasional tentu rasional, selain mereka didesak publik atas penggunaan dana masyarakat dunia, lembaga keuangan terutama bank-bank besar tidak mau menghadapi berbagai hambatan keuangan dan perdagangan, pajak karbon dan berbagai kewajiban lainnya yang akan dipikul jika mereka tetap membiayai fosil.
Kalau memang demikian mengapa di Indonesia oligarki politik kelas satu yang menguasai bisnis dan perdagangan seperti cacing kepanasan. Apakah swata indonesia beserta penguasa Indonesia memang tidak bisa move on sehingga kelojotan menghadapi agenda perubahan iklim dan transisi energi?
Dengan terburu-buru mereka lari ke ketiak PLN dan Pertamina untuk bersembunyi, cari selamat dengan memakan daging PLN dan Pertamina. Mereka tidak dapat mencari peluang bisnis sendiri secara mandiri. Padahal jelas transisi energi akan dan telah membagi rata sumber daya baik kepada swata maupun kepada negara.
Di PLN, swasta Indonesia mencoba menyusupkan isu Power Wheeling ke dalam UU EBT (Energi Baru Terbarukan), yakni skema memanfaatkan jaringan PLN untuk berbisnis tanpa melakukan investasi. Kalau bahasa orang Kampung Sumbawa mereka ingin menggoreng dengan lemak. Tidak mau beli minyak goreng. Maunya dapat cuan besar, dapat portofolio transisi energi tanpa mengorbankan sumber daya.
Di Pertamina lebih dahsyat lagi, swasta langsung memanfaatkan seluruh keuangan pertamina beserta infrastrukturnya intuk menjual minyak sawit kepada masayarakat melalui program B35, yakni bahan bakar hasil pencampuran minyak sawit dan solar. Program solarisasi sawit benar-benar memakan mentah-mentah uang Pertamina dengan menjual isue EBT.
Proyek B35 jelaa lelucon, karena tidak diakui oleh siapapun komunitaa internasional sebagai angenda transisi energi. Perusahaan sawit sendiri dalam arus utama isu lingkungan hidup sekarang telah dikategorikan sebagai penjahat lingkungan nomor satu karena melalukan pengrusakan hutan dalam skala yang sangat besar. Lebih dari 13 juta hektar lahan sawit berasal dari kawasan hutan dan luasnya setara dengan 13 kali luas pulau Sumbawa.
Ini sungguh aneh bisnis transisi energi membuat pengusaha swata indonesia tak berani berdiri dari tempat duduknya tanpa disuntik oleh negara dan tanpa bantuan BUMN. Padahal selama ini mereka dalang di balik pelemahan BUMN, lalu mengapa sekarang malah bersembunyi di ketiak BUMN?.
Katanya pengusaha pengusaha Indonesia ini jagoan, berani menghadapi asing. Ayo hadapi sendiri segera sambut uang besar dalam pembiayaan transisi energi, katanya pro pasar, tak mau intervensi negara, peran negara minimal. Mana dengkulmu?